Hal itulah yang dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan.https://news.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803286/semua-partai-politik-wajib-diverifikasi-faktual-perludem-untuk-memberikan-kesamaan-perlakuan-calon-peserta-pemiluidhttps://news.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803286/semua-partai-politik-wajib-diverifikasi-faktual-perludem-untuk-memberikan-kesamaan-perlakuan-calon-peserta-pemiluhttps://news.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803286/semua-partai-politik-wajib-diverifikasi-faktual-perludem-untuk-memberikan-kesamaan-perlakuan-calon-peserta-pemiluJum'at 27 Oktober 2017 05:18 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi. Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/10/27/337/1803286/semua-partai-politik-wajib-diverifikasi-faktual-perludem-untuk-memberikan-kesamaan-perlakuan-calon-peserta-pemilu-DqfgdEzcuG.jpg JAKARTA - Peneliti asal organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil menegaskan semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,‎ wajib dilakukan verifikasi faktual. Sebabnya, kata Fadil, verifikasi faktual tersebut untuk menyamakan persepsi di masyarakat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun pemerintah memberikan aturan yang sama terhadap semua partai politik calon pe‎serta Pilpres 2019. "Hal ini penting, untuk memberikan kesamaan perl‎akuan terhaap seluruh partai politik calon peserta pemilu," kata Fadil saat dikonfirmasi, Jumat (27/10/2017). Baca: Tak Lolos Verifikasi KPU, Partai Idaman Pastikan Gugatan UU Pemilu di MK Jalan Terus Diketahui sebelumnya, Perludem bersama dengan sejumlah pihak lainnya mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Terlebih gugatan tersebut ditujukan ke Pasal 173 ayat 1,2, dan 3 UU Pemilu. Seba‎gamaina dalam Pasal 173 tersebut mengatur bahwa Parpol yang telah lolos verifikasi di Pemilu 2014, maka tidak perlu kembali mengikuti verifikasi untuk Pemilu serentak 2019. Hal itulah yang dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan. Oleh karenanya, Perludem bersikukuh ingin semua partai mendapatkan perlakuan yang sama yakni dilakukan verifikasi secara faktual. "Menurut saya, semua partai itu harus diverifikasi secara faktual, termasuk partai yang sudah jadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya," pungkas Fadil. JAKARTA - Peneliti asal organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil menegaskan semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,‎ wajib dilakukan verifikasi faktual. Sebabnya, kata Fadil, verifikasi faktual tersebut untuk menyamakan persepsi di masyarakat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun pemerintah memberikan aturan yang sama terhadap semua partai politik calon pe‎serta Pilpres 2019. "Hal ini penting, untuk memberikan kesamaan perl‎akuan terhaap seluruh partai politik calon peserta pemilu," kata Fadil saat dikonfirmasi, Jumat (27/10/2017). Baca: Tak Lolos Verifikasi KPU, Partai Idaman Pastikan Gugatan UU Pemilu di MK Jalan Terus Diketahui sebelumnya, Perludem bersama dengan sejumlah pihak lainnya mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Terlebih gugatan tersebut ditujukan ke Pasal 173 ayat 1,2, dan 3 UU Pemilu. Seba‎gamaina dalam Pasal 173 tersebut mengatur bahwa Parpol yang telah lolos verifikasi di Pemilu 2014, maka tidak perlu kembali mengikuti verifikasi untuk Pemilu serentak 2019. Hal itulah yang dianggap dapat menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan. Oleh karenanya, Perludem bersikukuh ingin semua partai mendapatkan perlakuan yang sama yakni dilakukan verifikasi secara faktual. "Menurut saya, semua partai itu harus diverifikasi secara faktual, termasuk partai yang sudah jadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya," pungkas Fadil.