Diskriminasi penegakan hukum merupakan pelanggaran HAM.https://news.okezone.com/read/2017/04/04/338/1658653/komnas-ham-pertanyakan-diskriminasi-ahok-tidak-ditahan-tapi-al-khaththath-ditahanidhttps://news.okezone.com/read/2017/04/04/338/1658653/komnas-ham-pertanyakan-diskriminasi-ahok-tidak-ditahan-tapi-al-khaththath-ditahanhttps://news.okezone.com/read/2017/04/04/338/1658653/komnas-ham-pertanyakan-diskriminasi-ahok-tidak-ditahan-tapi-al-khaththath-ditahanSelasa 04 April 2017 15:52 WIBAgregasi Jpnn.comfoto : Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/04/04/338/1658653/komnas-ham-pertanyakan-diskriminasi-ahok-tidak-ditahan-tapi-al-khaththath-ditahan-oREgyAEtGJ.jpg JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengkritik keputusan polisi yang menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat aktivis pada Jumat (31/3) lalu. Menurut dia, perlakuan terhadap mereka berbeda dengan yang diterima terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika Al-Khaththath dan empat rekannya langsung ditangkap, Ahok malah masih melenggang. "Diskriminatif itu termasuk pelanggaran HAM. Misalnya ada orang yang melakukan penistaan agama. Semua orang yang diduga (menistakan agama) langsung ditahan, tetapi ada yang tidak ditahan," kata Manager di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Manager menambahkan, polisi seharusnya menerapkan persamaan hukum terhadap semua orang. "Namun, ada yang diperlakukan secara berbeda. Tentu hak konstitusional warga negara untuk tak diperlakukan secara diskriminatif," kata dia. Manager meminta polisi menjelaskan secara komprehensif sangkaan makar terhadap Al-Khaththath dan empat aktivis itu. Dia mengharapkan, penerapan pasal makar bukan hanya sekadar tuduhan. Tanpa memberikan ketidakpastian itu sama saja melakukan pelanggaran," ujarnya. Manager juga menyesalkan adanya trial by the press kepada para pelaku makar yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Seharusnya, polisi mengedepankan bukti ketimbang mengumbar tuduhan. "Ini kan ada pelanggaran juga, hak untuk mendapatkan hak yang sama di mata publik," tegas Manager.  JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengkritik keputusan polisi yang menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat aktivis pada Jumat (31/3) lalu. Menurut dia, perlakuan terhadap mereka berbeda dengan yang diterima terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika Al-Khaththath dan empat rekannya langsung ditangkap, Ahok malah masih melenggang. "Diskriminatif itu termasuk pelanggaran HAM. Misalnya ada orang yang melakukan penistaan agama. Semua orang yang diduga (menistakan agama) langsung ditahan, tetapi ada yang tidak ditahan," kata Maneger di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari JPNN.com, Selasa (4/4/2017). Maneger menambahkan, polisi seharusnya menerapkan persamaan hukum terhadap semua orang."Namun, ada yang diperlakukan secara berbeda. Tentu hak konstitusional warga negara untuk tak diperlakukan secara diskriminatif," kata dia. Maneger meminta polisi menjelaskan secara komprehensif sangkaan makar terhadap Al-Khaththath dan empat aktivis itu. Dia mengharapkan, penerapan pasal makar bukan hanya sekadar tuduhan.Tanpa memberikan ketidakpastian itu sama saja melakukan pelanggaran," ujarnya. Maneger juga menyesalkan adanya trial by the press kepada para pelaku makar yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Seharusnya, polisi mengedepankan bukti ketimbang mengumbar tuduhan. "Ini kan ada pelanggaran juga, hak untuk mendapatkan hak yang sama di mata publik," tegas Maneger.  JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengkritik keputusan polisi yang menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat aktivis pada Jumat (31/3) lalu. Menurut dia, perlakuan terhadap mereka berbeda dengan yang diterima terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika Al-Khaththath dan empat rekannya langsung ditangkap, Ahok malah masih melenggang. "Diskriminatif itu termasuk pelanggaran HAM. Misalnya ada orang yang melakukan penistaan agama. Semua orang yang diduga (menistakan agama) langsung ditahan, tetapi ada yang tidak ditahan," kata Manager di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (4/4). Manager menambahkan, polisi seharusnya menerapkan persamaan hukum terhadap semua orang. "Namun, ada yang diperlakukan secara berbeda. Tentu hak konstitusional warga negara untuk tak diperlakukan secara diskriminatif," kata dia. Manager meminta polisi menjelaskan secara komprehensif sangkaan makar terhadap Al-Khaththath dan empat aktivis itu. Dia mengharapkan, penerapan pasal makar bukan hanya sekadar tuduhan. Tanpa memberikan ketidakpastian itu sama saja melakukan pelanggaran," ujarnya. Manager juga menyesalkan adanya trial by the press kepada para pelaku makar yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Seharusnya, polisi mengedepankan bukti ketimbang mengumbar tuduhan. "Ini kan ada pelanggaran juga, hak untuk mendapatkan hak yang sama di mata publik," tegas Manager.  JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengkritik keputusan polisi yang menangkap Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dan empat aktivis pada Jumat (31/3) lalu. Menurut dia, perlakuan terhadap mereka berbeda dengan yang diterima terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketika Al-Khaththath dan empat rekannya langsung ditangkap, Ahok malah masih melenggang. "Diskriminatif itu termasuk pelanggaran HAM. Misalnya ada orang yang melakukan penistaan agama. Semua orang yang diduga (menistakan agama) langsung ditahan, tetapi ada yang tidak ditahan," kata Maneger di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari JPNN.com, Selasa (4/4/2017). Maneger menambahkan, polisi seharusnya menerapkan persamaan hukum terhadap semua orang."Namun, ada yang diperlakukan secara berbeda. Tentu hak konstitusional warga negara untuk tak diperlakukan secara diskriminatif," kata dia. Maneger meminta polisi menjelaskan secara komprehensif sangkaan makar terhadap Al-Khaththath dan empat aktivis itu. Dia mengharapkan, penerapan pasal makar bukan hanya sekadar tuduhan.Tanpa memberikan ketidakpastian itu sama saja melakukan pelanggaran," ujarnya. Maneger juga menyesalkan adanya trial by the press kepada para pelaku makar yang dituduh ingin menggulingkan pemerintahan. Seharusnya, polisi mengedepankan bukti ketimbang mengumbar tuduhan. "Ini kan ada pelanggaran juga, hak untuk mendapatkan hak yang sama di mata publik," tegas Maneger.