Tugas utama TNI diyakini akan terganggu jika mereka diberikan hak berpolitik.‎https://news.okezone.com/read/2016/10/07/337/1508550/pks-khawatir-tugas-utama-tni-terganggu-jika-diberi-hak-politikidhttps://news.okezone.com/read/2016/10/07/337/1508550/pks-khawatir-tugas-utama-tni-terganggu-jika-diberi-hak-politikhttps://news.okezone.com/read/2016/10/07/337/1508550/pks-khawatir-tugas-utama-tni-terganggu-jika-diberi-hak-politikJum'at 07 Oktober 2016 11:25 WIBAgregasi Sindonews.comilustrasi (Foto: Dok. Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/10/07/337/1508550/pks-khawatir-tugas-utama-tni-terganggu-jika-diberi-hak-politik-eAaCLhusEh.jpgJAKARTA - Tugas utama TNI diyakini akan terganggu jika diberikan hak berpolitik.‎ Maka itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini‎ tidak sepakat dengan keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI diberikan hak berpolitik. Dia menjelaskan, tugas utama TNI adalah menjaga rakyat dan kedaulatan NKRI. "‎Kalau dia dibebani politik praktis, saya khawatir tugas utamanya terganggu," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Terlebih, lanjut dia, Indonesia memiliki pengalaman tidak baik ketika TNI memiliki hak berpolitik. ‎"Belum waktunya sekarang, mungkin sepuluh atau berapa tahun kemudian," tutur anggota Komisi I ini. Jazuli menilai lebih baik TNI saat ini, daripada diberikan hak berpolitik. ‎Lebih lanjut, tambah dia, jika demokrasi maupun pendidikan masyarakat sudah baik, bisa saja TNI diberikan hak berpolitik. "Saya kira kita harus kembalikan TNI pada tupoksinya. TNI justru harus jaga warga, jangan karena ada tarikan kepentingan-kepentingan," pungkasnya.JAKARTA - Tugas utama TNI diyakini akan terganggu jika diberikan hak berpolitik.‎ Maka itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini‎ tidak sepakat dengan keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar TNI diberikan hak berpolitik. Dia menjelaskan, tugas utama TNI adalah menjaga rakyat dan kedaulatan NKRI. "‎Kalau dia dibebani politik praktis, saya khawatir tugas utamanya terganggu," ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2016). Terlebih, lanjut dia, Indonesia memiliki pengalaman tidak baik ketika TNI memiliki hak berpolitik. ‎"Belum waktunya sekarang, mungkin sepuluh atau berapa tahun kemudian," tutur anggota Komisi I ini. Jazuli menilai lebih baik TNI saat ini, daripada diberikan hak berpolitik. ‎Lebih lanjut, tambah dia, jika demokrasi maupun pendidikan masyarakat sudah baik, bisa saja TNI diberikan hak berpolitik. "Saya kira kita harus kembalikan TNI pada tupoksinya. TNI justru harus jaga warga, jangan karena ada tarikan kepentingan-kepentingan," pungkasnya.