PBB meminta Pemerintah Myanmar menghentikan “operasi keamanan brutal” terhadap warga etnik Rohingya di negara bagian Rakhine.https://news.okezone.com/read/2017/09/12/18/1774105/nah-komisi-ham-pbb-meradang-anggap-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-rohingyaidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/12/18/1774105/nah-komisi-ham-pbb-meradang-anggap-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-rohingyahttps://news.okezone.com/read/2017/09/12/18/1774105/nah-komisi-ham-pbb-meradang-anggap-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-rohingyaSelasa 12 September 2017 11:53 WIBKoran SINDODemonstrasi bela etnis Rohingya. (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/09/12/18/1774105/nah-komisi-ham-pbb-meradang-anggap-myanmar-lakukan-pembersihan-etnis-rohingya-YRnqPlMdS9.jpgJENEWA – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Pemerintah Myanmar menghentikan “operasi keamanan brutal” terhadap warga etnik Rohingya di negara bagian Rakhine. PBB menegaskan Pemerintah Myanmar telah melakukan pembersihan etnik Rohingya. Komisi HAM PBB menyatakan operasi tempur Myanmar tidak perlu dilakukan untuk membalas serangan gerilyawan pada bulan lalu. Ketegangan etnik meningkat di Myanmar kemarin tetap menunjukkan eskalasi peningkatan setelah kekerasan yang berlangsung selama dua pekan di Rakhine. Lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri. “Situasi (Rohingya) seperti contoh buku teks tentang pembersihan etnik,” kecam Pejabat Komisi HAM PBB Zeid Ra’ad al- Hussein di Jenewa, kemarin, dilansir Reuters. Dia mengungkapkan, lebih dari 270.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (Baca juga: Kisah Horor Rohingya: Militer Minta Warga Masuk ke Rumah, Lalu Dibom!) Banyak pengungsi terjebak di perbatasan. Banyak laporan tentang pembakaran desa dan pembunuhan massal. “Kita menerima beragam laporan dan citra satelit pergerakan pasukan keamanan dan gerilyawan lokal membakar desa,” kata Zeid. “Laporan pembunuhan luar biasa juga terjadi, termasuk penembakan terhadap warga sipil yang mengungsi,” katanya. Zeid juga mengutip laporan terhadap otoritas keamanan Myanmar juga menanam ranjau di sepanjang perbatasan Bangladesh. Itu dilakukan untuk mencegah warga Rohingya kembali ke Myanmar. Selama beberapa dekade silam, warga Rohingya tidak memiliki hak politik dan sipil lainnya, termasuk kewarganegaraan. “Saya menyerukan pemerintah menghentikan operasi militer brutal yang digelar saat ini,” kata Zeid. “Banyak laporan menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi. Operasi itu juga mengakibatkan diskriminasi terhadap penduduk Rohingya,” tuturnya. (Baca juga: Suu Kyi Kini Dikritik Desmond Tutu, Peraih Nobel Perdamaian yang 'Cinta' Padanya) Tahun lalu, Komisi HAM PBB mengeluarkan laporan berdasarkan wawancara dengan warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, India, dan Pakistan. Zeid menyimpulkan kalau telah terjadi serangan sistemik dan luas terhadap Rohingya. “Itu mungkin menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya. Zeid menceritakan bahwa India merupakan salah satu negara yang mendeportasi warga etnik Rohingya. Sekitar 40.000 warga Rohingya bermukim di India, termasuk 16.000 orang sudah mendapatkan dokumentasi pengungsi. “India tidak boleh mengusir mereka karena warga Rohingya akan menghadapi penyiksaan jika kembali ke Myanmar,” ujarnya. Seruan Komisi HAM PBB itu setelah Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali menegaskan tentang genosida telah terjadi di Rakhine. “Dunia internasional menyatakan itu sebagai genosida."Kita juga mengatakan itu sebagai genosida,” ujarnya dalam rapat bersama dengan para diplomat di Dhaka pada Minggu (10/9) dilansir Al Jazeera. Ali mendeskripsikan tindakan kekerasan itu sebagai balas dendam tentara Myanmar menyusul serangan terhadap aparat keamanan pada 25 Agustus silam. “Apakah semua orang harus dibunuh? Apakah semua desa harus dibakar? Itu tidak bisa diterima,” kecam Ali. Dia menegaskan Dhaka tetap mencari solusi damai, bukan “perang” melawan Myanmar. Komisi Nasional untuk HAM Bangladesh menyerukan agar para pemimpin utama di Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Internasional karena melakukan genosida terhadap warga Rohingya. “Genosida telah terjadi di Myanmar. Kita berpikir untuk mewujudkan proses hukum terhadap Myanmar dan militer Myanmar di Mahkamah Internasional,” kata pejabat Komisi Nasional untuk HAM Bangladesh Kazi Reazul Hoque saat berkunjung ke kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Pemerintah Myanmar mengklaim telah membubarkan kerumunan massa di Taung Dwi Gyi dengan menembakkan peluru karet. Dari perbatasan Myanmar–Bangladesh, ribuan pengungsi Rohingya masih terjebak di perbatasan. Mereka tidak memiliki makanan dan tidak tinggal di tenda pengungsian. Hingga Minggu (10/9), jumlah pengungsi Rohingya tiba di Cox’s Bazar mencapai ratusan ribu orang. Banyak pengungsi masih terjebak di Sungai Naf yang memisahkan Bangladesh dan Myanmar. Ribuan pengungsi Myanmar juga masih tertahan di Kota Maungdaw, Rakhine. Penduduk Maungdaw mengungkapkan kepada Reuters sekitar 500 rumah kemarin dibakar di