Mehan Ryamizard Riyacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kompak tidak tahu mengenai pembelian helikopter tersebut.https://news.okezone.com/read/2017/02/07/337/1611374/aneh-kok-menhan-panglima-tni-tak-tahu-pembelian-helikopter-aw-101idhttps://news.okezone.com/read/2017/02/07/337/1611374/aneh-kok-menhan-panglima-tni-tak-tahu-pembelian-helikopter-aw-101https://news.okezone.com/read/2017/02/07/337/1611374/aneh-kok-menhan-panglima-tni-tak-tahu-pembelian-helikopter-aw-101Selasa 07 Februari 2017 11:05 WIBAgregasi Sindonews.comhelikopter AW 101 (Foto: agustawestland.com)https://img.okezone.com/content/2017/02/07/337/1611374/aneh-kok-menhan-panglima-tni-tak-tahu-pembelian-helikopter-aw-101-8Dx3drh4ao.jpgJAKARTA - Pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 menuai polemik. Menteri Pertahanan (Mehan) Ryamizard Riyacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kompak tidak tahu mengenai pembelian helikopter tersebut. Maka itu Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa menekankan harus ada yang bertanggung jawab atas pembelian helikopter tersebut. Hal ini penting, kata dia agar persoalan tersebut menjadi jelas. "Sungguh aneh, Panglima TNI dan Menhan tidak tahu ihwal pembelian helikopter Agusta Westland 101 untuk TNI AU," ujar AM Fatwa dalam akun Twitter @AMFatwa, Selasa (7/2/2017). Gatot Nurmantyo mengaku tidak lagi bisa mengontrol anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tiga matra, baik TNI AU, AL, dan AD. Alasannya, kewenangan sebagai Panglima TNI sudah dipangkas melalui Peraturan Menteri Pertahanan.JAKARTA - Pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 menuai polemik. Menteri Pertahanan (Mehan) Ryamizard Riyacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kompak tidak tahu mengenai pembelian helikopter tersebut. Maka itu Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa menekankan harus ada yang bertanggung jawab atas pembelian helikopter tersebut. Hal ini penting, kata dia agar persoalan tersebut menjadi jelas. "Sungguh aneh, Panglima TNI dan Menhan tidak tahu ihwal pembelian helikopter Agusta Westland 101 untuk TNI AU," ujar AM Fatwa dalam akun Twitter @AMFatwa, Selasa (7/2/2017). Gatot Nurmantyo mengaku tidak lagi bisa mengontrol anggaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tiga matra, baik TNI AU, AL, dan AD. Alasannya, kewenangan sebagai Panglima TNI sudah dipangkas melalui Peraturan Menteri Pertahanan.