Aparat keamanan dari TNI dan Polri diminta mewaspadai terjadinya bentrokan pada 2 Desember 2016.https://news.okezone.com/read/2016/11/27/337/1552337/potensi-bentrok-demo-2-desember-harus-diwaspadai-tni-polriidhttps://news.okezone.com/read/2016/11/27/337/1552337/potensi-bentrok-demo-2-desember-harus-diwaspadai-tni-polrihttps://news.okezone.com/read/2016/11/27/337/1552337/potensi-bentrok-demo-2-desember-harus-diwaspadai-tni-polriMinggu 27 November 2016 08:25 WIBBayu SeptiantoFoto: Antara/M. Agung Rajasahttps://img.okezone.com/content/2016/11/27/337/1552337/potensi-bentrok-demo-2-desember-harus-diwaspadai-tni-polri-jNjcUUazqm.jpgJAKARTA  - Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai potensi terjadinya kericuhan atau bentrokan dalam demonstrasi Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 terbuka lebar. Aparat keamanan dari TNI dan Polri diminta mewaspadai terjadinya bentrokan tersebut. Pangi juga mengingatkan Polri tak bisa melarang masyarakat untuk melakukan demo karena bisa melanggar konstitusi. Ia meminta aparat untuk fokus mengamankan aksi yang menuntut gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. "Potensi bentrok tetap ada. Namun jangan sampai polisi dan TNI melanggar konstitusi, demo kok dilarang, rezim enggak boleh membredel. Namun tugas polisi dan TNI mengamankan aksi damai dari aktor yang tidak menginginkan aksi berjalan damai," ujar Pangi kepada Okezone, Minggu (27/11/2016). Foto: Antara/M. Agung Rajasa Selain itu, Menurut Pangi, aparat keamanan jangan sampai bermain opini dengan  menakut-nakuti masyarakat ataupun melarang mereka berdemonstrasi. Hal ini tentu akan membuat kemunduran demokrasi. dimana ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi terbatas. "Jadi polisi dan TNI jangan bermain opini atau mulai berselancar, dikit-dikit dilarang, demo enggak boleh, ini jelas kemunduran dan matinya demokrasi kita. Ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kehendak publik dibungkam," ujarnya. Bila Polri dan TNI terus beropini, lanjut Pangi, justru semakin membuat suasana makin gaduh. Salah satu hasil kegaduhan yang sudah terlihat yakni pelarangan melaksanakan Salat Jumat, yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) digelar di Jalan Sudirman-MH Thamrin. "Fokus bagaimana menjaga NKRI, titik fokus di situ, kalau masuk ke wilayah politis, hati-hati, ibarat masuk ke pusaran air, bisa tenggelam. Ingat air bah, kalau dibendung bisa meluap dan nanti bisa diseret arus. Kuat letupannya, bisa blunder dan bunuh diri bagi keamanan dan stabilitas NKRI," tandasnya.JAKARTA  - Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai potensi terjadinya kericuhan atau bentrokan dalam demonstrasi Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 terbuka lebar. Aparat keamanan dari TNI dan Polri diminta mewaspadai terjadinya bentrokan tersebut. Pangi juga mengingatkan Polri tak bisa melarang masyarakat untuk melakukan demo karena bisa melanggar konstitusi. Ia meminta aparat untuk fokus mengamankan aksi yang menuntut gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan. "Potensi bentrok tetap ada. Namun jangan sampai polisi dan TNI melanggar konstitusi, demo kok dilarang, rezim enggak boleh membredel. Namun tugas polisi dan TNI mengamankan aksi damai dari aktor yang tidak menginginkan aksi berjalan damai," ujar Pangi kepada Okezone, Minggu (27/11/2016). Foto: Antara/M. Agung Rajasa Selain itu, Menurut Pangi, aparat keamanan jangan sampai bermain opini dengan  menakut-nakuti masyarakat ataupun melarang mereka berdemonstrasi. Hal ini tentu akan membuat kemunduran demokrasi. dimana ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi terbatas. "Jadi polisi dan TNI jangan bermain opini atau mulai berselancar, dikit-dikit dilarang, demo enggak boleh, ini jelas kemunduran dan matinya demokrasi kita. Ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kehendak publik dibungkam," ujarnya. Bila Polri dan TNI terus beropini, lanjut Pangi, justru semakin membuat suasana makin gaduh. Salah satu hasil kegaduhan yang sudah terlihat yakni pelarangan melaksanakan Salat Jumat, yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) digelar di Jalan Sudirman-MH Thamrin. "Fokus bagaimana menjaga NKRI, titik fokus di situ, kalau masuk ke wilayah politis, hati-hati, ibarat masuk ke pusaran air, bisa tenggelam. Ingat air bah, kalau dibendung bisa meluap dan nanti bisa diseret arus. Kuat letupannya, bisa blunder dan bunuh diri bagi keamanan dan stabilitas NKRI," tandasnya.