Bahkan untuk mencontohkan anggota kabinetnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memanfaatkan jabatannya.https://news.okezone.com/read/2017/09/09/337/1772245/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-fahri-itu-positif-buat-kabinetidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/09/337/1772245/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-fahri-itu-positif-buat-kabinethttps://news.okezone.com/read/2017/09/09/337/1772245/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-fahri-itu-positif-buat-kabinetSabtu 09 September 2017 06:17 WIBFebriantohttps://img.okezone.com/content/2017/09/08/337/1772245/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-fahri-itu-positif-buat-kabinet-eGJ4ZIjuc8.jpg Presiden Jokowi Larang Menteri Kampanye, Fahri: Itu Positif Buat Kabinet JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai instruki Presiden Joko Widodo agar para menteri di jajaran kabinetnya tak terlibat kampanye merupakan hal yang harus didukung. "Itu positif dalam kabinet. Jadi bila ada menteri berasal dari parpol, tidak perlu hadir bila acara partai asalnya," kata Fahri menjawab pertanyaan Okezone, di Gedung DPR Jakarta, Sabtu (8/9/2017). Bahkan untuk mencontohkan anggota kabinetnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu Indonesia, memanfaatkan situasi untuk kepentingan partai.  "Selama ini beliau menunjukan hal yang baik, beliau tidak melakukan kampanye," ujarnya. Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019. Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo yang berasal dari PDIP, memastikan siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para Kabinet Kerja untuk berkampanye menjelang Pilpres 2019. Menurut dia, jabatan seorang menteri itu harus seperti TNI alias "Taat Nurut Instruksi". (feb) JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai instruki Presiden Joko Widodo agar para menteri di jajaran kabinetnya tak terlibat kampanye merupakan hal yang harus didukung. "Itu positif dalam kabinet. Jadi bila ada menteri berasal dari parpol, tidak perlu hadir bila acara partai asalnya," kata Fahri menjawab pertanyaan Okezone, di Gedung DPR Jakarta, Jumat (8/9/2017). Bahkan untuk mencontohkan anggota kabinetnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu Indonesia, memanfaatkan situasi untuk kepentingan partai.  "Selama ini beliau menunjukan hal yang baik, beliau tidak melakukan kampanye," ujarnya. Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019. Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo yang berasal dari PDIP, memastikan siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para Kabinet Kerja untuk berkampanye menjelang Pilpres 2019. Menurut dia, jabatan seorang menteri itu harus seperti TNI alias "Taat Nurut Instruksi". (feb) Presiden Jokowi Larang Menteri Kampanye, Fahri: Itu Positif Buat Kabinet JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai instruki Presiden Joko Widodo agar para menteri di jajaran kabinetnya tak terlibat kampanye merupakan hal yang harus didukung. "Itu positif dalam kabinet. Jadi bila ada menteri berasal dari parpol, tidak perlu hadir bila acara partai asalnya," kata Fahri menjawab pertanyaan Okezone, di Gedung DPR Jakarta, Sabtu (8/9/2017). Bahkan untuk mencontohkan anggota kabinetnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu Indonesia, memanfaatkan situasi untuk kepentingan partai.  "Selama ini beliau menunjukan hal yang baik, beliau tidak melakukan kampanye," ujarnya. Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019. Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo yang berasal dari PDIP, memastikan siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para Kabinet Kerja untuk berkampanye menjelang Pilpres 2019. Menurut dia, jabatan seorang menteri itu harus seperti TNI alias "Taat Nurut Instruksi". (feb) JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai instruki Presiden Joko Widodo agar para menteri di jajaran kabinetnya tak terlibat kampanye merupakan hal yang harus didukung. "Itu positif dalam kabinet. Jadi bila ada menteri berasal dari parpol, tidak perlu hadir bila acara partai asalnya," kata Fahri menjawab pertanyaan Okezone, di Gedung DPR Jakarta, Jumat (8/9/2017). Bahkan untuk mencontohkan anggota kabinetnya, Fahri mengatakan Presiden Jokowi tak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor satu Indonesia, memanfaatkan situasi untuk kepentingan partai.  "Selama ini beliau menunjukan hal yang baik, beliau tidak melakukan kampanye," ujarnya. Jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja. Bahkan, ia mengintruksikan jajarannya untuk tidak ikut kampanye pemilu saat memasuki tahun politik 2018-2019. Saat ini, Jokowi menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih sebagai wakil pemerintah, menteri bekerja untuk rakyat.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo yang berasal dari PDIP, memastikan siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para Kabinet Kerja untuk berkampanye menjelang Pilpres 2019. Menurut dia, jabatan seorang menteri itu harus seperti TNI alias "Taat Nurut Instruksi". (feb)