Direktur lembaga Imparsial Al-Araf menilai pemilihan Wiranto menjadi Menko Polhulkam kurang tepat.https://news.okezone.com/read/2016/07/28/337/1449395/imparsial-anggap-pemilihan-wiranto-jadi-menko-polhukam-tak-tepatidhttps://news.okezone.com/read/2016/07/28/337/1449395/imparsial-anggap-pemilihan-wiranto-jadi-menko-polhukam-tak-tepathttps://news.okezone.com/read/2016/07/28/337/1449395/imparsial-anggap-pemilihan-wiranto-jadi-menko-polhukam-tak-tepatKamis 28 Juli 2016 19:16 WIBArie Dwi SatrioSertijab Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan ke Wiranto (foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2016/07/28/337/1449395/imparsial-anggap-pemilihan-wiranto-jadi-menko-polhukam-tak-tepat-BLq0dIDI7Z.jpgJAKARTA - Direktur lembaga Imparsial Al-Araf menilai keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebaga‎i Menko Polhukam kurang tepat. "Secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat presiden pilih Wiranto jadi Menko Polhukam. Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," ujar Al-Araf usai menghadiri diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016). Menurutnya, Wiranto saat ini masih tersandung berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan. (Baca: Ditunjuknya Wiranto Munculkan Luka Lama Pelanggaran HAM) "Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan ham dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu," jelas Al-Araf. "Salah satunya dalam konteks kehormatan HAM penting untuk memastikan para menteri memiliki kepedulian terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus HAM masa lalu," sambungnya. ‎ Al-Araf menambahkan, dalam konteks ini memang seorang Wiranto statusnya masih dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang belum final. Oleh karenanya, pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet belum tepat seutuhnya. "Masa keluarga korban yang demonstrasi di depan Istana setiap hari Kamis itu didiamkan, harusnya menjadi suara yang didengar presiden dalam reshuffle kabinet," pungkasnya.JAKARTA - Direktur lembaga Imparsial Al-Araf menilai keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebaga‎i Menko Polhukam kurang tepat. "Secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat presiden pilih Wiranto jadi Menko Polhukam. Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," ujar Al-Araf usai menghadiri diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016). Menurutnya, Wiranto saat ini masih tersandung berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan. (Baca: Ditunjuknya Wiranto Munculkan Luka Lama Pelanggaran HAM) "Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan ham dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu," jelas Al-Araf. "Salah satunya dalam konteks kehormatan HAM penting untuk memastikan para menteri memiliki kepedulian terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus HAM masa lalu," sambungnya. ‎ Al-Araf menambahkan, dalam konteks ini memang seorang Wiranto statusnya masih dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang belum final. Oleh karenanya, pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet belum tepat seutuhnya. "Masa keluarga korban yang demonstrasi di depan Istana setiap hari Kamis itu didiamkan, harusnya menjadi suara yang didengar presiden dalam reshuffle kabinet," pungkasnya.