Menurutnya, DPR tak mau terjebak dan memasuki wilayah dan kewenangan pemerintah. https://news.okezone.com/read/2017/09/11/337/1773165/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-agus-hermanto-dpr-tidak-mau-campuri-kewenangan-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/11/337/1773165/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-agus-hermanto-dpr-tidak-mau-campuri-kewenangan-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2017/09/11/337/1773165/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-agus-hermanto-dpr-tidak-mau-campuri-kewenangan-pemerintahSenin 11 September 2017 06:22 WIBFebriantohttps://img.okezone.com/content/2017/09/10/337/1773165/presiden-jokowi-larang-menteri-kampanye-agus-hermanto-dpr-tidak-mau-campuri-kewenangan-pemerintah-3LfQPQW24x.jpg Presiden Jokowi Larang Menteri Kampanye, Agus Hermanto: Kita Tidak Mau Campuri Pemerintah JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyerahkan putusan pada pemerintah terkait instruksi Presiden Joko Widodo melarang anggota kabinetnya terlibat kampanye. Ini masalah internal pemerintah. Kita tidak mencampuri pemerintah," kata Agus Hermanto menjawab pertanyaan Okezone, baru-baru ini. Menurutnya, DPR tak mau terjebak dan memasuki wilayah dan kewenangan pemerintah.  "Kami dari DPR tidak mau memasuki kewenangan kepada pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, menteri kapasitasnya adalah pembantu presiden. Segala sesuatu tindakan dan perbuatan menteri dievaluasi presiden dan bukan domain DPR.  "Menteri bertanggungjawab kepada presiden dan kita serahkan semua kepada presiden," pungkasnya. Pekan lalu, Presiden Jokowi di acara Projo menyampaikan larangan kepada kabinet kerjanya tak melakukan kampanye. Jajaran menteri diminta fokus menyelesaikan program pemerintah. (feb) JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyerahkan putusan pada pemerintah terkait instruksi Presiden Joko Widodo melarang anggota kabinetnya terlibat kampanye. Ini masalah internal pemerintah. Kita tidak mencampuri pemerintah," kata Agus Hermanto menjawab pertanyaan Okezone, baru-baru ini. Menurutnya, DPR tak mau terjebak dan memasuki wilayah dan kewenangan pemerintah.  "Kami dari DPR tidak mau memasuki kewenangan kepada pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, menteri kapasitasnya adalah pembantu presiden. Segala sesuatu tindakan dan perbuatan menteri dievaluasi presiden dan bukan domain DPR.  "Menteri bertanggungjawab kepada presiden dan kita serahkan semua kepada presiden," pungkasnya. Pekan lalu, Presiden Jokowi di acara Projo menyampaikan larangan kepada kabinet kerjanya tak melakukan kampanye. Jajaran menteri diminta fokus menyelesaikan program pemerintah. (feb) Presiden Jokowi Larang Menteri Kampanye, Agus Hermanto: Kita Tidak Mau Campuri Pemerintah JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyerahkan putusan pada pemerintah terkait instruksi Presiden Joko Widodo melarang anggota kabinetnya terlibat kampanye. Ini masalah internal pemerintah. Kita tidak mencampuri pemerintah," kata Agus Hermanto menjawab pertanyaan Okezone, baru-baru ini. Menurutnya, DPR tak mau terjebak dan memasuki wilayah dan kewenangan pemerintah.  "Kami dari DPR tidak mau memasuki kewenangan kepada pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, menteri kapasitasnya adalah pembantu presiden. Segala sesuatu tindakan dan perbuatan menteri dievaluasi presiden dan bukan domain DPR.  "Menteri bertanggungjawab kepada presiden dan kita serahkan semua kepada presiden," pungkasnya. Pekan lalu, Presiden Jokowi di acara Projo menyampaikan larangan kepada kabinet kerjanya tak melakukan kampanye. Jajaran menteri diminta fokus menyelesaikan program pemerintah. (feb) JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyerahkan putusan pada pemerintah terkait instruksi Presiden Joko Widodo melarang anggota kabinetnya terlibat kampanye. Ini masalah internal pemerintah. Kita tidak mencampuri pemerintah," kata Agus Hermanto menjawab pertanyaan Okezone, baru-baru ini. Menurutnya, DPR tak mau terjebak dan memasuki wilayah dan kewenangan pemerintah.  "Kami dari DPR tidak mau memasuki kewenangan kepada pemerintah," ujarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, menteri kapasitasnya adalah pembantu presiden. Segala sesuatu tindakan dan perbuatan menteri dievaluasi presiden dan bukan domain DPR.  "Menteri bertanggungjawab kepada presiden dan kita serahkan semua kepada presiden," pungkasnya. Pekan lalu, Presiden Jokowi di acara Projo menyampaikan larangan kepada kabinet kerjanya tak melakukan kampanye. Jajaran menteri diminta fokus menyelesaikan program pemerintah. (feb)