Arya menilai Pemerintah Myanmar harus didesak agar memikirkan kembali untung rugi dari perlakuan diskriminatifnya terhadap etnis Rohingyahttps://news.okezone.com/read/2017/09/02/18/1768170/atasi-krisis-rohingya-indonesia-diminta-galang-upaya-diplomasi-internasionalidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/02/18/1768170/atasi-krisis-rohingya-indonesia-diminta-galang-upaya-diplomasi-internasionalhttps://news.okezone.com/read/2017/09/02/18/1768170/atasi-krisis-rohingya-indonesia-diminta-galang-upaya-diplomasi-internasionalSabtu 02 September 2017 22:01 WIBRahman AsmardikaWarga Rohingya di Myanmar terpaksa mengungsi akibat situasi keamanan di wilayah Rakhine. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2017/09/02/18/1768170/atasi-krisis-rohingya-indonesia-diminta-galang-upaya-diplomasi-internasional-q5DBNW39qc.jpgJAKARTA – Situasi keamanan dan kekejaman terhadap warga Rohingya yang terjadi di daerah Rakhine, Myanmar telah mendapat perhatian dunia. Terkait meningkatnya ketegangan di Rakhine tersebut, Direktur Eksekutif MaCDIS (Madani Center for Development and International Studies), Arya Sandhiyuda menilai Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya lebih untuk membantu komunitas Rohingya di Myanmar. Penerima gelar doktor bidang ilmu politik dan hubungan internasional itu menilai, perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan akar krisis yang saat ini terjadi pada warga Rohingya di Rakhine, yaitu diskriminasi dari Pemerintah Myanmar. BACA JUGA: Pengamat: PBB Harus Investigasi Kemungkinan Genosida Rohingya di Rakhine Arya meminta pemerintah menggalang sebuah upaya diplomasi dan mendesak Pemerintah Myanmar mengakhiri persekusi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Myanmar harus didesak sehingga mereka memikirkan kembali untung rugi dari perlakuan diskriminatifnya terhadap etnis Rohingya.    “Indonesia harus menggalang dunia melancarkan diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Sesuatu yang membuat pemerintah Myanmar menilai keuntungan melanjutkan persekusi terhadap Rohingya jauh lebih kecil dari biaya yang ditanggung pemerintahnya apabila terus melanjutkannya,” demikian disampaikan Arya melalui pesan singkat yang diterima Okezone, Sabtu (2/9/2017). Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak lama terutama sejak 1970-an. Saat itu, Pemerintah Myanmar melakukan berbagai operasi militer dan kebijakan diskriminatif yang membatasi pertumbuhan warga Rohingya. Keadaan semakin buruk pada 1982 saat junta militer memutuskan untuk tidak mengakui warga Rohingya sebagai warga negara. BACA JUGA: Ya Ampun! Di Rakhine Terhitung Lebih dari 2.600 Rumah Muslim Rohingya Dibakar Berdasarkan keterangan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) sekira 58.600 warga Rohinya telah melarikan ke Bangladesh sebagai buntut dari kekerasan yang mereka terima.JAKARTA – Situasi keamanan dan kekejaman terhadap warga Rohingya yang terjadi di daerah Rakhine, Myanmar telah mendapat perhatian dunia. Terkait meningkatnya ketegangan di Rakhine tersebut, Direktur Eksekutif MaCDIS (Madani Center for Development and International Studies), Arya Sandhiyuda menilai Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya lebih untuk membantu komunitas Rohingya di Myanmar. Penerima gelar doktor bidang ilmu politik dan hubungan internasional itu menilai, perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan akar krisis yang saat ini terjadi pada warga Rohingya di Rakhine, yaitu diskriminasi dari Pemerintah Myanmar. BACA JUGA: Pengamat: PBB Harus Investigasi Kemungkinan Genosida Rohingya di Rakhine Arya meminta pemerintah menggalang sebuah upaya diplomasi dan mendesak Pemerintah Myanmar mengakhiri persekusi tersebut. Menurutnya, Pemerintah Myanmar harus didesak sehingga mereka memikirkan kembali untung rugi dari perlakuan diskriminatifnya terhadap etnis Rohingya.    “Indonesia harus menggalang dunia melancarkan diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya di Myanmar. Sesuatu yang membuat pemerintah Myanmar menilai keuntungan melanjutkan persekusi terhadap Rohingya jauh lebih kecil dari biaya yang ditanggung pemerintahnya apabila terus melanjutkannya,” demikian disampaikan Arya melalui pesan singkat yang diterima Okezone, Sabtu (2/9/2017). Persekusi terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar telah berlangsung sejak lama terutama sejak 1970-an. Saat itu, Pemerintah Myanmar melakukan berbagai operasi militer dan kebijakan diskriminatif yang membatasi pertumbuhan warga Rohingya. Keadaan semakin buruk pada 1982 saat junta militer memutuskan untuk tidak mengakui warga Rohingya sebagai warga negara. BACA JUGA: Ya Ampun! Di Rakhine Terhitung Lebih dari 2.600 Rumah Muslim Rohingya Dibakar Berdasarkan keterangan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) sekira 58.600 warga Rohinya telah melarikan ke Bangladesh sebagai buntut dari kekerasan yang mereka terima.