Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa area rawan korupsi di pemerintahan daerah. Salah satunya mengenai perencanaan anggaran.https://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1823361/mendagri-sebut-perencanaan-anggaran-rawan-dikorupsiidhttps://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1823361/mendagri-sebut-perencanaan-anggaran-rawan-dikorupsihttps://news.okezone.com/read/2017/11/30/337/1823361/mendagri-sebut-perencanaan-anggaran-rawan-dikorupsiKamis 30 November 2017 20:22 WIBHarits Tryan AkhmadMendagri, Tjahjo Kumolo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/11/30/337/1823361/mendagri-sebut-perencanaan-anggaran-rawan-dikorupsi-Q9TtObAc02.jpg JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa area rawan korupsi di pemerintahan daerah. Salah satunya mengenai perencanaan anggaran. “Area rawan korupsi itu satu, perencanaan anggaran,” ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). Politisi PDIP ini juga menuturkan bahwa area rawan adanya tindak pidana korupsi lainnya yakni mengenai dana hibah dan bansos. Lainnya, lanjut dia mengenai retribusi dan pajak. “Dana hibah, bansos, restribusi, pajak dan pembelian barang serta jasa juga merupakan area rawan koruspi,” jelas Tjahjo. Tjahjo pun menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap empat pejabat di Provinsi Jambi merupakan dalam konteks perencanaan anggaran. “OTT di Jambi masuk dalam konteks perencanaan anggaran. Dimana harus ada dua pihak yakni harus ada oknum DPRD dan oknum Pemdanya,” tutur Tjahjo. Oleh karena itu, Tjahjo pun menegaskan, dia terus mengingatkan terus kepada semua pemerintah daerah agar tidak melakukan hal tersebut kembali. “Itu sudah kami ingatkan terus,” pungkasnya. JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada beberapa area rawan korupsi di pemerintahan daerah. Salah satunya mengenai perencanaan anggaran. “Area rawan korupsi itu satu, perencanaan anggaran,” ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). Politisi PDIP ini juga menuturkan bahwa area rawan adanya tindak pidana korupsi lainnya yakni mengenai dana hibah dan bansos. Lainnya, lanjut dia mengenai retribusi dan pajak. “Dana hibah, bansos, restribusi, pajak dan pembelian barang serta jasa juga merupakan area rawan koruspi,” jelas Tjahjo. Tjahjo pun menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap empat pejabat di Provinsi Jambi merupakan dalam konteks perencanaan anggaran. “OTT di Jambi masuk dalam konteks perencanaan anggaran. Dimana harus ada dua pihak yakni harus ada oknum DPRD dan oknum Pemdanya,” tutur Tjahjo. Oleh karena itu, Tjahjo pun menegaskan, dia terus mengingatkan terus kepada semua pemerintah daerah agar tidak melakukan hal tersebut kembali. “Itu sudah kami ingatkan terus,” pungkasnya.