KPU masih mendapatkan pegawai pinjaman dari pemda atau instansi lain.https://news.okezone.com/read/2017/11/24/337/1820004/anggaran-dan-sdm-jadi-kendala-kpu-dalam-menyelenggarakan-pikadaidhttps://news.okezone.com/read/2017/11/24/337/1820004/anggaran-dan-sdm-jadi-kendala-kpu-dalam-menyelenggarakan-pikadahttps://news.okezone.com/read/2017/11/24/337/1820004/anggaran-dan-sdm-jadi-kendala-kpu-dalam-menyelenggarakan-pikadaJum'at 24 November 2017 16:48 WIBFadel PrayogaIlustrasi. Foto Okezonehttps://img.okezone.com/content/2017/11/24/337/1820004/anggaran-dan-sdm-jadi-kendala-kpu-dalam-menyelenggarakan-pikada-p9ToFE0jHV.jpg YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI Arif Rahman Hakim mengatakan, dalam mengelola pesta demokrasi di Tanah Air pihaknya mengalami beberapa kendala. Kata dia, di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan KPU masih amat terbatas. "Jadi kalau kemudian syarat-syarat terpenuhi semua, menjadi mudah kita mengelola pemilihan maupun pemilu. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini memang masih belum sesuai harapan," kata Arif di Yogyakarta, Kamis, 23 November 2017 malam. Saat ini, kata Arif, pihaknya memikiki satuan kerja (satker) berjumlah 549 yang terdiri atas 1 satker di tingkat pusat, 34 satker di tingkat provinsi, dan 514 satker di tingkat kabupaten/kota. "Jumlah yang ada saat ini masih belum sesuai kebutuhan. Sebagai contoh perhitungan kita, jumlah SDM yang harus ada" 9.700 PNS, namun baru 51% dimiliki KPU yaitu sekitar 5.300 PNS. Sisanya KPU masih mendapatkan pegawai pinjaman dari pemda atau instansi lain," imbuhnya. Lebih dalam, Arif menekankan, KPU pun juga menghadapi minimnya sarana dan prasaran yang dimilikinya. Kata dia, hampir 63% kantor KPU di tingkat kabupaten/kota masih berstatus pinjaman dari pemerintah daerah. "Kami berharap dalam menyelenggarakan pemilu nanti, KPU dapat dukungan dari seluruh stakeholder untuk memenuhi SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana," pungkasnya. YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI Arif Rahman Hakim mengatakan, dalam mengelola pesta demokrasi di Tanah Air pihaknya mengalami beberapa kendala. Kata dia, di antaranya adalah sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana-prasarana yang dibutuhkan KPU masih amat terbatas. "Jadi kalau kemudian syarat-syarat terpenuhi semua, menjadi mudah kita mengelola pemilihan maupun pemilu. Namun kondisi yang kita hadapi saat ini memang masih belum sesuai harapan," kata Arif di Yogyakarta, Kamis, 23 November 2017 malam. Saat ini, kata Arif, pihaknya memikiki satuan kerja (satker) berjumlah 549 yang terdiri atas 1 satker di tingkat pusat, 34 satker di tingkat provinsi, dan 514 satker di tingkat kabupaten/kota. "Jumlah yang ada saat ini masih belum sesuai kebutuhan. Sebagai contoh perhitungan kita, jumlah SDM yang harus ada" 9.700 PNS, namun baru 51% dimiliki KPU yaitu sekitar 5.300 PNS. Sisanya KPU masih mendapatkan pegawai pinjaman dari pemda atau instansi lain," imbuhnya. Lebih dalam, Arif menekankan, KPU pun juga menghadapi minimnya sarana dan prasaran yang dimilikinya. Kata dia, hampir 63% kantor KPU di tingkat kabupaten/kota masih berstatus pinjaman dari pemerintah daerah. "Kami berharap dalam menyelenggarakan pemilu nanti, KPU dapat dukungan dari seluruh stakeholder untuk memenuhi SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana," pungkasnya.