"Sentra penyelenggara pemilu harus profesional dan obyektif dalam bertugas"https://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1822907/indeks-kerawanan-pemilu-harus-jadi-perhatian-khusus-kpu-dan-kepolisianidhttps://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1822907/indeks-kerawanan-pemilu-harus-jadi-perhatian-khusus-kpu-dan-kepolisianhttps://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1822907/indeks-kerawanan-pemilu-harus-jadi-perhatian-khusus-kpu-dan-kepolisianKamis 30 November 2017 05:30 WIBFahreza RizkyIlustrasi https://img.okezone.com/content/2017/11/30/337/1822907/indeks-kerawanan-pemilu-harus-jadi-perhatian-khusus-kpu-dan-kepolisian-MCOlWzfzWe.jpgJAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus dijadikan perhatian khusus oleh stakeholder terkait, seperti Komisi Pemilihan UMUM (kPU) dan aparat kepolisian. "IKP ini harus menjadi perhatian khusus penyelenggara pemilu dan aparat keamanan," kata Baidowi saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (30/11/2017).  (Baca: Isu SARA Diprediksi Ramai di Pilkada 2018, Wakapolri Ajak Masyarakat Bersatu) Menurut dia suksesnya dua Pilkada Serentak harus terulang pada tahap III ini. Selain itu, ia juga meminta aparat keamanan harus melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan penyebab kerusuhan. "Sentra penyelenggara pemilu harus profesional dan obyektif dalam bertugas," pungkas dia. Berdasarkan IKP 2018 yang dilaunching Bawaslu, tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi. Kategori daerah yang masuk dalam klasifikasi kerawanan tinggi memiliki nilai antara 3,00 sampai 5,00. Papua berada di angka 3,14, Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat 3,04. Sedangkan 14 provinsi lain yang mengikuti Pilkada masuk dalam kategori sedang dengan nilai antara 2,00 sampai 2,99. JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi mengatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus dijadikan perhatian khusus oleh stakeholder terkait, seperti Komisi Pemilihan UMUM (kPU) dan aparat kepolisian. "IKP ini harus menjadi perhatian khusus penyelenggara pemilu dan aparat keamanan," kata Baidowi saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (30/11/2017).  (Baca: Isu SARA Diprediksi Ramai di Pilkada 2018, Wakapolri Ajak Masyarakat Bersatu) Menurut dia suksesnya dua Pilkada Serentak harus terulang pada tahap III ini. Selain itu, ia juga meminta aparat keamanan harus melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan penyebab kerusuhan. "Sentra penyelenggara pemilu harus profesional dan obyektif dalam bertugas," pungkas dia. Berdasarkan IKP 2018 yang dilaunching Bawaslu, tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan tinggi. Kategori daerah yang masuk dalam klasifikasi kerawanan tinggi memiliki nilai antara 3,00 sampai 5,00. Papua berada di angka 3,14, Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat 3,04. Sedangkan 14 provinsi lain yang mengikuti Pilkada masuk dalam kategori sedang dengan nilai antara 2,00 sampai 2,99.