Ia menilai pemerintah hanya melakukan tawaran kepada massa aksi damai, bukan kesepakatan.https://news.okezone.com/read/2016/11/05/338/1533947/habib-rizieq-belum-ada-kesepakatan-antara-demonstran-dan-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2016/11/05/338/1533947/habib-rizieq-belum-ada-kesepakatan-antara-demonstran-dan-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2016/11/05/338/1533947/habib-rizieq-belum-ada-kesepakatan-antara-demonstran-dan-pemerintahSabtu 05 November 2016 18:00 WIBTaufik FajarHabib Rizieq (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2016/11/05/338/1533947/habib-rizieq-belum-ada-kesepakatan-antara-demonstran-dan-pemerintah-ExUhzkEjgZ.jpgJAKARTA – Ketua Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab, mengatakan bahwa massa demo 4 November 2016 belum ada kesepakatan dengan pemerintah. "Kami massa aksi damai dengan pemerintah belum ada kesepakatan sama sekali," kata Habib Rizieq kepada wartawan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016). Ia melanjutkan, pemerintah menawarkan kepada massa akan melakukan proses hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama dua minggu. Menurutnya, waktu tersebut cukuplah lama. "Kami massa aksi damai merasa waktu dua minggu cukup lama. Kami ingin Ahok diproses hukum secara cepat," tuturnya. Ia menambahkan, jadi pemerintah dengan massa aksi damai belum ada kesepakatan. Pihaknya menilai pemerintah hanya melakukan tawaran kepada massa aksi damai, bukan kesepakatan. "Jadi, bukan kesepakatan antara massa aksi damai dengan pemerintah, tapi tawaran dari pemerintah," ujarnya. Intinya, massa ingin Ahok cepat diproses hukum karena diduga sudah melakukan penistaan agama. "Kami akan terus bergerak agar Ahok dinyatakan bersalah karena melakukan penistaan agama," tuturnya. JAKARTA – Ketua Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab, mengatakan bahwa massa demo 4 November 2016 belum ada kesepakatan dengan pemerintah. "Kami massa aksi damai dengan pemerintah belum ada kesepakatan sama sekali," kata Habib Rizieq kepada wartawan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016). Ia melanjutkan, pemerintah menawarkan kepada massa akan melakukan proses hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama dua minggu. Menurutnya, waktu tersebut cukuplah lama. "Kami massa aksi damai merasa waktu dua minggu cukup lama. Kami ingin Ahok diproses hukum secara cepat," tuturnya. Ia menambahkan, jadi pemerintah dengan massa aksi damai belum ada kesepakatan. Pihaknya menilai pemerintah hanya melakukan tawaran kepada massa aksi damai, bukan kesepakatan. "Jadi, bukan kesepakatan antara massa aksi damai dengan pemerintah, tapi tawaran dari pemerintah," ujarnya. Intinya, massa ingin Ahok cepat diproses hukum karena diduga sudah melakukan penistaan agama. "Kami akan terus bergerak agar Ahok dinyatakan bersalah karena melakukan penistaan agama," tuturnya.