Konflik antara Catalunya dan Spanyol itu semakin memanas dan bisa memicu kerusuhan.https://news.okezone.com/read/2017/10/24/18/1801290/nah-spanyol-diwanti-wanti-potensi-perlawanan-masif-dari-warga-catalunyaidhttps://news.okezone.com/read/2017/10/24/18/1801290/nah-spanyol-diwanti-wanti-potensi-perlawanan-masif-dari-warga-catalunyahttps://news.okezone.com/read/2017/10/24/18/1801290/nah-spanyol-diwanti-wanti-potensi-perlawanan-masif-dari-warga-catalunyaSelasa 24 Oktober 2017 12:50 WIBAgregasi Sindonews.comReferendum Catalunya. (Foto: Ist/Sindonews)https://img.okezone.com/content/2017/10/24/18/1801290/nah-spanyol-diwanti-wanti-potensi-perlawanan-masif-dari-warga-catalunya-YS5NXQhO9Q.jpgMADRID - Catalunya yakin semua pejabat termasuk kepolisian akan melawan upaya Madrid mencabut otonomi dan menerapkan pemerintahan langsung di wilayah tersebut. Konflik antara Catalunya dan Spanyol itu semakin memanas dan bisa memicu kerusuhan. Pemerintah Spanyol telah memulai proses penerapan konstitusi dengan memecat pemerintahan regional Catalunya dan menggelar pemilu baru di wilayah itu untuk mengatasi upaya kemerdekaan. Voting di Senat akan dilakukan untuk menerapkan pemerintahan langsung tersebut pada Jumat (27/10) mendatang. Meski demikian, para pemimpin kampanye kemerdekaan Catalunya menegaskan, referendum 1 Oktober memberi mandat bagi mereka untuk mengklaim kemerdekaan dari Spanyol. “Ini bukan kami menolak perintah. Ini bukan keputusan pribadi. Ini keputusan tujuh juta orang,” kata Kepala Urusan Luar Negeri Catalunya Raul Romeva pada radio BBC Romeva ditanya apakah dia percaya semua lembaga, termasuk kepolisian akan mengikuti perintah dari Catalunya daripada perintah dari Pemerintah Spanyol. “Dari perspektif itu, saya tidak ragu semua pegawai sipil di Catalunya akan mengikuti perintah dari lembaga sah dan terpilih yang kami memiliki hak sekarang di Catalunya,” katanya. (Baca juga: Aliansi Kemerdekaan Catalunya Bersumpah untuk Lawan "Pasal Pamungkas" Spanyol) Otoritas Catalunya menjelaskan, sekitar 90% dari mereka yang mengikuti referendum 1 Oktober memilih untuk merdeka. Meski demikian, tingkat partisipasi pemilih hanya 43% atau hanya 1 dari 3 warga Catalunya yang ikut referendum. Para penentang kemerdekaan memboikot referendum itu. Krisis Catalunya memicu kekhawatiran negara-negara Eropa bahwa tren itu akan menyebar ke penjuru benua. Dari Skotlandia hingga Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memperkuat partai-partai populis dan anti-Uni Eropa (UE), serta mendorong kembali perpecahan wilayah. Dua wilayah kaya di Italia Utara juga telah memilih otonomi lebih luas dalam referendum pekan lalu. Saat konferensi tingkat tinggi Eropa pekan lalu, para pemimpin berupaya meminimalisasikan krisis tersebut dan menyebut upaya kemerdekaan Catalunya merupakan isu domestik. Pembangkangan sipil itu juga didukung Partai CUP yang menjadi pendukung utama pemerintahan minoritas prokemerdekaan. Menurut partai sayap kiri jauh itu, tindakan Madrid merupakan agresi terhadap semua warga Catalunya. (Baca juga: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan ) “Agresi akan menghadapi pembangkangan sipil secara masif,” ungkap pernyataan CUP dikutip kantor berita Reuters. Ratusan anggota parlemen Catalunya menegaskan, mereka menolak pemerintahan langsung