Menurut Jokowi, itu merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membuat Perppu.https://news.okezone.com/read/2017/11/15/340/1814706/soal-uu-ormas-presiden-jokowi-siap-bertanggung-jawabidhttps://news.okezone.com/read/2017/11/15/340/1814706/soal-uu-ormas-presiden-jokowi-siap-bertanggung-jawabhttps://news.okezone.com/read/2017/11/15/340/1814706/soal-uu-ormas-presiden-jokowi-siap-bertanggung-jawabRabu 15 November 2017 20:19 WIBSubhan SabuPresiden Jokowi di Manado (Foto: Subhan Sabu)https://img.okezone.com/content/2017/11/15/340/1814706/soal-uu-ormas-presiden-jokowi-siap-bertanggung-jawab-f9Kb5GjCZM.JPGMANADO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap setiap keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kini sudah disahkan DPR menjadi undang-undang. "Mengenai Perppu No 2 tentang Ormas, kita ini juga ragu-ragu, saya sampaikan kepada menteri-menteri, sudah siapkan, setiap memutuskan, saya bertanggung jawab," ujar Jokowi, Rabu (15/11/2017).  (Baca Juga: Cari Aman dalam Polemik UU Ormas, Demokrat Berpotensi Lakukan Blunder) Menurut Jokowi, itu merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membuat Perppu. "Kalau masih mikir masih ada yang anti-Pancasila, kemudian menjadikan keutuhan bangsa ini ke depan eksistensi bangsa ini ke depan dipertaruhkan, saya bilang tidak, dengan risiko apapun akan saya terima keputusan melalui Perppu Nomor 2 ini," ujar Jokowi. Setelah disetujui DPR masih ada Mahkamah Konstitusi (MK), kata Jokowi, tidak apa-apa karena itu merupakan mekanisme hukum yang harus dilalui dan ia mempersilahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan menjunjung hukum. "Tapi, kalau keberanian itu tidak kita lakukan, ya kita akan menjadi ragu-ragu terus. Kita ini memang enggak tahu, takut terhadap apa, enggak tahu saya," pungkas Jokowi. Sekadar diketahui, Jokowi datang ke Manado untuk membuka Kongres ke-XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Jokowi tiba di Manado sekira pukul 00.30 Wita setelah menghadiri KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina. Turut serta bersama rombongan kepresidenan menghadiri Kongres ke-XX GMNI, ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono; Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anum; Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Baca Juga: PKS Tak Mau Inisiasi Revisi UU Ormas, tapi Siap Mengawasi agar Tidak Menyimpang)MANADO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap setiap keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kini sudah disahkan DPR menjadi undang-undang. "Mengenai Perppu No 2 tentang Ormas, kita ini juga ragu-ragu, saya sampaikan kepada menteri-menteri, sudah siapkan, setiap memutuskan, saya bertanggung jawab," ujar Jokowi, Rabu (15/11/2017).  (Baca Juga: Cari Aman dalam Polemik UU Ormas, Demokrat Berpotensi Lakukan Blunder) Menurut Jokowi, itu merupakan hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk membuat Perppu. "Kalau masih mikir masih ada yang anti-Pancasila, kemudian menjadikan keutuhan bangsa ini ke depan eksistensi bangsa ini ke depan dipertaruhkan, saya bilang tidak, dengan risiko apapun akan saya terima keputusan melalui Perppu Nomor 2 ini," ujar Jokowi. Setelah disetujui DPR masih ada Mahkamah Konstitusi (MK), kata Jokowi, tidak apa-apa karena itu merupakan mekanisme hukum yang harus dilalui dan ia mempersilahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi dan menjunjung hukum. "Tapi, kalau keberanian itu tidak kita lakukan, ya kita akan menjadi ragu-ragu terus. Kita ini memang enggak tahu, takut terhadap apa, enggak tahu saya," pungkas Jokowi. Sekadar diketahui, Jokowi datang ke Manado untuk membuka Kongres ke-XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Jokowi tiba di Manado sekira pukul 00.30 Wita setelah menghadiri KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina. Turut serta bersama rombongan kepresidenan menghadiri Kongres ke-XX GMNI, ada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono; Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anum; Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Baca Juga: PKS Tak Mau Inisiasi Revisi UU Ormas, tapi Siap Mengawasi agar Tidak Menyimpang)