Pidato pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi dianggap tidak membela warga minoritas Rohingya.https://news.okezone.com/read/2017/09/20/18/1779648/pidato-suu-kyi-dianggap-menggabungkan-kebohongan-dengan-menyalahkan-etnis-rohingyaidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/20/18/1779648/pidato-suu-kyi-dianggap-menggabungkan-kebohongan-dengan-menyalahkan-etnis-rohingyahttps://news.okezone.com/read/2017/09/20/18/1779648/pidato-suu-kyi-dianggap-menggabungkan-kebohongan-dengan-menyalahkan-etnis-rohingyaRabu 20 September 2017 14:53 WIBKoran SINDOSuu Kyi. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2017/09/20/18/1779648/pidato-suu-kyi-dianggap-menggabungkan-kebohongan-dengan-menyalahkan-etnis-rohingya-qqxzSuTZMe.jpgYANGON – Pidato pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi dianggap tidak membela warga minoritas Rohingya. Dia hanya membela kepentingan politik dalam negeri dan tetap mengorbankan warga Rohingya. Direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik James Gomes mengungkapkan, peraih Nobel Perdamaian itu telah “menenggelamkan kepalanya di pasir” dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer di Rakhine. “Pidatonya (Suu Kyi) menggabungkan kebohongan dan menyalahkan korban (etnis Rohingya),” tuding Gomes dilansir BBC. Hal senada diungkapkan Deputi Direktur Human Rights Watch (HRW) wilayah Asia Phil Robertson. “Suu Kyi menyatakan operasi pembersihan dihentikan sejak September. Jika itu benar, siapa yang membakar desa-desa (Rohingya) yang kita lihat dalam dua pekan lalu?” tanya Robertson (Baca juga: Pengungsi Rohingya: Suu Kyi adalah Pengkhianat, Kami Tak Bisa Mengandalkan Kata-katanya!) Sebelumnya pada pidato di depan parlemen Myanmar, Aung San Suu Kyi mengungkapkan banyak warga Rohingya yang tidak mengungsi. Dia juga menegaskan akan menerima siapa pun pengungsi yang ingin kembali. “Kami siap dengan proses repatriasi pengungsi secepatnya, kapan pun. Siapa pun yang diverifikasi sebagai pengungsi dari negeri ini akan diterima kembali tanpa masalah, dan akan mendapat keamanan penuh dan akses terhadap bantuan kemanusiaan,” ujarnya. Klaim Suu Kyi itu dinilai aneh. Pasalnya, sebagian besar warga etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Hanya 40.000 warga Rohingya yang mendapatkan status kewarganegaraan. Dalam beberapa pekan terakhir, Suu Kyi menjadi sasaran kecaman masyarakat internasional, terkait caranya menangani kekerasan terhadap para Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. (Baca juga: 6 Poin Pidato Suu Kyi Soal Rohingya, Cek Mana yang Benar) “Saya tidak takut kecaman dan pengawasan dunia internasional atas penanganan pemerintah terhadap krisis Rohingya yang sedang berlangsung,” ujarnya. Kemudian, Suu Kyi juga mengutuk semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengatasnamakan mengadili siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine. “Kami ingin mencari tahu, permasalahan sebenarnya. Ada tudingan dan tudingan balik. Kami harus mengkaji tuduhan dari semua pihak. Kami harus memastikan bahwa tudingan- tudingan itu didasarkan fakta yang kuat,” paparnya. Dia mengungkapkan pihaknya akan mengumpulkan fakta-faktanya untuk mencari solusi. (Baca juga: Tolong! Ribuan Muslim Rohingya Masih Terjebak di Rakhine, Dibayangi Ancaman Pembunuhan) PBB Minta Akses ke Rakhine Kepala penyidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kekerasan di Myanmar, Marzuki Darusman, kemarin meminta akses kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap warga etnik Rohingya. Dia juga berharap dengan dukungan Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mendapatkan akses ke Negara Bagian Rakhine secepatnya.Tim yang dipimpin Marzuki telah bekerja Agustus lalu. Marzuki mengungkapkan waktunya akan berakhir dengan tenggat waktu hingga Maret 2018 dan meminta perpanjangan enam bulan. Darusman berharap izin untuk memasuki Myanmar segera terwujud menyusul niat baik pemimpin nasional Aung Suu Kyi. “Kini dengan eskalasi ketegangan di Rakhine utara, kita akan memverifikasi fakta di lapangan sehingga menghasilkan laporan yang mendalam dan berkualitas pada Maret 2018,” ujarnya dilansir Reuters. Marzuki mengatakan tekanan kepada Myanmar untuk mengizinkan masuknya tim penyelidik PBB perlu terus dilakukan karena itu demi kebaikan pemerintah Myanmar dan rakyat sendiri. Dia juga mengatakan PBB