media sosial digunakan sebagai bagian dari kampanye karena efektif sekaligus murah.https://news.okezone.com/read/2016/11/30/337/1554742/alasan-medsos-dijadikan-panggung-kampanyeidhttps://news.okezone.com/read/2016/11/30/337/1554742/alasan-medsos-dijadikan-panggung-kampanyehttps://news.okezone.com/read/2016/11/30/337/1554742/alasan-medsos-dijadikan-panggung-kampanyeRabu 30 November 2016 05:29 WIBFakhrizal Fakhri Foto: Ilustrasihttps://img.okezone.com/content/2016/11/30/337/1554742/alasan-medsos-jadi-panggung-kampanye-51KfMQR37U.jpgJAKARTA - Praktisi komunikasi Algooth Putranto menilai, media sosial digunakan sebagai bagian dari kampanye karena efektif sekaligus murah. Menurutnya, banyak orang yang lebih memantau medsos ketimbang menyetel radio dan televisi. "Kita dipaksa dan kaget dengan kehadiran media sosial," kata Putranto dalam diskusi Redbons yang bertajuk 'Menyoroti Media Sosial Jelang Demo 2 Desember‎' di Kantor Okezone, Jakarta, Selasa 29 November 2016. Menurut Putranto, pemerintah telat mengatur regulasi terhadap aktivitas di medsos. Ujung-ujungnya, berbagai macam informasi hoax berseliweran di medsos. "Kita sering dengar sosial media muncul itu larinya memang isunya seksi," jelasnya. ‎Putranto menganggap, revisi terhadap UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE‎ terkesan dipaksakan karena adanya momentum Pilkada serentak 2017 dan rencana aksi demonstrasi yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) ‎pada 2 Desember mendatang. "Karena memang seharusnya standar dari regulasi penggunaan media sosial agar tidak dipaksakan, kalau tidak ya kebablasan," tutupnya.JAKARTA - Praktisi komunikasi Algooth Putranto menilai, media sosial digunakan sebagai bagian dari kampanye karena efektif sekaligus murah. Menurutnya, banyak orang yang lebih memantau medsos ketimbang menyetel radio dan televisi. "Kita dipaksa dan kaget dengan kehadiran media sosial," kata Putranto dalam diskusi Redbons yang bertajuk 'Menyoroti Media Sosial Jelang Demo 2 Desember‎' di Kantor Okezone, Jakarta, Selasa 29 November 2016. Menurut Putranto, pemerintah telat mengatur regulasi terhadap aktivitas di medsos. Ujung-ujungnya, berbagai macam informasi hoax berseliweran di medsos. "Kita sering dengar sosial media muncul itu larinya memang isunya seksi," jelasnya. ‎Putranto menganggap, revisi terhadap UU Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE‎ terkesan dipaksakan karena adanya momentum Pilkada serentak 2017 dan rencana aksi demonstrasi yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) ‎pada 2 Desember mendatang. "Karena memang seharusnya standar dari regulasi penggunaan media sosial agar tidak dipaksakan, kalau tidak ya kebablasan," tutupnya.