UU Pemilu yang nantinya disahkan harus benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai-partai politik semata.https://news.okezone.com/read/2017/05/28/337/1701600/catat-parpol-peserta-pemilu-2019-harus-punya-hak-sama-calonkan-presiden-wapresidhttps://news.okezone.com/read/2017/05/28/337/1701600/catat-parpol-peserta-pemilu-2019-harus-punya-hak-sama-calonkan-presiden-wapreshttps://news.okezone.com/read/2017/05/28/337/1701600/catat-parpol-peserta-pemilu-2019-harus-punya-hak-sama-calonkan-presiden-wapresMinggu 28 Mei 2017 12:07 WIBBayu SeptiantoIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2017/05/28/337/1701600/catat-parpol-peserta-pemilu-2019-harus-punya-hak-sama-calonkan-presiden-wapres-5aToipGGmj.jpgJAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, meminta ambang batas pencalonan presiden atau (presidential threshold) oleh UU Pemilu yang tengah dibahas Pansus RUU Pemilu dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa bersaing mencalonkan presiden/wakil presiden. "Presidential threshold, kami berharap diberikan kesempatan yang sama peserta pemilu. Jadi, tidak dibatasi dengan presidential threshold itu lebih bijak dan mencerdaskan," jelas Sunanto kepada Okezone, Minggu (28/5/2017). Sunanto berharap UU Pemilu yang nantinya disahkan harus benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai-partai politik semata. "RUU yang dihasilkan merupakan kepentingan demokrasi di Indonesia dengan nilai-nilai demokrasi dan keadaban yang diperjuangkan, bukan kepentingan kelompok dan partai semata," tutur Sunanto. JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, meminta ambang batas pencalonan presiden atau (presidential threshold) oleh UU Pemilu yang tengah dibahas Pansus RUU Pemilu dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk bisa bersaing mencalonkan presiden/wakil presiden. "Presidential threshold, kami berharap diberikan kesempatan yang sama peserta pemilu. Jadi, tidak dibatasi dengan presidential threshold itu lebih bijak dan mencerdaskan," jelas Sunanto kepada Okezone, Minggu (28/5/2017). Sunanto berharap UU Pemilu yang nantinya disahkan harus benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai-partai politik semata. "RUU yang dihasilkan merupakan kepentingan demokrasi di Indonesia dengan nilai-nilai demokrasi dan keadaban yang diperjuangkan, bukan kepentingan kelompok dan partai semata," tutur Sunanto.