Tercatat ada tiga operasi senyap yang dilakukan tim Satuan Tugas (Satgas) KPK.https://news.okezone.com/read/2017/08/30/337/1765739/deretan-ott-kpk-bulan-ini-dari-temuan-suap-terbesar-tertangkapnya-panitera-penggantiidhttps://news.okezone.com/read/2017/08/30/337/1765739/deretan-ott-kpk-bulan-ini-dari-temuan-suap-terbesar-tertangkapnya-panitera-penggantihttps://news.okezone.com/read/2017/08/30/337/1765739/deretan-ott-kpk-bulan-ini-dari-temuan-suap-terbesar-tertangkapnya-panitera-penggantiRabu 30 Agustus 2017 07:08 WIBArie Dwi Satriohttps://img.okezone.com/content/2017/08/29/337/1765739/deretan-ott-kpk-bulan-ini-dari-temuan-suap-terbesar-tertangkapnya-panitera-pengganti-6ipkrgWcim.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam sebulan terakhir. Pada bulan Agustus ini, tercatat ada tiga operasi senyap yang dilakukan tim Satuan Tugas (Satgas) KPK. Berikut ini, operasi senyap yang dilakukan Satgas lembaga antirasuah selama Oktober 2017, yang berhasil dirangkung Okezone. 1. Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan‎ Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pertama di bulan ini, Satgas mengamankan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Tarmizi, pada 21 Agustus 2017. Dia diduga tersandung kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata yang sedang bergulir di PN Jaksel. Selain mengamankan Tarmizi, Satgas juga mengamankan Direktur Utama (Dirut) PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI), Yunus Nafik dan Kuasa Hukum PT ADI, Akhmad Zaini. Ketiganya pun telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perkara. Dalam operasi senyap ini, Satgas menyita uang suap sebesar Rp300 Juta dari total keseluruhan kesepakatan sekira Rp425 Juta. Uang suap tersebut dimaksudkan untuk me‎nolak gugatan yang diajukan oleh PT Eastern Jason Fabrication Service Ptd Ltd (PT EJFS) terhadap PT Aquamarie Divindo Inspection (PT ADI). Tertangkapnya Panitera Pengganti PN Jaksel tersebut bukan yang pertama dalam sejarah operasi senyap lembaga antirasuah. Sebelumnya, tercatat ada tiga Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di Ibu Kota yang terciduk dalam operasi senyap KPK. Pertama, KPK menangkap Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Edy ditangkap pada 20 April 2016 karena diduga menerima suap dari Aryanto Supeno, kaki tangan Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro‎ untuk mengurus sejumlah perkaranya. Kedua, Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi diciduk Satgas KPK pada 15 Juni 2016. Rohadi ditangkap setelah menerima uang suap sebesar Rp250 Juta untuk memuluskan perkara pencabulan anak dibawah umur untuk terdakwa pedangdut kondang, Saipul Jamil. Ketiga, KPK tangkap tangan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, M. Santoso pada 30 Juni 2016. Santoso ditangkap karena diduga terlibat dalam pengurusan perkata antara PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) melawan PT Kapuas Tungga Persada (PT KTP). Santoso diduga menerima uang suap sebesar 28 Ribu Dollar Singapura. 2. Operasi Tangkap Tangan Dirjen Hubla Kemenhub Selang beberapa hari tangkap tangan terhadap Panitera Pengganti PN Jaksel, Tarmizi, Satgas kembali melakukan OTT. Operasi senyap KPK tersebut menyasar ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Rabu, 23 Agustus hingga Kamis, 24 Agustus 2017. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan ‎Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Keduanya pun telah ditetapkan tersangka suap. Selain itu, Satgas juga mengamankan ‎uang tunai sebesar Rp18,9 Miliar rupiah dari berbagai macam jenis mata uang yang disimpan didalam 33 buah tas di sebuah Mess Perwira di Jakan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Uang tersebut diduga hasil gratifikasi Dirjen Hubla Kemenhub non-aktif, Tonny Budiono, yang ditimbun selama setahun. ‎Bukan hanya itu, Satgas juga menyita uang senilai Rp1,147 Miliar yang tersimpan di dalam empat buah rekening ATM. Uang suap tersebut diduga berasal dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Uang suap ini berkaitan dengan perizinan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Total dari hasil temuan suap serta gratifikasi yang disita Satgas dalam operasi tangkap tangan terhadap Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono mencapai Rp20,074 Miliar. Uang dugaan suap dan gratifikasi itu merupak‎an hasil temuan terbesar KPK sepanjang sejarah OTT. "Ya itu (menjadi temuan terbesar sepanjang sejarah OTT KPK) dalam bentuk cash atau tunai," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu. Teranyar, KPK juga menyita berbagai jenis benda pusaka seperti keris, tombak, jam tangan, dan batu akik dengan ikatan emas dari tempat singgah Tonny Budiono di Mess Perwira Jalan Gunung Sahari. Benda-benda tersebut juga diduga hasil gratifikasi atau penerimaan hadiah dari sejumlah pihak kepada Tonny Budiono. 