Tensi politik di Pilgub putaran kedua ini semakin tinggi sehingga kecurigaan masing-masing timses paslon tidak akan bisa dihindari.https://news.okezone.com/read/2017/03/11/338/1640046/tensi-politik-pilgub-putaran-kedua-tinggi-kpu-dki-harus-jadi-filteridhttps://news.okezone.com/read/2017/03/11/338/1640046/tensi-politik-pilgub-putaran-kedua-tinggi-kpu-dki-harus-jadi-filterhttps://news.okezone.com/read/2017/03/11/338/1640046/tensi-politik-pilgub-putaran-kedua-tinggi-kpu-dki-harus-jadi-filterSabtu 11 Maret 2017 07:45 WIBDara Purnamahttps://img.okezone.com/content/2017/03/11/338/1640046/tensi-politik-pilgub-putaran-kedua-tinggi-kpu-dki-harus-jadi-filter-avJm1M6Acs.jpgJAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno bersama komisioner KPU DKI Jakarta Dahlia Umar dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti kedapatan menghadiri pertemuan dengan tim sukses pasangan Ahok-Djarot di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Polcom Institute Heri Budianto menyarankan  agar komisioner KPU-Bawaslu DKI Jakarta ke depannya bisa memfilter undangan dari masing-masing tim sukses (timses) pasangan calon (paslon). Pasalnya, kata Heri tensi politik di Pilgub putaran kedua ini semakin tinggi sehingga kecurigaan masing-masing timses paslon tidak akan bisa dihindari. "Karena pihak paslon 2 merasa ini biasa. Lalu paslon 3 curiga. Filternya menurut saya ada di KPU. Ke depan KPU harus bisa memfilter agar supaya undangan timses dapat dipertimbangkan untuk tidak hadir. Kalau hadir ini akan jadi komoditas politik," kata Heri kepada Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017). Menurut Heri jika masalah ini sudah menjadi komoditas politik selanjutnya akan menjadi polemik berkepanjangan. Sebab tugas dari masing-masing timses biasanya mencari celah untuk menuduh penyelenggara Pemilu tidak netral. "Dalam situasi sekarang saja mereka sudah curiga dengan KPUD kan apalagi nanti hasil akhirnya. Siapapun pemenang misalnya nanti paslon 3 menang, paslon 2 pasti akan curiga. Pun sebaliknya paslon 2 menang, paslon 3 akan memberikan tuduhan-tuduhan. KPUD harus bisa memfilter setiap undangan dan mempertimbangkan untuk tidak hadir apabila di undang kembali," tukasnya. (sym)JAKARTA - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno bersama komisioner KPU DKI Jakarta Dahlia Umar dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti kedapatan menghadiri pertemuan dengan tim sukses pasangan Ahok-Djarot di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret 2017. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Polcom Institute Heri Budianto menyarankan  agar komisioner KPU-Bawaslu DKI Jakarta ke depannya bisa memfilter undangan dari masing-masing tim sukses (timses) pasangan calon (paslon). Pasalnya, kata Heri tensi politik di Pilgub putaran kedua ini semakin tinggi sehingga kecurigaan masing-masing timses paslon tidak akan bisa dihindari. "Karena pihak paslon 2 merasa ini biasa. Lalu paslon 3 curiga. Filternya menurut saya ada di KPU. Ke depan KPU harus bisa memfilter agar supaya undangan timses dapat dipertimbangkan untuk tidak hadir. Kalau hadir ini akan jadi komoditas politik," kata Heri kepada Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017). Menurut Heri jika masalah ini sudah menjadi komoditas politik selanjutnya akan menjadi polemik berkepanjangan. Sebab tugas dari masing-masing timses biasanya mencari celah untuk menuduh penyelenggara Pemilu tidak netral. "Dalam situasi sekarang saja mereka sudah curiga dengan KPUD kan apalagi nanti hasil akhirnya. Siapapun pemenang misalnya nanti paslon 3 menang, paslon 2 pasti akan curiga. Pun sebaliknya paslon 2 menang, paslon 3 akan memberikan tuduhan-tuduhan. KPUD harus bisa memfilter setiap undangan dan mempertimbangkan untuk tidak hadir apabila di undang kembali," tukasnya. (sym)