dari Madrid dan meminta parlemen Catalunya menggelar voting untuk mosi penolakan. Presiden Catalunya Carles Puigdemont meminta parlemen bertemu pekan ini untuk merespons Madrid. Langkah tersebut akan membuka jalan deklarasi kemerdekaan secara resmi. Parlemen Catalunya akan bertemu pada Kamis (26/10) untuk merespons langkah Pemerintah Spanyol.MADRID - Catalunya yakin semua pejabat termasuk kepolisian akan melawan upaya Madrid mencabut otonomi dan menerapkan pemerintahan langsung di wilayah tersebut. Konflik antara Catalunya dan Spanyol itu semakin memanas dan bisa memicu kerusuhan. Pemerintah Spanyol telah memulai proses penerapan konstitusi dengan memecat pemerintahan regional Catalunya dan menggelar pemilu baru di wilayah itu untuk mengatasi upaya kemerdekaan. Voting di Senat akan dilakukan untuk menerapkan pemerintahan langsung tersebut pada Jumat (27/10) mendatang. Meski demikian, para pemimpin kampanye kemerdekaan Catalunya menegaskan, referendum 1 Oktober memberi mandat bagi mereka untuk mengklaim kemerdekaan dari Spanyol. “Ini bukan kami menolak perintah. Ini bukan keputusan pribadi. Ini keputusan tujuh juta orang,” kata Kepala Urusan Luar Negeri Catalunya Raul Romeva pada radio BBC Romeva ditanya apakah dia percaya semua lembaga, termasuk kepolisian akan mengikuti perintah dari Catalunya daripada perintah dari Pemerintah Spanyol. “Dari perspektif itu, saya tidak ragu semua pegawai sipil di Catalunya akan mengikuti perintah dari lembaga sah dan terpilih yang kami memiliki hak sekarang di Catalunya,” katanya. (Baca juga: Aliansi Kemerdekaan Catalunya Bersumpah untuk Lawan "Pasal Pamungkas" Spanyol) Otoritas Catalunya menjelaskan, sekitar 90% dari mereka yang mengikuti referendum 1 Oktober memilih untuk merdeka. Meski demikian, tingkat partisipasi pemilih hanya 43% atau hanya 1 dari 3 warga Catalunya yang ikut referendum. Para penentang kemerdekaan memboikot referendum itu. Krisis Catalunya memicu kekhawatiran negara-negara Eropa bahwa tren itu akan menyebar ke penjuru benua. Dari Skotlandia hingga Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memperkuat partai-partai populis dan anti-Uni Eropa (UE), serta mendorong kembali perpecahan wilayah. Dua wilayah kaya di Italia Utara juga telah memilih otonomi lebih luas dalam referendum pekan lalu. Saat konferensi tingkat tinggi Eropa pekan lalu, para pemimpin berupaya meminimalisasikan krisis tersebut dan menyebut upaya kemerdekaan Catalunya merupakan isu domestik. Pembangkangan sipil itu juga didukung Partai CUP yang menjadi pendukung utama pemerintahan minoritas prokemerdekaan. Menurut partai sayap kiri jauh itu, tindakan Madrid merupakan agresi terhadap semua warga Catalunya. (Baca juga: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan ) “Agresi akan menghadapi pembangkangan sipil secara masif,” ungkap pernyataan CUP dikutip kantor berita Reuters. Ratusan anggota parlemen Catalunya menegaskan, mereka menolak pemerintahan langsung dari Madrid dan meminta parlemen Catalunya menggelar voting untuk mosi penolakan. Presiden Catalunya Carles Puigdemont meminta parlemen bertemu pekan ini untuk merespons Madrid. Langkah tersebut akan membuka jalan deklarasi kemerdekaan secara resmi. Parlemen Catalunya akan bertemu pada Kamis (26/10) untuk merespons langkah Pemerintah Spanyol.