"Jadi kalau ambang batas 20%, pilihan rakyat kurang memuaskan, karena dari awal sudah head to head"https://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737570/soal-keinginan-pemerintah-presidential-threshold-20-pks-rakyat-tak-terpuaskan-dengan-sedikit-calonidhttps://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737570/soal-keinginan-pemerintah-presidential-threshold-20-pks-rakyat-tak-terpuaskan-dengan-sedikit-calonhttps://news.okezone.com/read/2017/07/16/337/1737570/soal-keinginan-pemerintah-presidential-threshold-20-pks-rakyat-tak-terpuaskan-dengan-sedikit-calonMinggu 16 Juli 2017 18:30 WIBTaufik FajarIlustrasi (Dok.Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/07/16/337/1737570/soal-keinginan-pemerintah-presidential-threshold-20-pks-rakyat-tak-terpuaskan-dengan-sedikit-calon-ezrFXTYz3t.jpgJAKARTA - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah satu dari lima isu yang pembahasannya alot di DPR. Pemerintah dan partai koalisi bersikeras dengan angka ambang batas 20-25%, sementara sejumlah fraksi menginginkan ketentuan ini dihapuskan atau 0%. Menanggapi hal itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul iman mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan pemerintah yang menginginkan pemberlakukan presidential threshold sebesar 20%, karena itu pasti hanya calon tunggal. "Jadi kalau ambang batas 20%, pilihan rakyat kurang memuaskan, karena dari awal sudah head to head. Sedangkan kalau banyak pilihan itu makin baik. Saya kira begitu," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017). Sohibul menjelaskan, bahwa RUU Pemilu masih belum selesai. Karena intinya titik alotnya itu ada di masalah presidential trasehould dan pemerintah menginginkan 20% kursi dan 25% suara itu harga mati. "Kami sebetulnya banyak bergerak, kami awalnya 0% kemudian kami bergerak pada parliamentary threshold disamakan. Kita ikutilah 10 % dengan berharap pemerintah mau turun, karena kami sudah naik-naik terus," tuturnya. Pihaknya juga berkeyakinan parpol yang berjuang di DPR dalam hal pembahasan RUU Pemilu. Seandainya kalah voting, tidak akan melakukan judicial review. "Biarlah masyarakat yang punya legal standing melakukan uji materi itu. Misalnya Yusril silahkan, karena beliau tidak terlibat dalam pembahasan sehingga beliau saya kira legal standingnya kuat," pungkasnya JAKARTA - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah satu dari lima isu yang pembahasannya alot di DPR. Pemerintah dan partai koalisi bersikeras dengan angka ambang batas 20-25%, sementara sejumlah fraksi menginginkan ketentuan ini dihapuskan atau 0%. Menanggapi hal itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul iman mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan pemerintah yang menginginkan pemberlakukan presidential threshold sebesar 20%, karena itu pasti hanya calon tunggal. "Jadi kalau ambang batas 20%, pilihan rakyat kurang memuaskan, karena dari awal sudah head to head. Sedangkan kalau banyak pilihan itu makin baik. Saya kira begitu," ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017). Sohibul menjelaskan, bahwa RUU Pemilu masih belum selesai. Karena intinya titik alotnya itu ada di masalah presidential trasehould dan pemerintah menginginkan 20% kursi dan 25% suara itu harga mati. "Kami sebetulnya banyak bergerak, kami awalnya 0% kemudian kami bergerak pada parliamentary threshold disamakan. Kita ikutilah 10 % dengan berharap pemerintah mau turun, karena kami sudah naik-naik terus," tuturnya. Pihaknya juga berkeyakinan parpol yang berjuang di DPR dalam hal pembahasan RUU Pemilu. Seandainya kalah voting, tidak akan melakukan judicial review. "Biarlah masyarakat yang punya legal standing melakukan uji materi itu. Misalnya Yusril silahkan, karena beliau tidak terlibat dalam pembahasan sehingga beliau saya kira legal standingnya kuat," pungkasnya