"Jangan mem-posting kalau ada hal negatif. Karena yang mem-posting juga akan terjerat. Harus hati-hati semua" https://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1552921/hati-hati-revisi-uu-ite-resmi-berlakuidhttps://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1552921/hati-hati-revisi-uu-ite-resmi-berlakuhttps://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1552921/hati-hati-revisi-uu-ite-resmi-berlakuSenin 28 November 2016 11:02 WIBDara PurnamaIlustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2016/11/28/337/1552921/hati-hati-revisi-uu-ite-resmi-berlaku-mTLOvK8QZa.jpgJAKARTA - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru saja direvisi akan berlaku mulai Senin (28/11/2016). Dalam revisi, sanksi pidana penjara diturunkan dari enam tahun menjadi paling lama empat tahun penjara. Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Syafruddin menilai revisi Undang-Undang ITE tersebut sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat. "Enggak ada masalah (dikurangi) yang penting ini semua bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Aturan hukum, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat publik tentunya pasti ada hikmahnya. Ini akan lebih baik untuk masyarakat Indonesia," kata Syafruddin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016). Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarangan mem-posting ataupun menyebar tulisan berbau negatif di wadah elektronik. "Jangan mem-posting kalau ada hal negatif. Karena yang mem-posting juga akan terjerat. Harus hati-hati semua, harus akurat betul informasi itu," ungkapnya. Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 27 Oktober 2016, 30 hari dari pengesahan, tepatnya hari ini, undang-undang tersebut sudah mulai berlaku. JAKARTA - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru saja direvisi akan berlaku mulai Senin (28/11/2016). Dalam revisi, sanksi pidana penjara diturunkan dari enam tahun menjadi paling lama empat tahun penjara. Menanggapi hal tersebut, Wakapolri Komjen Syafruddin menilai revisi Undang-Undang ITE tersebut sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat. "Enggak ada masalah (dikurangi) yang penting ini semua bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Aturan hukum, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan masyarakat publik tentunya pasti ada hikmahnya. Ini akan lebih baik untuk masyarakat Indonesia," kata Syafruddin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016). Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarangan mem-posting ataupun menyebar tulisan berbau negatif di wadah elektronik. "Jangan mem-posting kalau ada hal negatif. Karena yang mem-posting juga akan terjerat. Harus hati-hati semua, harus akurat betul informasi itu," ungkapnya. Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 27 Oktober 2016, 30 hari dari pengesahan, tepatnya hari ini, undang-undang tersebut sudah mulai berlaku.