Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK terkesan mengabaikan agenda hukum.https://news.okezone.com/read/2016/10/18/337/1518185/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-terkesan-fokus-pada-agenda-politikidhttps://news.okezone.com/read/2016/10/18/337/1518185/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-terkesan-fokus-pada-agenda-politikhttps://news.okezone.com/read/2016/10/18/337/1518185/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-terkesan-fokus-pada-agenda-politikSelasa 18 Oktober 2016 19:00 WIBBadriyantohttps://img.okezone.com/content/2016/10/18/337/1518185/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-terkesan-fokus-pada-agenda-politik-8ifD3x7ghy.jpgJAKARTA - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK terkesan mengabaikan agenda hukum. "Kita paham betul Jokwoi-JK tidak menempatkan hukum pada tempatnya," ungkap Zainal dalam acara diskusi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor ICW, Kalibata Timur IV D No.6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016). Zainal melanjutkan, selama ini Jokowi-JK terkesan fokus dengan agenda politiknya. Hal itu terlihat saat Jokowi memilih para pembantunya di Kementerian dan Lembaga sarat dengan kepentingan partai politik. "Kalau kita fair, saat Jokowi memilih menteri-menterinya, sangat sarat dengan kepentingan partai politik. Catatan besar kepada Jokowi-JK adalah tidak serius dalam memilih menteri di kabinetnya," lanjut Zainal. Lebih lanjut, Zainal menjelaskan dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi malah sempat disibukkan dengan kebijakan ekonomi sampai menerbitkan 13 jilid paket kebinakan ekonomi. "Paket kebijakan ekonomi bisa sampai 13 jilid seinget saya. Lalu ada UU Tax Amnesty yang sedikit bau anyir menurut saya. Hukum akhirnya terabaikan, hukum akhirnya tidak mendapatkan porsi yang besar," pungkasnya.JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK terkesan mengabaikan agenda hukum. "Kita paham betul Jokwoi-JK tidak menempatkan hukum pada tempatnya," ungkap Zainal dalam acara diskusi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor ICW, Kalibata Timur IV D No.6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016). Zainal melanjutkan, selama ini Jokowi-JK terkesan fokus dengan agenda politiknya. Hal itu terlihat saat Jokowi memilih para pembantunya di Kementerian dan Lembaga sarat dengan kepentingan partai politik. "Kalau kita fair, saat Jokowi memilih menteri-menterinya, sangat sarat dengan kepentingan partai politik. Catatan besar kepada Jokowi-JK adalah tidak serius dalam memilih menteri di kabinetnya," lanjut Zainal. Lebih lanjut, Zainal menjelaskan dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi malah sempat disibukkan dengan kebijakan ekonomi sampai menerbitkan 13 jilid paket kebinakan ekonomi. "Paket kebijakan ekonomi bisa sampai 13 jilid seinget saya. Lalu ada UU Tax Amnesty yang sedikit bau anyir menurut saya. Hukum akhirnya terabaikan, hukum akhirnya tidak mendapatkan porsi yang besar," pungkasnya.