Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BPBD Kabupaten Karo tengah berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi.https://news.okezone.com/read/2017/07/21/337/1741713/atasi-masalah-pengungsi-sinabung-penyediaan-dana-sewa-rumah-dan-lahan-disiapkanidhttps://news.okezone.com/read/2017/07/21/337/1741713/atasi-masalah-pengungsi-sinabung-penyediaan-dana-sewa-rumah-dan-lahan-disiapkanhttps://news.okezone.com/read/2017/07/21/337/1741713/atasi-masalah-pengungsi-sinabung-penyediaan-dana-sewa-rumah-dan-lahan-disiapkanJum'at 21 Juli 2017 20:31 WIBTaufik FajarErupsi Gunung Sinabung (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/07/21/337/1741713/atasi-masalah-pengungsi-sinabung-penyediaan-dana-sewa-rumah-dan-lahan-disiapkan-HmARs0EVvN.jpgJAKARTA - Gunung Sinabung terus beraktivitas vulkanik, dan hingga kini dampak erupsi telah mengakibatkan 2.102 KK masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BPBD Kabupaten Karo tengah berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi. Pasalnya, sebagian warga telah mengungsi lebih dari dua tahun. "Sejumlah keluarga diungsikan sementara, sejumlah lain harus direlokasi," ujar Sutopo dalam keterangan pers, Jumat (21/7/2017). Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Martin Sitepu mengatakan bahwa keberadaan warga di pos pengungsian berpotensi konflik antara pengungsi dan warga setempat. Salah satu upaya penanganan yaitu pembangunan hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara dinilai sudah sampai tahap penyelesaian akhir. "Nantinya huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air. Sejumlah 348 unit dibangun di empat lokasi, Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74). Keempat huntara diperuntukkan untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding," tuturnya. Namun demikian, BPBD kabupaten Karo memikirkan untuk solusi yang lebih hemat, yaitu penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan. Menurut Sitepu, melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan lebih murah. Pemerintah dapat menghemat hingga Rp8 miliar per tahun. "Terkait dengan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya data valid, by name by address yang dikeluarkan melalui surat keputusan bupati," ucapnya. Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa pihaknya menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah. "Percepatan harus dilakukan di daerah, apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama." tuturnya. Willem juga menyampaikan bahwa data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. "Saya mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk para pengungsi untuk tidak tinggal terlalu lama di pos pengungsi," tuturnya.JAKARTA - Gunung Sinabung terus beraktivitas vulkanik, dan hingga kini dampak erupsi telah mengakibatkan 2.102 KK masih menghuni pos pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BPBD Kabupaten Karo tengah berupaya melakukan percepatan penanganan pengungsi. Pasalnya, sebagian warga telah mengungsi lebih dari dua tahun. "Sejumlah keluarga diungsikan sementara, sejumlah lain harus direlokasi," ujar Sutopo dalam keterangan pers, Jumat (21/7/2017). Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Martin Sitepu mengatakan bahwa keberadaan warga di pos pengungsian berpotensi konflik antara pengungsi dan warga setempat. Salah satu upaya penanganan yaitu pembangunan hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara dinilai sudah sampai tahap penyelesaian akhir. "Nantinya huntara yang lahannya menyewa dari masyarakat setempat dilengkapi listrik dan air. Sejumlah 348 unit dibangun di empat lokasi, Ndokum Siroga 1 (88 unit), Ndokum Siroga 2 (86), Ndokum Siroga 3 (100) dan Tiganderket (74). Keempat huntara diperuntukkan untuk warga Desa Kuta Gugung, Pintubesi, dan Mardinding," tuturnya. Namun demikian, BPBD kabupaten Karo memikirkan untuk solusi yang lebih hemat, yaitu penyediaan dana untuk sewa rumah dan lahan. Menurut Sitepu, melalui skema bantuan sewa rumah dan lahan lebih murah. Pemerintah dapat menghemat hingga Rp8 miliar per tahun. "Terkait dengan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pentingnya data valid, by name by address yang dikeluarkan melalui surat keputusan bupati," ucapnya. Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa pihaknya menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah. "Percepatan harus dilakukan di daerah, apabila ada permasalahan, kita selesaikan bersama." tuturnya. Willem juga menyampaikan bahwa data pengungsi harus akuntabel. BNPB akan memberikan pendampingan untuk penyelesaian masalah data. "Saya mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk para pengungsi untuk tidak tinggal terlalu lama di pos pengungsi," tuturnya.