Hal itu ia katakan karena pemerintah tidak setuju dengan salah satu isu krusial yakni ambang batas presiden atau presidential threshold 0%.https://news.okezone.com/read/2017/06/19/337/1719654/ruu-pemilu-belum-rampung-dinilai-ganggu-kinerja-kpuidhttps://news.okezone.com/read/2017/06/19/337/1719654/ruu-pemilu-belum-rampung-dinilai-ganggu-kinerja-kpuhttps://news.okezone.com/read/2017/06/19/337/1719654/ruu-pemilu-belum-rampung-dinilai-ganggu-kinerja-kpuSenin 19 Juni 2017 12:29 WIBSalsabila Qurrataa'yunIlustrasi (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2017/06/19/337/1719654/ruu-pemilu-belum-rampung-dinilai-ganggu-kinerja-kpu-JpO71JTPnA.jpgJAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) buntu. Hal itu ia katakan karena pemerintah tidak setuju dengan salah satu isu krusial yakni ambang batas presiden atau presidential threshold 0%. Pihaknya meminta pembatasan pencalonan presiden harus 20%-25%. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan, jika pemerintah tetap memaksa presidential threshold 20%-25% bahkan mengeluarkan Perppu maka Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkannya. "Karena ini artinya akan ada penundaan untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mempersiapkan teknisnya," ujarnya kepada Okezone, Senin (19/6/2017). Dia pun menilai, pemerintah terkesanngotot menginginkan adanya Presidential Threshold. Oleh karena itu. ia meminta Mendagri untuk tidak mempersulit. Sebab menyelenggarakan pemilu di tahun 2019 membutuhkan waktu yang cukup lama. "Tapi kan tidak bisa dengan cara memaksa kan kehendak seperti itu. Penyiapan teknis pemilu luar biasa rumit. Butuh waktu minimal dua tahun. Apalagi ini akan jadi pemilu serentak yang pertama," tuturnya.JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) buntu. Hal itu ia katakan karena pemerintah tidak setuju dengan salah satu isu krusial yakni ambang batas presiden atau presidential threshold 0%. Pihaknya meminta pembatasan pencalonan presiden harus 20%-25%. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebutkan, jika pemerintah tetap memaksa presidential threshold 20%-25% bahkan mengeluarkan Perppu maka Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkannya. "Karena ini artinya akan ada penundaan untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mempersiapkan teknisnya," ujarnya kepada Okezone, Senin (19/6/2017). Dia pun menilai, pemerintah terkesanngotot menginginkan adanya Presidential Threshold. Oleh karena itu. ia meminta Mendagri untuk tidak mempersulit. Sebab menyelenggarakan pemilu di tahun 2019 membutuhkan waktu yang cukup lama. "Tapi kan tidak bisa dengan cara memaksa kan kehendak seperti itu. Penyiapan teknis pemilu luar biasa rumit. Butuh waktu minimal dua tahun. Apalagi ini akan jadi pemilu serentak yang pertama," tuturnya.