Akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah.https://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628328/tak-nonaktifkan-ahok-gerindra-sebut-pemerintah-menabrak-konstitusiidhttps://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628328/tak-nonaktifkan-ahok-gerindra-sebut-pemerintah-menabrak-konstitusihttps://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628328/tak-nonaktifkan-ahok-gerindra-sebut-pemerintah-menabrak-konstitusiMinggu 26 Februari 2017 07:15 WIBBadriyantoKetua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa https://img.okezone.com/content/2017/02/26/337/1628328/tak-nonaktifkan-ahok-gerindra-sebut-pemerintah-menabrak-konstitusi-atYHQ4a9pQ.jpgJAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menabrak konstitusi. "Pendidikan politik bagi masyarakat, kita belajar banyak dari pemerintahan yang suka nabrak-nabrak ini," ungkap Desmond kepada Okezone, Minggu (26/2/2017). Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah. "Kalau itu tidak nabrak tidak ada orang yang akan memprotes, tidak mungkin masyarakat, ahli hukum menyatakan bahwa itu tidak menabrak," pungkasnya. Sekedar diketahui, buntut dari kebijakan Mendagri yang tidak menonaktifkan Ahok tersebut bergulir hak angket atau Ahok Gate. Ada sekira 4 Fraksi di DPR RI yang sudah sepakat, diantaranya Demokrat, PKS, Gerindra dan PPP.JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menabrak konstitusi. "Pendidikan politik bagi masyarakat, kita belajar banyak dari pemerintahan yang suka nabrak-nabrak ini," ungkap Desmond kepada Okezone, Minggu (26/2/2017). Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah. "Kalau itu tidak nabrak tidak ada orang yang akan memprotes, tidak mungkin masyarakat, ahli hukum menyatakan bahwa itu tidak menabrak," pungkasnya. Sekedar diketahui, buntut dari kebijakan Mendagri yang tidak menonaktifkan Ahok tersebut bergulir hak angket atau Ahok Gate. Ada sekira 4 Fraksi di DPR RI yang sudah sepakat, diantaranya Demokrat, PKS, Gerindra dan PPP.