3. Teranyar, adalah OTT Wali Kota Tegal Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang merupakan wanita pertam‎a yang menjabat Wali Kota Tegal, Jawa Tengah sejak 2013. Berdasarkan data yang dirangkum dari Wikipedia, perempuan tersebut berdampingan dengan wakilnya, Nursholeh pimpin Kota Tegal. Wali kota yang dikenal berparas cantik itu pun kembali mencalon diri sebagai wali kota pada Pilkada Serentak 2018 diusung Partai Nasdem. Terkait OTT, ia diduga tersandung kasus dugaan suap perizinan infrastruktur di salah satu rumah sakit di daerah Tegal. Padahal, Siti tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam sebulan terakhir. Pada bulan Agustus ini, tercatat ada tiga operasi senyap yang dilakukan tim Satuan Tugas (Satgas) KPK. Berikut ini, operasi senyap yang dilakukan Satgas lembaga antirasuah selama Oktober 2017, yang berhasil dirangkung Okezone. 1. Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan‎ Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pertama di bulan ini, Satgas mengamankan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Tarmizi, pada 21 Agustus 2017. Dia diduga tersandung kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata yang sedang bergulir di PN Jaksel. Selain mengamankan Tarmizi, Satgas juga mengamankan Direktur Utama (Dirut) PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI), Yunus Nafik dan Kuasa Hukum PT ADI, Akhmad Zaini. Ketiganya pun telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perkara. Dalam operasi senyap ini, Satgas menyita uang suap sebesar Rp300 Juta dari total keseluruhan kesepakatan sekira Rp425 Juta. Uang suap tersebut dimaksudkan untuk me‎nolak gugatan yang diajukan oleh PT Eastern Jason Fabrication Service Ptd Ltd (PT EJFS) terhadap PT Aquamarie Divindo Inspection (PT ADI). Tertangkapnya Panitera Pengganti PN Jaksel tersebut bukan yang pertama dalam sejarah operasi senyap lembaga antirasuah. Sebelumnya, tercatat ada tiga Panitera Pengganti Pengadilan Negeri di Ibu Kota yang terciduk dalam operasi senyap KPK. Pertama, KPK menangkap Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Edy ditangkap pada 20 April 2016 karena diduga menerima suap dari Aryanto Supeno, kaki tangan Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro‎ untuk mengurus sejumlah perkaranya. Kedua, Panitera Pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi diciduk Satgas KPK pada 15 Juni 2016. Rohadi ditangkap setelah menerima uang suap sebesar Rp250 Juta untuk memuluskan perkara pencabulan anak dibawah umur untuk terdakwa pedangdut kondang, Saipul Jamil. Ketiga, KPK tangkap tangan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, M. Santoso pada 30 Juni 2016. Santoso ditangkap karena diduga terlibat dalam pengurusan perkata antara PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) melawan PT Kapuas Tungga Persada (PT KTP). Santoso diduga menerima uang suap sebesar 28 Ribu Dollar Singapura. 2. Operasi Tangkap Tangan Dirjen Hubla Kemenhub Selang beberapa hari tangkap tangan terhadap Panitera Pengganti PN Jaksel, Tarmizi, Satgas kembali melakukan OTT. Operasi senyap KPK tersebut menyasar ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Rabu, 23 Agustus hingga Kamis, 24 Agustus 2017. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan ‎Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Keduanya pun telah ditetapkan tersangka suap. Selain itu, Satgas juga mengamankan ‎uang tunai sebesar Rp18,9 Miliar rupiah dari berbagai macam jenis mata uang yang disimpan didalam 33 buah tas di sebuah Mess Perwira di Jakan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Uang tersebut diduga hasil gratifikasi Dirjen Hubla Kemenhub non-aktif, Tonny Budiono, yang ditimbun selama setahun. ‎Bukan hanya itu, Satgas juga menyita uang senilai Rp1,147 Miliar yang tersimpan di dalam empat buah rekening ATM. Uang suap tersebut diduga berasal dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Uang suap ini berkaitan dengan perizinan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Total dari hasil temuan suap serta gratifikasi yang disita Satgas dalam operasi tangkap tangan terhadap Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono mencapai Rp20,074 Miliar. Uang dugaan suap dan gratifikasi itu merupak‎an hasil temuan terbesar KPK sepanjang sejarah OTT. "Ya itu (menjadi temuan terbesar sepanjang sejarah OTT KPK) dalam bentuk cash atau tunai," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu. Teranyar, KPK juga menyita berbagai jenis benda pusaka seperti keris, tombak, jam tangan, dan batu akik dengan ikatan emas dari tempat singgah Tonny Budiono di Mess Perwira Jalan Gunung Sahari. Benda-benda tersebut juga diduga hasil gratifikasi atau penerimaan hadiah dari sejumlah pihak kepada Tonny Budiono. 3. Teranyar, adalah OTT Wali Kota Tegal Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang merupakan wanita pertam‎a yang menjabat Wali Kota Tegal, Jawa Tengah sejak 2013. Berdasarkan data yang dirangkum dari Wikipedia, perempuan tersebut berdampingan dengan wakilnya, Nursholeh pimpin Kota Tegal. Wali kota yang dikenal berparas cantik itu pun kembali mencalon diri sebagai wali kota pada Pilkada Serentak 2018 diusung Partai Nasdem. Terkait OTT, ia diduga tersandung kasus dugaan suap perizinan infrastruktur di salah satu rumah sakit di daerah Tegal. Padahal, Siti tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di wilayahnya.