Perkembangan perlindungan anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.https://news.okezone.com/read/2017/10/21/337/1799476/kip-dan-kis-dianggap-tepat-sasaran-kpai-puji-kinerja-3-tahun-jokowi-jkidhttps://news.okezone.com/read/2017/10/21/337/1799476/kip-dan-kis-dianggap-tepat-sasaran-kpai-puji-kinerja-3-tahun-jokowi-jkhttps://news.okezone.com/read/2017/10/21/337/1799476/kip-dan-kis-dianggap-tepat-sasaran-kpai-puji-kinerja-3-tahun-jokowi-jkSabtu 21 Oktober 2017 06:32 WIBAhmad SahrojiFoto: Ilustrasi Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/10/20/337/1799476/kip-dan-kis-dianggap-tepat-sasaran-kpai-puji-kinerja-3-tahun-jokowi-jk-b60kzvsYmT.jpgJAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, sejak tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perkembangan perlindungan anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu terlihat dari didorongnya, baik kementerian maupun lembaga untuk melakukan program pencegahan persoalan anak. "Persoalan anak seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan yang bisa diperoleh oleh semua anak sampai 12 tahun dengan skema KIP (Kartu Indonesia Pintar)," kata Jata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, kepada Okezone, Sabtu (21/10/2017). Kemudian terkait persoalan kesehatan anak, Jasra juga memuji skema sistem Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta respon kasus-kasus kekerasan anak dalam bentuk rehabilitasi, serta penanganan kesehatan korban kekerasan terhadap anak. "Kasus-kasus pelecahan seksual terhadap anak belakangan ini angkanya terus banyak, dan pelakunya dilakukan rata-rata oleh orang terdekat," tambahnya. Dikatakan Jasra, pemberatan hukuman yang digagas dalam UU 16 tahun 2016 soal suntik kebiri belum dijalankan. Sehingga penegakan hukum untuk efek jera pagi pelaku dewasa belum bisa terselesaikan. (fin)JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, sejak tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perkembangan perlindungan anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu terlihat dari didorongnya, baik kementerian maupun lembaga untuk melakukan program pencegahan persoalan anak. "Persoalan anak seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan yang bisa diperoleh oleh semua anak sampai 12 tahun dengan skema KIP (Kartu Indonesia Pintar)," kata Jata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, kepada Okezone, Sabtu (21/10/2017). Kemudian terkait persoalan kesehatan anak, Jasra juga memuji skema sistem Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta respon kasus-kasus kekerasan anak dalam bentuk rehabilitasi, serta penanganan kesehatan korban kekerasan terhadap anak. "Kasus-kasus pelecahan seksual terhadap anak belakangan ini angkanya terus banyak, dan pelakunya dilakukan rata-rata oleh orang terdekat," tambahnya. Dikatakan Jasra, pemberatan hukuman yang digagas dalam UU 16 tahun 2016 soal suntik kebiri belum dijalankan. Sehingga penegakan hukum untuk efek jera pagi pelaku dewasa belum bisa terselesaikan. (fin)