Demo 4 November dinilai sebagai cermin ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2016/11/03/337/1532022/demo-4-november-bukti-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-sistem-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2016/11/03/337/1532022/demo-4-november-bukti-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-sistem-hukumhttps://news.okezone.com/read/2016/11/03/337/1532022/demo-4-november-bukti-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-sistem-hukumKamis 03 November 2016 14:47 WIBFerio Pristiawan EkanandaDiskusi di Imparsial jelang demo 4 November. (Foto: Ferio/Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/11/03/337/1532022/demo-4-november-bukti-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-sistem-hukum-EXGAWPkDwz.jpgJAKARTA - ‎Demo 4 November dinilai sebagai cermin ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukum dianggap tak lagi jadi panglima dalam menyikapi berbagai kasus yang terjadi. "Ya saya kira ini ‎akibat pemerintah tidak meletakkan hukum sebagai panglima," ujar Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar di Kantor Imparsial, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016). Seharusnya, pemerintah bisa menjadikan demo besar-besaran 4 November sebagai sarana evaluasi terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Sistem hukum yang dibangun ‎haruslah proporsional, berimbang, dan tidak memihak. "Lah ini Jaksa Agung, Menkumham, dan BIN orangnya enggak netral, mereka punya kepentingan semua, kalau ada warna-warna gini kan publik jadi enggak percaya," ungkapnya. Dengan demikian, Jokowi diharapkan bisa memperbaiki para penegak hukumnya agar tak ada lagi protes masyarakat hingga harus turun berunjuk rasa. "Nalar publik kalau saya lihat tidak semata-mata politik sih, tapi ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum kita," tukasnya.JAKARTA - ‎Demo 4 November dinilai sebagai cermin ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Hukum dianggap tak lagi jadi panglima dalam menyikapi berbagai kasus yang terjadi. "Ya saya kira ini ‎akibat pemerintah tidak meletakkan hukum sebagai panglima," ujar Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar di Kantor Imparsial, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016). Seharusnya, pemerintah bisa menjadikan demo besar-besaran 4 November sebagai sarana evaluasi terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Sistem hukum yang dibangun ‎haruslah proporsional, berimbang, dan tidak memihak. "Lah ini Jaksa Agung, Menkumham, dan BIN orangnya enggak netral, mereka punya kepentingan semua, kalau ada warna-warna gini kan publik jadi enggak percaya," ungkapnya. Dengan demikian, Jokowi diharapkan bisa memperbaiki para penegak hukumnya agar tak ada lagi protes masyarakat hingga harus turun berunjuk rasa. "Nalar publik kalau saya lihat tidak semata-mata politik sih, tapi ada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum kita," tukasnya.