Masyarakat Indonesia juga diminta agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan simbol Myanmar.https://news.okezone.com/read/2017/09/05/18/1769515/masyarakat-indonesia-diminta-agar-percayakan-penyelesaian-konflik-rohingya-kepada-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/05/18/1769515/masyarakat-indonesia-diminta-agar-percayakan-penyelesaian-konflik-rohingya-kepada-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2017/09/05/18/1769515/masyarakat-indonesia-diminta-agar-percayakan-penyelesaian-konflik-rohingya-kepada-pemerintahSelasa 05 September 2017 11:53 WIBPutri Ainur IslamEtnis Rohingya yang berusaha untuk mencari perlindungan. (Foto: European Pressphoto Agency)https://img.okezone.com/content/2017/09/05/18/1769515/masyarakat-indonesia-diminta-agar-percayakan-penyelesaian-konflik-rohingya-kepada-pemerintah-T6G8U0BbkG.jpgJAKARTA – Banyak isu yang berkembang di Indonesia bahwa masalah yang menimpa etnis Rohingya adalah masalah antaragama. Padahal masalah ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. Masalah lain adalah adanya pembiaran dari Pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap etnis Rohingya sehingga terjadi eksodus besar-besaran. Berbagai pejabat dan tokoh dunia pun telah mengategorikan hal ini sebagai ethnic cleansing dan genosida yang tentunya bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional. Selain itu, masalah yang terjadi di Myanmar bukan juga masalah bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Selama ini hubungan antar-kedua negara terbilang baik dan tidak ada benturan apa pun. “Mempersona gratakan Dubes Myanmar atau memanggil pulang Dubes Indonesia di Myanmar bukan suatu tindakan yang tepat,” jelas Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melalui rilis pers, Selasa (5/9/2017) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan, namun karena besarnya permasalahan maka upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai. “Pemerintah akan terus berikhtiar dan mencari solusi agar pemerintah Myanmar tidak membiarkan petistiwa yang dapat dikategorikan sebagai ethnic cleansing segera berakhir,” tambahnya. Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia ini juga mengatakan, dalam mengekspresikan kemarahan terhadap Pemerintah Myanmar, masyarakat tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Myanmar di Indonesia. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal dan kontra-produktif dalam upaya pemerintah untuk meminta Pemerintah Myanmar mengakhiri apa yang dilakukan aparatnya. Tindakan masyarakat yang liar justru akan menjadi beban bagi pemerintah ketika berhadapan dengan Pemerintah Myanmar. Tindakan Pemerintah RI pun juga sudah sangat maksimal dibandingkan beberapa negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima etnis Rohingya yang hendak mengungsi. Masyarakat harus dewasa dan memercayakan penyelesaian krisis di Myanmar kepada pemerintah. (pai)JAKARTA – Banyak isu yang berkembang di Indonesia bahwa masalah yang menimpa etnis Rohingya adalah masalah antaragama. Padahal masalah ini tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun. Masalah lain adalah adanya pembiaran dari Pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi aparat keamanan terhadap etnis Rohingya sehingga terjadi eksodus besar-besaran. Berbagai pejabat dan tokoh dunia pun telah mengategorikan hal ini sebagai ethnic cleansing dan genosida yang tentunya bisa dikatakan sebagai kejahatan internasional. Selain itu, masalah yang terjadi di Myanmar bukan juga masalah bilateral antara Indonesia dan Myanmar. Selama ini hubungan antar-kedua negara terbilang baik dan tidak ada benturan apa pun. “Mempersona gratakan Dubes Myanmar atau memanggil pulang Dubes Indonesia di Myanmar bukan suatu tindakan yang tepat,” jelas Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melalui rilis pers, Selasa (5/9/2017) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan, namun karena besarnya permasalahan maka upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat belum memadai. “Pemerintah akan terus berikhtiar dan mencari solusi agar pemerintah Myanmar tidak membiarkan petistiwa yang dapat dikategorikan sebagai ethnic cleansing segera berakhir,” tambahnya. Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia ini juga mengatakan, dalam mengekspresikan kemarahan terhadap Pemerintah Myanmar, masyarakat tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Myanmar di Indonesia. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal dan kontra-produktif dalam upaya pemerintah untuk meminta Pemerintah Myanmar mengakhiri apa yang dilakukan aparatnya. Tindakan masyarakat yang liar justru akan menjadi beban bagi pemerintah ketika berhadapan dengan Pemerintah Myanmar. Tindakan Pemerintah RI pun juga sudah sangat maksimal dibandingkan beberapa negara tetangga yang sejak awal sudah menyatakan tidak akan menerima etnis Rohingya yang hendak mengungsi. Masyarakat harus dewasa dan memercayakan penyelesaian krisis di Myanmar kepada pemerintah. (pai)