Hanya ada 1,5 juta hektare hutan yang tersedia untuk didistribusikan.https://news.okezone.com/read/2016/10/24/337/1522596/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-dinilai-berhasil-mereformasi-agrariaidhttps://news.okezone.com/read/2016/10/24/337/1522596/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-dinilai-berhasil-mereformasi-agrariahttps://news.okezone.com/read/2016/10/24/337/1522596/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-dinilai-berhasil-mereformasi-agrariaSenin 24 Oktober 2016 07:45 WIBDara PurnamaPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto Antarahttps://img.okezone.com/content/2016/10/24/337/1522596/dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-dinilai-berhasil-mereformasi-agraria-jf1lm41wQw.jpg JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) dinilai Lembaga Setara Institute cukup berhasil melakukan reformasi agraria. "Tim reformasi agraria dibetuk oleh Kantor Staf Presiden dan mulai menjalankan tugas menyisir dan melakukan langkah-langkah distribusi lahan bagi rakyat," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu kemarin. Jokowi, terang pengajar hukum tata negara UIN Syarifhidayatullah ini menargetkan 12,7 juta hektare hutan untuk dikelola oleh rakyat. Target ini dinilai ambisius. Pasalnya, dari hasil pemetaan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya ada 1,5 juta hektare hutan yang tersedia untuk didistribusikan. Pada sisi lain, Setara Institute juga mengkritisi janji perlindungan hak rakyat atas tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat. Menurut mereka, hal ini belum memperoleh kemajuan. Demikian juga dalam hal penyelesaian sengketa tanah, khususnya antara perusahan dan masyarakat adat. "Jokowi belum memiliki skema yang jelas bagaimana sengketa itu akan diselesaikan," tukasnya. JAKARTA - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) dinilai Lembaga Setara Institute cukup berhasil melakukan reformasi agraria. "Tim reformasi agraria dibetuk oleh Kantor Staf Presiden dan mulai menjalankan tugas menyisir dan melakukan langkah-langkah distribusi lahan bagi rakyat," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu kemarin. Jokowi, terang pengajar hukum tata negara UIN Syarifhidayatullah ini menargetkan 12,7 juta hektare hutan untuk dikelola oleh rakyat. Target ini dinilai ambisius. Pasalnya, dari hasil pemetaan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya ada 1,5 juta hektare hutan yang tersedia untuk didistribusikan. Pada sisi lain, Setara Institute juga mengkritisi janji perlindungan hak rakyat atas tanah melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat. Menurut mereka, hal ini belum memperoleh kemajuan. Demikian juga dalam hal penyelesaian sengketa tanah, khususnya antara perusahan dan masyarakat adat. "Jokowi belum memiliki skema yang jelas bagaimana sengketa itu akan diselesaikan," tukasnya.