Keputusan Presiden Jokowi itu dianggap menjadi tantangan bagi Polri dan Kejaksaan agar lebih bersinergi dengan KPK.https://news.okezone.com/read/2017/10/25/337/1802098/presiden-jokowi-tunda-pembentukan-densus-tipikor-pdip-keputusan-bijakidhttps://news.okezone.com/read/2017/10/25/337/1802098/presiden-jokowi-tunda-pembentukan-densus-tipikor-pdip-keputusan-bijakhttps://news.okezone.com/read/2017/10/25/337/1802098/presiden-jokowi-tunda-pembentukan-densus-tipikor-pdip-keputusan-bijakRabu 25 Oktober 2017 14:34 WIBAgregasi Sindonews.comPresiden Jokowi.https://img.okezone.com/content/2017/10/25/337/1802098/presiden-jokowi-tunda-pembentukan-densus-tipikor-pdip-keputusan-bijak-1tQ3cWXVTy.jpgJAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijak dalam memutuskan penundaan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Keputusan Presiden Jokowi itu dianggap menjadi tantangan bagi Polri dan Kejaksaan agar lebih bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerjasama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).Walaupun, dia mengklaim bahwa Fraksi PDIP menilai perlu pembentukan Densus Tipikor itu. "Tapi kami memahami pandangan yang seperti dikatakan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) bahwa pengawasan ini kan sudah banyak, Pak JK sebut ada enam, ada inspektorat, BPK dan seterusnya. Nah sampai kapan? Ternyata ketika membuat lembaga pengawas, yang mengawasi juga lapar," paparnya. (Baca juga: Pembentukan Densus Tipikor Ditunda, KPK Dapat Catatan Introspeksi Kinerja)Dia menambahkan, persoalan terbesar bangsa ini dalam pembangunan adalah birokrasi yang berbiaya tinggi. "Mengapa tinggi? Dengan idiom-idiom kalau bisa lambat kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ungkapnya.Lebih lanjut dia mengatakan, idiom-idiom seperti itu menggambarkan birokrasi yang memperlambat. "Mengapa memperlambat atau mempersulit? karena rejeki lebih besar. Ini semua berburu rejeki," katanya. Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto membenarkan, pihaknya telah melakukan pertemuan internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) serta pimpinan KPK guna membahas rencana pembentukan Densus Tipikor di Istana Negara. "Hari ini ada rapat terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga hadir pimpinan KPK. Kami membahas mengenai usulan Densus Tipikor dari kepolisian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017. Wiranto mengakui, bahwa pembahasan berlangsung cukup intens. Seluruh masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga telah ditampung oleh Kepala Negara.‎ “Beberapa pertimbangan yang saya kemukakan, yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian. Berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu ada langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor,” ungkapnya. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pelaksanaan pembentukan Densus Tipikor Polri masih memerlukan kajian-kajian yang lebih jauh lagi. Apalagi, pembentukan Densus Tipikor masih memerlukan payung hukum.‎ "Mengapa? Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap. Itu tentu butuh payung Undang-undang. Kemudian juga yang menyangkut masalah-masalah prosesnya. Dari Menpan RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya," terangnya.JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijak dalam memutuskan penundaan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Keputusan Presiden Jokowi itu dianggap menjadi tantangan bagi Polri dan Kejaksaan agar lebih bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Keputusan bijak dan tantangan bagi Polri dan jaksa agar kerjasama lebih solid dan sinergitas dengan KPK," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).Walaupun, dia mengklaim bahwa Fraksi PDIP menilai perlu pembentukan Densus Tipikor itu. "Tapi kami memahami pandangan yang seperti dikatakan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) bahwa pengawasan ini kan sudah banyak, Pak JK sebut ada enam, ada inspektorat, BPK dan seterusnya. Nah sampai kapan? Ternyata ketika membuat lembaga pengawas, yang mengawasi juga lapar," paparnya. (Baca juga: Pembentukan Densus Tipikor Ditunda, KPK Dapat Catatan Introspeksi Kinerja)Dia menambahkan, persoalan terbesar bangsa ini dalam pembangunan adalah birokrasi yang berbiaya tinggi. "Mengapa tinggi? Dengan idiom-idiom kalau bisa lambat kenapa dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah," ungkapnya.Lebih lanjut dia mengatakan, idiom-idiom seperti itu menggambarkan birokrasi yang memperlambat. "Mengapa memperlambat atau mempersulit? karena rejeki lebih besar. Ini semua berburu rejeki," katanya. Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto membenarkan, pihaknya telah melakukan pertemuan internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) serta pimpinan KPK guna membahas rencana pembentukan Densus Tipikor di Istana Negara. "Hari ini ada rapat terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga hadir pimpinan KPK. Kami membahas mengenai usulan Densus Tipikor dari kepolisian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017. Wiranto mengakui, bahwa pembahasan berlangsung cukup intens. Seluruh masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga telah ditampung oleh Kepala Negara.‎ “Beberapa pertimbangan yang saya kemukakan, yang pertama, usulan itu berangkat dari satu niat baik dari kepolisian. Berangkat dari satu pemikiran bahwa korupsi yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga masih juga terlihat marak sehingga perlu ada langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor,” ungkapnya. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pelaksanaan pembentukan Densus Tipikor Polri masih memerlukan kajian-kajian yang lebih jauh lagi. Apalagi, pembentukan Densus Tipikor masih memerlukan payung hukum.‎ "Mengapa? Karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan satu atap. Itu tentu butuh payung Undang-undang. Kemudian juga yang menyangkut masalah-masalah prosesnya. Dari Menpan RB menyatakan bahwa masih cukup panjang prosesnya," terangnya.