Membahas isu kesepakatan nuklir Iran dan ancaman Korea Utara, Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris pun mengadakan dialog.https://news.okezone.com/read/2017/09/23/18/1781342/kompak-trump-pm-inggris-berdialog-soal-iran-dan-korutidhttps://news.okezone.com/read/2017/09/23/18/1781342/kompak-trump-pm-inggris-berdialog-soal-iran-dan-koruthttps://news.okezone.com/read/2017/09/23/18/1781342/kompak-trump-pm-inggris-berdialog-soal-iran-dan-korutSabtu 23 September 2017 00:06 WIBEmirald JulioFoto Perdana Menteri Inggris, Theresa May dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bertemu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB (Foto: Getty Images)https://img.okezone.com/content/2017/09/23/18/1781342/kompak-trump-pm-inggris-berdialog-soal-iran-dan-korut-xAUO1M3f4z.jpgNEW YORK – Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sempat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May. Isu utama yang kedua pemimpin negara itu bahas adalah masalah Iran serta ancaman Korea Utara (Korut). Pertemuan itu dikonfirmasikan oleh pihak Gedung Putih. “Mereka membahas pendekatan bagaimana untuk mengakhiri pengaruh Iran yang mendestabilisasi wilayah Suriah dan Irak. Kedua pemimpin tersebut juga meninjau langkah selanjutnya terkait kesepakatan nuklir Iran,” klaim pihak Gedung Putih melalui pernyataannya, sebagaimana dikutip dari Xinhua, Sabtu (23/9/2017). BACA JUGA: Tegas! Pidato Perdana di Sidang Majelis Umum PBB, Trump Tekan Korut Lepaskan Senjata Nuklir Isu Korut juga tidak terlepas dari dialog Trump dan May. Gedung Putih menyebut bahwa Trump meminta sang Perdana Menteri Inggris untuk semakin meningkatkan tekanan terhadap Korut. Dialog keduanya ini hanya berselang setelah pidato perdana Trump di Sidang Majelis Umum PBB. Pada pidatonya tersebut, sang Presiden Amerika Serikat itu memberikan pernyataan keras terhadap Korut dan mengindikasikan ia ingin mengakhiri kesepakatan nuklir Iran. Terkait kesepakatan nuklir Iran, Trump pada Rabu mengklaim sudah memiliki keputusannya tapi ia enggan memberikan detailnya. Tampaknya ini memiliki hubungan dengan hukum di Negeri Paman Sam yang mengharuskan Kementerian Luar Negeri setiap 90 hari untuk menjamin ulang terhadap Kongres AS bahwa Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. BACA JUGA: Soroti Isu Timteng di Sidang Majelis Umum PBB, Trump: Kesepakatan Nuklir Iran adalah Hal Memalukan Bagi AS Xinhua mewartakan, sejauh ini Pemerintahan Trump sudah melakukan hal itu sebanyak dua kali dengan masa tenggat penjaminan ulangnya pada 15 Oktober 2017. Media di AS melaporkan, Trump pernah  terlibat adu mulut dengan tim kemananan nasionalnya ketika membahas apakah ia perlu memberikan jaminan ulang kepatuhan Iran terkait kesepakatan nuklirnya pada Juli. Tidak lama setelah ia memberikan jaminan ulangnya, Trump disebut secara pribadi berharap agar Iran dinyatakan tidak patuh pada Oktober nanti. NEW YORK – Di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sempat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Theresa May. Isu utama yang kedua pemimpin negara itu bahas adalah masalah Iran serta ancaman Korea Utara (Korut). Pertemuan itu dikonfirmasikan oleh pihak Gedung Putih. “Mereka membahas pendekatan bagaimana untuk mengakhiri pengaruh Iran yang mendestabilisasi wilayah Suriah dan Irak. Kedua pemimpin tersebut juga meninjau langkah selanjutnya terkait kesepakatan nuklir Iran,” klaim pihak Gedung Putih melalui pernyataannya, sebagaimana dikutip dari Xinhua, Sabtu (23/9/2017). BACA JUGA: Tegas! Pidato Perdana di Sidang Majelis Umum PBB, Trump Tekan Korut Lepaskan Senjata Nuklir Isu Korut juga tidak terlepas dari dialog Trump dan May. Gedung Putih menyebut bahwa Trump meminta sang Perdana Menteri Inggris untuk semakin meningkatkan tekanan terhadap Korut. Dialog keduanya ini hanya berselang setelah pidato perdana Trump di Sidang Majelis Umum PBB. Pada pidatonya tersebut, sang Presiden Amerika Serikat itu memberikan pernyataan keras terhadap Korut dan mengindikasikan ia ingin mengakhiri kesepakatan nuklir Iran. Terkait kesepakatan nuklir Iran, Trump pada Rabu mengklaim sudah memiliki keputusannya tapi ia enggan memberikan detailnya. Tampaknya ini memiliki hubungan dengan hukum di Negeri Paman Sam yang mengharuskan Kementerian Luar Negeri setiap 90 hari untuk menjamin ulang terhadap Kongres AS bahwa Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. BACA JUGA: Soroti Isu Timteng di Sidang Majelis Umum PBB, Trump: Kesepakatan Nuklir Iran adalah Hal Memalukan Bagi AS Xinhua mewartakan, sejauh ini Pemerintahan Trump sudah melakukan hal itu sebanyak dua kali dengan masa tenggat penjaminan ulangnya pada 15 Oktober 2017. Media di AS melaporkan, Trump pernah  terlibat adu mulut dengan tim kemananan nasionalnya ketika membahas apakah ia perlu memberikan jaminan ulang kepatuhan Iran terkait kesepakatan nuklirnya pada Juli. Tidak lama setelah ia memberikan jaminan ulangnya, Trump disebut secara pribadi berharap agar Iran dinyatakan tidak patuh pada Oktober nanti.