Sengketa tanah terjadi di mana-mana, hampir disetiap daerah di Indonesia. Hal itu dipicu karena tidak adanya sertifikat tanah.https://news.okezone.com/read/2017/10/11/337/1793271/puluhan-tahun-sertifikat-tak-jadi-jokowi-sengketa-tanah-terjadi-di-mana-manaidhttps://news.okezone.com/read/2017/10/11/337/1793271/puluhan-tahun-sertifikat-tak-jadi-jokowi-sengketa-tanah-terjadi-di-mana-manahttps://news.okezone.com/read/2017/10/11/337/1793271/puluhan-tahun-sertifikat-tak-jadi-jokowi-sengketa-tanah-terjadi-di-mana-manaRabu 11 Oktober 2017 14:21 WIBAgregasi Sindonews.comWarga menunjukkan sertifikat tanah yang diberikan oleh Jokowi. (Foto: Sindonews)https://img.okezone.com/content/2017/10/11/337/1793271/puluhan-tahun-sertifikat-tak-jadi-jokowi-sengketa-tanah-terjadi-di-mana-mana-GcXaXeLvKj.jpgTANGERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sengketa tanah terjadi di mana-mana, hampir disetiap daerah di Indonesia. Hal itu dipicu karena tidak adanya sertifikat tanah."Di Indonesia harusnya sudah diserahkan sertifikat, karena ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan," kata Jokowi, dihadapan ribuan warga, di Muncul, Setu, Kota Tangsel, Rabu (11/10/2017)."Tahun yang lalu baru 46 juta yang disertifikatkan, separuhnya saja belum. Tahun ini saya telah perintahkan kepada menteri, BPN untuk diselesaikan di seluruh Tanah Air 5 juta sertifikat," jelasnya."Tahun depan 7 juta sertifikat, harus selesai. Tahun depannya lagi 9 juta harus selesai. Saya paksa, kenapa? Setiap saya pergi ke daerah, kabupaten, selalu yang dikeluhkan sertifikat," ungkapnya. (Baca juga: Ketika Ribuan Penerima Sertifikat Tanah di Tangsel Rebutan Salaman dan Selfie dengan Jokowi)Melihat keluhan itu, Jokowi menargetkan bahwa seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum dibuat sertifikat tanahnya, agar dibuatkan. Jika target tidak terpenuhi, kinerja menterinya akan dipertanyakan."Oleh karena itu saya beri target. Kalau enggak selesai, menterinya saya bilang, 'awas pak menteri!' Berpuluh-puluh tahun sertifikat enggak ada, yang terjadi sengketa tanah di mana-mana," jelas Jokowi lagi. (Baca juga: Salut! Jokowi Serahkan Puluhan Ribu Sertifikat Tanah ke Warga Tangsel)Sengketa tersebut terjadi antara warga dengan sesama warga, dengan tetangga, dengan pemerintah, dan dengan perusahaan. Sengketa itu terjadi di mana-mana di seluruh daerah Indonesia."Sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, warga dengan warga, kenapa? Karena tidak megang sertifikat. Sengketa terjadi di mana-mana," pungkasnya.TANGERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sengketa tanah terjadi di mana-mana, hampir disetiap daerah di Indonesia. Hal itu dipicu karena tidak adanya sertifikat tanah."Di Indonesia harusnya sudah diserahkan sertifikat, karena ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan," kata Jokowi, dihadapan ribuan warga, di Muncul, Setu, Kota Tangsel, Rabu (11/10/2017)."Tahun yang lalu baru 46 juta yang disertifikatkan, separuhnya saja belum. Tahun ini saya telah perintahkan kepada menteri, BPN untuk diselesaikan di seluruh Tanah Air 5 juta sertifikat," jelasnya."Tahun depan 7 juta sertifikat, harus selesai. Tahun depannya lagi 9 juta harus selesai. Saya paksa, kenapa? Setiap saya pergi ke daerah, kabupaten, selalu yang dikeluhkan sertifikat," ungkapnya. (Baca juga: Ketika Ribuan Penerima Sertifikat Tanah di Tangsel Rebutan Salaman dan Selfie dengan Jokowi)Melihat keluhan itu, Jokowi menargetkan bahwa seluruh bidang tanah di Indonesia yang belum dibuat sertifikat tanahnya, agar dibuatkan. Jika target tidak terpenuhi, kinerja menterinya akan dipertanyakan."Oleh karena itu saya beri target. Kalau enggak selesai, menterinya saya bilang, 'awas pak menteri!' Berpuluh-puluh tahun sertifikat enggak ada, yang terjadi sengketa tanah di mana-mana," jelas Jokowi lagi. (Baca juga: Salut! Jokowi Serahkan Puluhan Ribu Sertifikat Tanah ke Warga Tangsel)Sengketa tersebut terjadi antara warga dengan sesama warga, dengan tetangga, dengan pemerintah, dan dengan perusahaan. Sengketa itu terjadi di mana-mana di seluruh daerah Indonesia."Sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, perusahaan, warga dengan warga, kenapa? Karena tidak megang sertifikat. Sengketa terjadi di mana-mana," pungkasnya.