Aksi unjuk rasa sebenarnya tidak dilarang karena merupakan hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di tempat umum.https://news.okezone.com/read/2017/09/05/337/1770008/kedubes-myanmar-dilempar-molotov-wiranto-itu-bukan-demo-tapi-sudah-merusak-kita-tangkapidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/05/337/1770008/kedubes-myanmar-dilempar-molotov-wiranto-itu-bukan-demo-tapi-sudah-merusak-kita-tangkaphttps://news.okezone.com/read/2017/09/05/337/1770008/kedubes-myanmar-dilempar-molotov-wiranto-itu-bukan-demo-tapi-sudah-merusak-kita-tangkapSelasa 05 September 2017 21:36 WIBAntaraMenkopolhukam Wiranto. Foto Antarahttps://img.okezone.com/content/2017/09/05/337/1770008/kedubes-myanmar-dilempar-molotov-wiranto-itu-bukan-demo-tapi-sudah-merusak-kita-tangkap-YfSu2zh4yh.jpg JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tidak akan segan-segan memerintahkan pihak berwenang untuk menangkap peserta aksi demo yang menggunakan bom. "Kalau sudah pakai bom, pakai bahan peledak, itu bukan demo tapi sudah merusak. Tetap kita tangkap," ujar Wiranto yang ditemui di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (5/92017). Baca Juga: Kedubes Myanmar Dilempar Molotov, Polri: Itu Kejahatan yang Serius! Hal ini menanggapi peristiwa pelemparan bom molotov di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta pada Minggu 3 September 2017 dini hari, sekira pukul 03.00 WIB. Menko Polhukam kemudian menjelaskan aksi unjuk rasa sebenarnya tidak dilarang karena merupakan hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di tempat umum. "Silakan saja jika demonya tidak liar, tidak merusak, demo tertib. Demo itu kan hak asasi," kata dia. Baca Juga: Mendagri Imbau ‎Dukungan untuk Rohingya Tak Sampai Turun ke Jalan Namun, mantan Panglima TNI ini kembali mengingatkan masyarakat, agar aksi tersebut harus mengantongi izin dari pihak berwenang serta mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya dengan tidak membawa bahan peledak. Sementara itu, terkait dengan unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 6 September 2017 di depan Kedutaan Besar Myanmar, Wiranto meminta agar masyarakat dapat melakukannya dengan tertib. "Jangan mengganggu ketenteraman warga lain, tertib," tutur dia. Aksi demonstrasi di depan Kedubes Myanmar, telah dilakukan sejumlah kelompok masyarakat sejak akhir pekan lalu. Unjuk rasa ini muncul sebagai akibat terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar. JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tidak akan segan-segan memerintahkan pihak berwenang untuk menangkap peserta aksi demo yang menggunakan bom. "Kalau sudah pakai bom, pakai bahan peledak, itu bukan demo tapi sudah merusak. Tetap kita tangkap," ujar Wiranto yang ditemui di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Selasa (5/92017). Baca Juga: Kedubes Myanmar Dilempar Molotov, Polri: Itu Kejahatan yang Serius! Hal ini menanggapi peristiwa pelemparan bom molotov di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta pada Minggu 3 September 2017 dini hari, sekira pukul 03.00 WIB. Menko Polhukam kemudian menjelaskan aksi unjuk rasa sebenarnya tidak dilarang karena merupakan hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di tempat umum. "Silakan saja jika demonya tidak liar, tidak merusak, demo tertib. Demo itu kan hak asasi," kata dia. Baca Juga: Mendagri Imbau ‎Dukungan untuk Rohingya Tak Sampai Turun ke Jalan Namun, mantan Panglima TNI ini kembali mengingatkan masyarakat, agar aksi tersebut harus mengantongi izin dari pihak berwenang serta mengikuti aturan yang berlaku, salah satunya dengan tidak membawa bahan peledak. Sementara itu, terkait dengan unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu 6 September 2017 di depan Kedutaan Besar Myanmar, Wiranto meminta agar masyarakat dapat melakukannya dengan tertib. "Jangan mengganggu ketenteraman warga lain, tertib," tutur dia. Aksi demonstrasi di depan Kedubes Myanmar, telah dilakukan sejumlah kelompok masyarakat sejak akhir pekan lalu. Unjuk rasa ini muncul sebagai akibat terjadinya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.