sudah mengirim tim ke perbatasan Bangladesh. Menurut Marzuki, ada sinyal kalau krisis kemanusiaan akan makin memburuk. Sebelumnya, Kelompok pemerhati HAM menyerukan agar militer Myanmar mendapatkan sanksi dan embargo senjata. Pasalnya, militer Myanmar dianggap bertanggung jawab atas 410.000 pengungsi Myanmar yang mengungsi ke perbatasan Bangladesh.YANGON – Pidato pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi dianggap tidak membela warga minoritas Rohingya. Dia hanya membela kepentingan politik dalam negeri dan tetap mengorbankan warga Rohingya. Direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik James Gomes mengungkapkan, peraih Nobel Perdamaian itu telah “menenggelamkan kepalanya di pasir” dengan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer di Rakhine. “Pidatonya (Suu Kyi) menggabungkan kebohongan dan menyalahkan korban (etnis Rohingya),” tuding Gomes dilansir BBC. Hal senada diungkapkan Deputi Direktur Human Rights Watch (HRW) wilayah Asia Phil Robertson. “Suu Kyi menyatakan operasi pembersihan dihentikan sejak September. Jika itu benar, siapa yang membakar desa-desa (Rohingya) yang kita lihat dalam dua pekan lalu?” tanya Robertson (Baca juga: Pengungsi Rohingya: Suu Kyi adalah Pengkhianat, Kami Tak Bisa Mengandalkan Kata-katanya!) Sebelumnya pada pidato di depan parlemen Myanmar, Aung San Suu Kyi mengungkapkan banyak warga Rohingya yang tidak mengungsi. Dia juga menegaskan akan menerima siapa pun pengungsi yang ingin kembali. “Kami siap dengan proses repatriasi pengungsi secepatnya, kapan pun. Siapa pun yang diverifikasi sebagai pengungsi dari negeri ini akan diterima kembali tanpa masalah, dan akan mendapat keamanan penuh dan akses terhadap bantuan kemanusiaan,” ujarnya. Klaim Suu Kyi itu dinilai aneh. Pasalnya, sebagian besar warga etnis Rohingya tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Hanya 40.000 warga Rohingya yang mendapatkan status kewarganegaraan. Dalam beberapa pekan terakhir, Suu Kyi menjadi sasaran kecaman masyarakat internasional, terkait caranya menangani kekerasan terhadap para Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. (Baca juga: 6 Poin Pidato Suu Kyi Soal Rohingya, Cek Mana yang Benar) “Saya tidak takut kecaman dan pengawasan dunia internasional atas penanganan pemerintah terhadap krisis Rohingya yang sedang berlangsung,” ujarnya. Kemudian, Suu Kyi juga mengutuk semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dia mengatasnamakan mengadili siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine. “Kami ingin mencari tahu, permasalahan sebenarnya. Ada tudingan dan tudingan balik. Kami harus mengkaji tuduhan dari semua pihak. Kami harus memastikan bahwa tudingan- tudingan itu didasarkan fakta yang kuat,” paparnya. Dia mengungkapkan pihaknya akan mengumpulkan fakta-faktanya untuk mencari solusi. (Baca juga: Tolong! Ribuan Muslim Rohingya Masih Terjebak di Rakhine, Dibayangi Ancaman Pembunuhan) PBB Minta Akses ke Rakhine Kepala penyidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kekerasan di Myanmar, Marzuki Darusman, kemarin meminta akses kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelidiki pembunuhan massal terhadap warga etnik Rohingya. Dia juga berharap dengan dukungan Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mendapatkan akses ke Negara Bagian Rakhine secepatnya.Tim yang dipimpin Marzuki telah bekerja Agustus lalu. Marzuki mengungkapkan waktunya akan berakhir dengan tenggat waktu hingga Maret 2018 dan meminta perpanjangan enam bulan. Darusman berharap izin untuk memasuki Myanmar segera terwujud menyusul niat baik pemimpin nasional Aung Suu Kyi. “Kini dengan eskalasi ketegangan di Rakhine utara, kita akan memverifikasi fakta di lapangan sehingga menghasilkan laporan yang mendalam dan berkualitas pada Maret 2018,” ujarnya dilansir Reuters. Marzuki mengatakan tekanan kepada Myanmar untuk mengizinkan masuknya tim penyelidik PBB perlu terus dilakukan karena itu demi kebaikan pemerintah Myanmar dan rakyat sendiri. Dia juga mengatakan PBB sudah mengirim tim ke perbatasan Bangladesh. Menurut Marzuki, ada sinyal kalau krisis kemanusiaan akan makin memburuk. Sebelumnya, Kelompok pemerhati HAM menyerukan agar militer Myanmar mendapatkan sanksi dan embargo senjata. Pasalnya, militer Myanmar dianggap bertanggung jawab atas 410.000 pengungsi Myanmar yang mengungsi ke perbatasan Bangladesh.