Kasus Bambang tersebut menggantung lantaran sakit keras dan persidangannya ditunda sampai yang bersangkutan sehat kembali.https://news.okezone.com/read/2017/02/24/337/1627037/top-news-4-bambang-hadiri-pelantikan-hanura-icw-kpk-kecolonganidhttps://news.okezone.com/read/2017/02/24/337/1627037/top-news-4-bambang-hadiri-pelantikan-hanura-icw-kpk-kecolonganhttps://news.okezone.com/read/2017/02/24/337/1627037/top-news-4-bambang-hadiri-pelantikan-hanura-icw-kpk-kecolonganJum'at 24 Februari 2017 19:00 WIBWakil Ketua Dewan Pembina Hanura, Bambang W Soeharto (berambut putih dan membawa tongkat), hadir dalam pelantikan Partai Hanura (Foto: Youtube)https://img.okezone.com/content/2017/02/24/337/1627037/top-news-4-bambang-hadiri-pelantikan-hanura-icw-kpk-kecolongan-aQxWMev5dy.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kecolongan lantaran tak mengetahui kondisi terkini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Bambang W Soeharto. Terdakwa kasus suap pemalsuan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diketahui hadir saat acara pelantikan DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 Februari 2017. Kasus Bambang tersebut menggantung lantaran sakit keras dan persidangannya ditunda sampai yang bersangkutan sehat kembali. Ketika itu, pada akhir Desember 2015, kasus yang menjerat Bambang sudah masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, karena kondisinya yang memprihatinkan, majelis hakim menundanya dan berkas dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Baca berita selengkapnya di siniJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kecolongan lantaran tak mengetahui kondisi terkini Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Bambang W Soeharto. Terdakwa kasus suap pemalsuan sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diketahui hadir saat acara pelantikan DPP Hanura di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 Februari 2017. Kasus Bambang tersebut menggantung lantaran sakit keras dan persidangannya ditunda sampai yang bersangkutan sehat kembali. Ketika itu, pada akhir Desember 2015, kasus yang menjerat Bambang sudah masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, karena kondisinya yang memprihatinkan, majelis hakim menundanya dan berkas dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum KPK. Baca berita selengkapnya di sini