Kontrak politik palsu itu disebut sebagai serangan, black campaign ke Anies-Sandi.https://news.okezone.com/read/2017/03/22/338/1648844/kontrak-politik-palsu-anies-sandi-pan-pelaku-black-campaign-bisa-dijerat-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2017/03/22/338/1648844/kontrak-politik-palsu-anies-sandi-pan-pelaku-black-campaign-bisa-dijerat-hukumhttps://news.okezone.com/read/2017/03/22/338/1648844/kontrak-politik-palsu-anies-sandi-pan-pelaku-black-campaign-bisa-dijerat-hukumRabu 22 Maret 2017 10:20 WIBFeri Agus SetyawanSekjen PAN, Eddy Soeparno bersama calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Foto: Salsabila/Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/03/22/338/1648844/kontrak-politik-palsu-anies-sandi-pan-pelaku-black-campaign-bisa-dijerat-hukum-w8ru1BuFMq.jpgJAKARTA - Kontrak politik palsu antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan beberapa pimpinan Ormas Islam dipastikan hoax atau tidak benar. Kontrak politik palsu itu disebut sebagai serangan, black campaign ke Anies-Sandi. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengatakan, pelaku yang melakukan black campaign dan disinyalir untuk menjatuhkan pasangan Anies-Sandi bisa dijerat secara hukum. Menurutnya, penyelenggara pemiluh bisa mejelaskan batasan black campaign itu sendiri. "Yang perlu diwaspadai dan disikapi adalah batasan black campaign tersebut agar tidak masuk ranah pidana. Karena pelaku black campaign bisa dijerat secara hukum," kata Eddy ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (22/3/2017). Meskipun demikan, Eddy tak heran dengan serangan black campaign dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi, kata Eddy, ini terjadi pada Pilgub DKI 2017, yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia. "Black campaign merupakan hal yang tidak janggal dalam sebuah pilkada, dimana pun," tuturnya. Menurut orang nomor dua di partai berlambang matahari itu, yang perlu disoroti pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 adalah potensi kecurangan saat pencoblosan dan proses penghitungan suara ketimbang black campaign. "Namun demikian yang lebih perlu dikhawatirkan adalah potensi kecurangan dalam proses pilkada, ketimbang black campaign semata," tandasnya.JAKARTA - Kontrak politik palsu antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan beberapa pimpinan Ormas Islam dipastikan hoax atau tidak benar. Kontrak politik palsu itu disebut sebagai serangan, black campaign ke Anies-Sandi. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengatakan, pelaku yang melakukan black campaign dan disinyalir untuk menjatuhkan pasangan Anies-Sandi bisa dijerat secara hukum. Menurutnya, penyelenggara pemiluh bisa mejelaskan batasan black campaign itu sendiri. "Yang perlu diwaspadai dan disikapi adalah batasan black campaign tersebut agar tidak masuk ranah pidana. Karena pelaku black campaign bisa dijerat secara hukum," kata Eddy ketika berbincang dengan Okezone, Rabu (22/3/2017). Meskipun demikan, Eddy tak heran dengan serangan black campaign dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Apalagi, kata Eddy, ini terjadi pada Pilgub DKI 2017, yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia. "Black campaign merupakan hal yang tidak janggal dalam sebuah pilkada, dimana pun," tuturnya. Menurut orang nomor dua di partai berlambang matahari itu, yang perlu disoroti pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 adalah potensi kecurangan saat pencoblosan dan proses penghitungan suara ketimbang black campaign. "Namun demikian yang lebih perlu dikhawatirkan adalah potensi kecurangan dalam proses pilkada, ketimbang black campaign semata," tandasnya.