Pemilu 2019 akan digelar serentak. Presidential threshold atau ambang batas syarat pencalonan presiden sejatinya harus ditiadakan alias 0%.https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737400/ini-alasan-penting-kenapa-presidential-threshold-harus-0-di-pemilu-2019idhttps://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737400/ini-alasan-penting-kenapa-presidential-threshold-harus-0-di-pemilu-2019https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737400/ini-alasan-penting-kenapa-presidential-threshold-harus-0-di-pemilu-2019Minggu 16 Juli 2017 09:38 WIBFahreza RizkyIlustrasi (shutterstock)https://img.okezone.com/content/2017/07/16/337/1737400/ini-alasan-penting-kenapa-presidential-threshold-harus-0-di-pemilu-2019-L8cM7J6uY4.jpgJAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, presidential threshold atau ambang batas syarat pencalonan presiden sejatinya harus ditiadakan alias 0% dalam RUU Pemilu. Pasalnya, konstitusi negara mengharuskan syarat demikian demi terciptanya keadilan dalam Pemilu yang pada 2019 digelar serentak. "Kalau memang melihat UUD 1945 memang seharusnya 0%. Pemilu serentak ini ibarat (awal) pertandingan, jadi masih 0-0 (skornya)," kata Fernando saat berbincang dengan Okezone, Minggu (16/7/2017). Ia menilai keinginan pemerintah dan fraksi pendukungnya di DPR yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden dipatok dengan angka 20-25% merupakan bentuk ketidaksiapan partai politik dalam menghadapi pemilu serentak. Selain itu, ‎dosen Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ini menuturkan, ditinjau dari segi apapun penerapan presidential threshold dengan angka 20-25% ini tidak adil. Sebab, pemilu serentak baru akan diterapkan untuk pertama kalinya. "Itu tidak adil. Jadi ini kan sama-sama di posisi 0 kalau diibaratkan dalam suatu pertandingan. Tidak adil dan tidak patut," ucap Fernando. Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany berujar, ‎penerapan presidential threshold 20-25% tidak nyambang dalam logika Pemilu, lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pesta demokrasi lima tahunan tahun 2019 digelar serentak. "Secara logika pemilu tidak nyambung. Tidak fair jika hasil Pemilu lima tahun lalu dipakai untuk Pemilu 2019 ‎Tsamara memastikan pihaknya bakal mengajukan judicial review ke MK bilamana norma presidential threshold tetap dipaksakan masuk ke dalam beleid RUU Pemilu. "Ya MK kan bilang bahwa Pilpres dan Pileg berbeda itu tidak konstitusional. Karena MK bilang seperti itu kita percaya diri bahwa kita bawa ke MK untuk ajukan judicial review. Secara kompetisi 0% akan menghasilkan calon terbaik dan terbentuk kompetisi yang fair," pungkas Tsamara. JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mengatakan, presidential threshold atau ambang batas syarat pencalonan presiden sejatinya harus ditiadakan alias 0% dalam RUU Pemilu. Pasalnya, konstitusi negara mengharuskan syarat demikian demi terciptanya keadilan dalam Pemilu yang pada 2019 digelar serentak. "Kalau memang melihat UUD 1945 memang seharusnya 0%. Pemilu serentak ini ibarat (awal) pertandingan, jadi masih 0-0 (skornya)," kata Fernando saat berbincang dengan Okezone, Minggu (16/7/2017). Ia menilai keinginan pemerintah dan fraksi pendukungnya di DPR yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden dipatok dengan angka 20-25% merupakan bentuk ketidaksiapan partai politik dalam menghadapi pemilu serentak. Selain itu, ‎dosen Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 ini menuturkan, ditinjau dari segi apapun penerapan presidential threshold dengan angka 20-25% ini tidak adil. Sebab, pemilu serentak baru akan diterapkan untuk pertama kalinya. "Itu tidak adil. Jadi ini kan sama-sama di posisi 0 kalau diibaratkan dalam suatu pertandingan. Tidak adil dan tidak patut," ucap Fernando. Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany berujar, ‎penerapan presidential threshold 20-25% tidak nyambang dalam logika Pemilu, lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa pesta demokrasi lima tahunan tahun 2019 digelar serentak. "Secara logika pemilu tidak nyambung. Tidak fair jika hasil Pemilu lima tahun lalu dipakai untuk Pemilu 2019 ‎Tsamara memastikan pihaknya bakal mengajukan judicial review ke MK bilamana norma presidential threshold tetap dipaksakan masuk ke dalam beleid RUU Pemilu. "Ya MK kan bilang bahwa Pilpres dan Pileg berbeda itu tidak konstitusional. Karena MK bilang seperti itu kita percaya diri bahwa kita bawa ke MK untuk ajukan judicial review. Secara kompetisi 0% akan menghasilkan calon terbaik dan terbentuk kompetisi yang fair," pungkas Tsamara.