Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan tersebut membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah.https://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628584/top-news-3-pemerintah-dinilai-langgar-konstitusi-karena-tak-nonaktifkan-ahokidhttps://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628584/top-news-3-pemerintah-dinilai-langgar-konstitusi-karena-tak-nonaktifkan-ahokhttps://news.okezone.com/read/2017/02/26/337/1628584/top-news-3-pemerintah-dinilai-langgar-konstitusi-karena-tak-nonaktifkan-ahokMinggu 26 Februari 2017 18:12 WIBKetua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesahttps://img.okezone.com/content/2017/02/26/337/1628584/top-news-3-pemerintah-dinilai-langgar-konstitusi-karena-tak-nonaktifkan-ahok-RRZSe4NfVR.jpgJAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menabrak konstitusi. "Pendidikan politik bagi masyarakat, kita belajar banyak dari pemerintahan yang suka nabrak-nabrak ini," ungkap Desmond kepada Okezone, Minggu (26/2/2017). Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan tersebut membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah. Baca berita selengkapnya di siniJAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai, kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menabrak konstitusi. "Pendidikan politik bagi masyarakat, kita belajar banyak dari pemerintahan yang suka nabrak-nabrak ini," ungkap Desmond kepada Okezone, Minggu (26/2/2017). Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, akibat dari pelanggaran konstitusi yang dilakukan tersebut membuat masyarakat maupun pakar geram dan mengkritisi pemerintah. Baca berita selengkapnya di sini