Status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama berbenturan dengan habisnya masa kampanye ‎yang tinggal menghitung hari.https://news.okezone.com/read/2017/02/09/337/1614334/mahfud-md-pertanyakan-alasan-mendagri-tak-berhentikan-ahok-sebagai-gubernuridhttps://news.okezone.com/read/2017/02/09/337/1614334/mahfud-md-pertanyakan-alasan-mendagri-tak-berhentikan-ahok-sebagai-gubernurhttps://news.okezone.com/read/2017/02/09/337/1614334/mahfud-md-pertanyakan-alasan-mendagri-tak-berhentikan-ahok-sebagai-gubernurKamis 09 Februari 2017 23:43 WIBArie Dwi SatrioMahfud MD saat berada di Gedung KPK (Foto: Arie Dwi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/02/09/337/1614334/mahfud-md-pertanyakan-alasan-mendagri-tak-berhentikan-ahok-sebagai-gubernur-jjOrzViK59.jpgJAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mempertanyakan alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, terkait terkatungnya pemberhentian ‎Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama berbenturan dengan habisnya masa kampanye ‎yang tinggal menghitung hari. Dikatakan Mahfud, pemberhentian Ahok sebagai Gubernur sudah sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. "Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (Pasal 83). Karena UU-nya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri," ujar Mahfud di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017). Lebih lanjut, sindir Mahfud, Mendagri tidak bisa menunggu hasil tuntutan untuk mencopot jabatan Ahok sebagai Gubernur. Pasalnya, landasan hukum telah menguatkan keputusan Mendagri untuk memberhentikan Ahok.‎ "Mendagri katakan nunggu tuntutan. Loh disitu terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya. Jadi tidak ada instrumen hukum lain," tandasnya. JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mempertanyakan alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, terkait terkatungnya pemberhentian ‎Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, status Ahok sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama berbenturan dengan habisnya masa kampanye ‎yang tinggal menghitung hari. Dikatakan Mahfud, pemberhentian Ahok sebagai Gubernur sudah sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. "Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (Pasal 83). Karena UU-nya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri," ujar Mahfud di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017). Lebih lanjut, sindir Mahfud, Mendagri tidak bisa menunggu hasil tuntutan untuk mencopot jabatan Ahok sebagai Gubernur. Pasalnya, landasan hukum telah menguatkan keputusan Mendagri untuk memberhentikan Ahok.‎ "Mendagri katakan nunggu tuntutan. Loh disitu terdakwa, berarti dakwaan. Dakwaannya jelas ancamannya. Jadi tidak ada instrumen hukum lain," tandasnya.