Pemerintah Turki akan menggelar referendum atau atau jajak pendapat terkait sistem presidensial pada 16 April.https://news.okezone.com/read/2017/02/11/18/1615914/16-april-turki-gelar-referendum-sistem-presidensialidhttps://news.okezone.com/read/2017/02/11/18/1615914/16-april-turki-gelar-referendum-sistem-presidensialhttps://news.okezone.com/read/2017/02/11/18/1615914/16-april-turki-gelar-referendum-sistem-presidensialSabtu 11 Februari 2017 18:21 WIBRufki Ade VinandaPresiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2017/02/11/18/1615914/turki-gelar-referendum-sistem-presidensial-16-april-88S4iQcpG0.jpgANKARA - Pemerintah Turki akan menggelar referendum atau jajak pendapat pada 16 April mendatang. Referendum tersebut diadakan terkait dengan usulan perubahan konstitusi yang akan menggantikan sistem parlemen saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sebagaimana diwartakan Reuters, Sabtu (11/2/2017) usulan tersebut memungkinkan presiden untuk mengeluarkan dekrit guna menyatakan keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, membubarkan parlemen dan mempertahankan kekuasaan Erdogan hingga 2029. Loyalis Erdogan menilai rencana referendum tersebut sebagai jaminan stabilitas terkait gejolak yang terjadi di antara negara-negata anggota NATO. Semantara itu, pihak oposisi parlemen Turki menentang referendum tersebut karena dianggap akan membuat Turki terjebak di bawah kekuasaan yang lebih otoriter. (rav)ANKARA - Pemerintah Turki akan menggelar referendum atau jajak pendapat pada 16 April mendatang. Referendum tersebut diadakan terkait dengan usulan perubahan konstitusi yang akan menggantikan sistem parlemen saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sebagaimana diwartakan Reuters, Sabtu (11/2/2017) usulan tersebut memungkinkan presiden untuk mengeluarkan dekrit guna menyatakan keadaan darurat, menunjuk menteri dan pejabat negara, membubarkan parlemen dan mempertahankan kekuasaan Erdogan hingga 2029. Loyalis Erdogan menilai rencana referendum tersebut sebagai jaminan stabilitas terkait gejolak yang terjadi di antara negara-negata anggota NATO. Semantara itu, pihak oposisi parlemen Turki menentang referendum tersebut karena dianggap akan membuat Turki terjebak di bawah kekuasaan yang lebih otoriter. (rav)