<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pengibaran Bendera China Ancam Kedaulatan NKRI</title><description>Pengibaran bendera China di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI.</description><link>https://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri"/><item><title>Pengibaran Bendera China Ancam Kedaulatan NKRI</title><link>https://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri</guid><pubDate>Senin 28 November 2016 17:29 WIB</pubDate><dc:creator>Agregasi Sindonews.com</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri-BviKp6TwD4.jpg" expression="full" type="image/jpeg">ilustrasi (Foto: Shutterstock)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2016/11/28/337/1553402/pengibaran-bendera-china-ancam-kedaulatan-nkri-BviKp6TwD4.jpg</image><title>ilustrasi (Foto: Shutterstock)</title></images><description>JAKARTA - Pengibaran bendera China di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Peristiwa yang terjadi saat acara &amp;lrm;groundbreaking smelter PT Wanatiara Persada itu pun diminta diusut tuntas.
&amp;lrm;Ketua Komisi I DPR &amp;lrm;Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, peristiwa tersebut harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali. &amp;lrm;
&quot;Jika ada kesengajaan maka hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, hal ini harus ditindak tegas&amp;lrm;,&quot; kata Abdul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Kendati demikian, kata dia, Komisi I DPR belum memiliki rencana memanggil pihak yang bertanggung jawab terkait pengibaran bendera China itu. &quot;Kita minta segera diselesaikan secara hukum jika telah terjadi pelanggaran,&quot; katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya tidak menyoal pengibaran bendera China asalkan dalam kaitan kerja sama antarnegara.
&quot;Yang janggal dan tidak boleh lagi terjadi ke depan itu adalah ketika ukuran bendera negara lain itu lebih besar daripada bendera kita,&amp;lrm;&quot; tutur politikus Partai Golkar ini&amp;lrm;.
Minimal, kata dia, ukuran bendera negara lain sama seperti Indonesia atau tidak lebih besar dari bendera Merah Putih.
&quot;Tapi dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya karena mereka investor begitu saya rasa tidak melanggar undang-undang, jadi masalah kalau misalnya cuma satu-satunya bendera, cuma bendera mereka yang dikibarkan,&quot; tuturnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Pengibaran bendera China di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Peristiwa yang terjadi saat acara &amp;lrm;groundbreaking smelter PT Wanatiara Persada itu pun diminta diusut tuntas.
&amp;lrm;Ketua Komisi I DPR &amp;lrm;Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, peristiwa tersebut harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali. &amp;lrm;
&quot;Jika ada kesengajaan maka hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, hal ini harus ditindak tegas&amp;lrm;,&quot; kata Abdul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Kendati demikian, kata dia, Komisi I DPR belum memiliki rencana memanggil pihak yang bertanggung jawab terkait pengibaran bendera China itu. &quot;Kita minta segera diselesaikan secara hukum jika telah terjadi pelanggaran,&quot; katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya tidak menyoal pengibaran bendera China asalkan dalam kaitan kerja sama antarnegara.
&quot;Yang janggal dan tidak boleh lagi terjadi ke depan itu adalah ketika ukuran bendera negara lain itu lebih besar daripada bendera kita,&amp;lrm;&quot; tutur politikus Partai Golkar ini&amp;lrm;.
Minimal, kata dia, ukuran bendera negara lain sama seperti Indonesia atau tidak lebih besar dari bendera Merah Putih.
&quot;Tapi dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya karena mereka investor begitu saya rasa tidak melanggar undang-undang, jadi masalah kalau misalnya cuma satu-satunya bendera, cuma bendera mereka yang dikibarkan,&quot; tuturnya.</content:encoded></item></channel></rss>