kota tersebut. Banyak pengungsi yang kelaparan dan kehausan tidak bisa melintasi perbatasan. Pasalnya, kerap terjadi bentrokan dengan nelayan Bangladesh yang meminta jasa penyeberangan dengan bayaran senilai USD122 (Rp1,6 juta) atau lebih. Jumlah pengungsi ke Bangladesh diperkirakan akan terus bertambah. Lembaga kemanusiaan dan komunitas lokal juga berjuang keras untuk menghadapi hal tersebut.JENEWA – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Pemerintah Myanmar menghentikan “operasi keamanan brutal” terhadap warga etnik Rohingya di negara bagian Rakhine. PBB menegaskan Pemerintah Myanmar telah melakukan pembersihan etnik Rohingya. Komisi HAM PBB menyatakan operasi tempur Myanmar tidak perlu dilakukan untuk membalas serangan gerilyawan pada bulan lalu. Ketegangan etnik meningkat di Myanmar kemarin tetap menunjukkan eskalasi peningkatan setelah kekerasan yang berlangsung selama dua pekan di Rakhine. Lebih dari 300.000 pengungsi Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menyelamatkan diri. “Situasi (Rohingya) seperti contoh buku teks tentang pembersihan etnik,” kecam Pejabat Komisi HAM PBB Zeid Ra’ad al- Hussein di Jenewa, kemarin, dilansir Reuters. Dia mengungkapkan, lebih dari 270.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh (Baca juga: Kisah Horor Rohingya: Militer Minta Warga Masuk ke Rumah, Lalu Dibom!) Banyak pengungsi terjebak di perbatasan. Banyak laporan tentang pembakaran desa dan pembunuhan massal. “Kita menerima beragam laporan dan citra satelit pergerakan pasukan keamanan dan gerilyawan lokal membakar desa,” kata Zeid. “Laporan pembunuhan luar biasa juga terjadi, termasuk penembakan terhadap warga sipil yang mengungsi,” katanya. Zeid juga mengutip laporan terhadap otoritas keamanan Myanmar juga menanam ranjau di sepanjang perbatasan Bangladesh. Itu dilakukan untuk mencegah warga Rohingya kembali ke Myanmar. Selama beberapa dekade silam, warga Rohingya tidak memiliki hak politik dan sipil lainnya, termasuk kewarganegaraan. “Saya menyerukan pemerintah menghentikan operasi militer brutal yang digelar saat ini,” kata Zeid. “Banyak laporan menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi. Operasi itu juga mengakibatkan diskriminasi terhadap penduduk Rohingya,” tuturnya. (Baca juga: Suu Kyi Kini Dikritik Desmond Tutu, Peraih Nobel Perdamaian yang 'Cinta' Padanya) Tahun lalu, Komisi HAM PBB mengeluarkan laporan berdasarkan wawancara dengan warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, India, dan Pakistan. Zeid menyimpulkan kalau telah terjadi serangan sistemik dan luas terhadap Rohingya. “Itu mungkin menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya. Zeid menceritakan bahwa India merupakan salah satu negara yang mendeportasi warga etnik Rohingya. Sekitar 40.000 warga Rohingya bermukim di India, termasuk 16.000 orang sudah mendapatkan dokumentasi pengungsi. “India tidak boleh mengusir mereka karena warga Rohingya akan menghadapi penyiksaan jika kembali ke Myanmar,” ujarnya. Seruan Komisi HAM PBB itu setelah Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali menegaskan tentang genosida telah terjadi di Rakhine. “Dunia internasional menyatakan itu sebagai genosida."Kita juga mengatakan itu sebagai genosida,” ujarnya dalam rapat bersama dengan para diplomat di Dhaka pada Minggu (10/9) dilansir Al Jazeera. Ali mendeskripsikan tindakan kekerasan itu sebagai balas dendam tentara Myanmar menyusul serangan terhadap aparat keamanan pada 25 Agustus silam. “Apakah semua orang harus dibunuh? Apakah semua desa harus dibakar? Itu tidak bisa diterima,” kecam Ali. Dia menegaskan Dhaka tetap mencari solusi damai, bukan “perang” melawan Myanmar. Komisi Nasional untuk HAM Bangladesh menyerukan agar para pemimpin utama di Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Internasional karena melakukan genosida terhadap warga Rohingya. “Genosida telah terjadi di Myanmar. Kita berpikir untuk mewujudkan proses hukum terhadap Myanmar dan militer Myanmar di Mahkamah Internasional,” kata pejabat Komisi Nasional untuk HAM Bangladesh Kazi Reazul Hoque saat berkunjung ke kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Pemerintah Myanmar mengklaim telah membubarkan kerumunan massa di Taung Dwi Gyi dengan menembakkan peluru karet. Dari perbatasan Myanmar–Bangladesh, ribuan pengungsi Rohingya masih terjebak di perbatasan. Mereka tidak memiliki makanan dan tidak tinggal di tenda pengungsian. Hingga Minggu (10/9), jumlah pengungsi Rohingya tiba di Cox’s Bazar mencapai ratusan ribu orang. Banyak pengungsi masih terjebak di Sungai Naf yang memisahkan Bangladesh dan Myanmar. Ribuan pengungsi Myanmar juga masih tertahan di Kota Maungdaw, Rakhine. Penduduk Maungdaw mengungkapkan kepada Reuters sekitar 500 rumah kemarin dibakar di kota tersebut. Banyak pengungsi yang kelaparan dan kehausan tidak bisa melintasi perbatasan. Pasalnya, kerap terjadi bentrokan dengan nelayan Bangladesh yang meminta jasa penyeberangan dengan bayaran senilai USD122 (Rp1,6 juta) atau lebih. Jumlah pengungsi ke Bangladesh diperkirakan akan terus bertambah. Lembaga kemanusiaan dan komunitas lokal juga berjuang keras untuk menghadapi hal tersebut.