Masyarakat akan mempertanyakan independensi Mendagri yang berasal dari partai pendukung kekuasaan saat ini yakni PDI Perjuangan.https://news.okezone.com/read/2017/03/05/338/1634489/ahok-masih-aktif-menjabat-mendagri-dinilai-rusak-demokrasi-sejukidhttps://news.okezone.com/read/2017/03/05/338/1634489/ahok-masih-aktif-menjabat-mendagri-dinilai-rusak-demokrasi-sejukhttps://news.okezone.com/read/2017/03/05/338/1634489/ahok-masih-aktif-menjabat-mendagri-dinilai-rusak-demokrasi-sejukMinggu 05 Maret 2017 07:00 WIBAchmad Fardiansyah Adi Prayitno (Foto: Muhamad Sabki/Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/03/05/338/1634489/ahok-masih-aktif-menjabat-mendagri-dinilai-rusak-demokrasi-sejuk-dhdQto53Y4.jpgJAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Adi, keputusan Tjahjo ini dapat mengundang polemik dikalangan masyarakat, hal itu juga dapat menngacam suasana demokrasi sejuk yang selama ini sudah mulai berjalan. Karena mendagri telah membiarkan Ahok yang tersangkut hukum tetap menjadi pejabat publik. “Status Ahok yang masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta menyisakan polemik. Publik mendesak untuk segera menonaktifkan Ahok karena sedang menjadi terdakwa kasus penistaan agama yang kasusnya sedang disidangkan,” Katanya kepada Okezone, Minggu (5/3/2017). Adi pun berpendapat, tidak menutup kemungkinan, masyarakat akan mempertanyakan independensi seorang Menteri Dalam Negeri yang berasal dari partai pendukung kekuasaan saat ini yakni PDI Perjuangan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat akan menilai Mendagri sangat tidak berdaya dihadapan Ahok. “Tapi entah kenapa, Mendagri bersikeras tak mengambil tindakan apapun untuk menonaktifkan Ahok,” tutupnya. JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Adi, keputusan Tjahjo ini dapat mengundang polemik dikalangan masyarakat, hal itu juga dapat menngacam suasana demokrasi sejuk yang selama ini sudah mulai berjalan. Karena mendagri telah membiarkan Ahok yang tersangkut hukum tetap menjadi pejabat publik. “Status Ahok yang masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta menyisakan polemik. Publik mendesak untuk segera menonaktifkan Ahok karena sedang menjadi terdakwa kasus penistaan agama yang kasusnya sedang disidangkan,” Katanya kepada Okezone, Minggu (5/3/2017). Adi pun berpendapat, tidak menutup kemungkinan, masyarakat akan mempertanyakan independensi seorang Menteri Dalam Negeri yang berasal dari partai pendukung kekuasaan saat ini yakni PDI Perjuangan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat akan menilai Mendagri sangat tidak berdaya dihadapan Ahok. “Tapi entah kenapa, Mendagri bersikeras tak mengambil tindakan apapun untuk menonaktifkan Ahok,” tutupnya.