Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menerima hasil keputusan RAPBD.https://news.okezone.com/read/2017/12/05/338/1825512/mendagri-akan-evaluasi-apbd-dki-jakarta-2018idhttps://news.okezone.com/read/2017/12/05/338/1825512/mendagri-akan-evaluasi-apbd-dki-jakarta-2018https://news.okezone.com/read/2017/12/05/338/1825512/mendagri-akan-evaluasi-apbd-dki-jakarta-2018Selasa 05 Desember 2017 16:32 WIBHarits Tryan AkhmadMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (foto: Harits/Okezone)https://img.okezone.com/content/2017/12/05/338/1825512/mendagri-akan-evaluasi-apbd-dki-jakarta-2018-1MmToDa0tV.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menerima hasil keputusan RAPBD antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD. “Sampai sekarang kami belum menerima hasil keputusan antara pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD,” kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Nantinya, politisi PDIP ini pun mengatakan akan mengevaluasi terhadap anggaran ABPD Pemprov DKI Jakarta 2018 ini guna melihat skala prioritas anggaran yang dimana program prioritas harus diutamakan dibanding lainnya. “Bukan motong, tapi mengalihkan sepanjang program skala prioritas tadi belum masuk atau mungkin jangan sampai lebih banyak uang untuk studi banding dari pada uang untuk mengatasi sampah di Jakarta, harus seimbang pokoknya,” jelasnya.   (Baca juga: Mendagri Berharap APBD DKI 2018 Sesuai Sekala Prioritas) (Baca juga: Mendagri Berharap APBD DKI 2018 Sesuai Sekala Prioritas) Tjahjo juga mengatakan, terkait APBD Jakarta tugas Kementerian Dalam Negeri pertama memastikan anggaran prioritas tidak terpotong yang dimana agar program strategis pemerintah pusat berjalan termasuk program prioritas yang sesuai janji politik Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno. "Kemendagri hanya melihat yang penting skala prioritas itu jangan sampai terpotong atau dikurangi, dalam arti memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan, didukung oleh program skala prioritas DKI termasuk memasukan janji politik calon gubernur terpilih harus masuk," pungkasnya. (Baca juga: Disahkan Rp77,117 Triliun, Mendagri Belum Terima Draf APBD DKI) Seperti yang diketahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sebesar Rp77, 11 triliun telah disahkan dalam rapat paripurna oleh DPRD Jakarta yang dilakukan pada tanggal 30 November 2017. JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menerima hasil keputusan RAPBD antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD. “Sampai sekarang kami belum menerima hasil keputusan antara pemerintah Provinsi DKI dengan DPRD,” kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017). Nantinya, politisi PDIP ini pun mengatakan akan mengevaluasi terhadap anggaran ABPD Pemprov DKI Jakarta 2018 ini guna melihat skala prioritas anggaran yang dimana program prioritas harus diutamakan dibanding lainnya. “Bukan motong, tapi mengalihkan sepanjang program skala prioritas tadi belum masuk atau mungkin jangan sampai lebih banyak uang untuk studi banding dari pada uang untuk mengatasi sampah di Jakarta, harus seimbang pokoknya,” jelasnya.   (Baca juga: Mendagri Berharap APBD DKI 2018 Sesuai Sekala Prioritas) (Baca juga: Mendagri Berharap APBD DKI 2018 Sesuai Sekala Prioritas) Tjahjo juga mengatakan, terkait APBD Jakarta tugas Kementerian Dalam Negeri pertama memastikan anggaran prioritas tidak terpotong yang dimana agar program strategis pemerintah pusat berjalan termasuk program prioritas yang sesuai janji politik Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno. "Kemendagri hanya melihat yang penting skala prioritas itu jangan sampai terpotong atau dikurangi, dalam arti memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan, didukung oleh program skala prioritas DKI termasuk memasukan janji politik calon gubernur terpilih harus masuk," pungkasnya. (Baca juga: Disahkan Rp77,117 Triliun, Mendagri Belum Terima Draf APBD DKI) Seperti yang diketahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sebesar Rp77, 11 triliun telah disahkan dalam rapat paripurna oleh DPRD Jakarta yang dilakukan pada tanggal 30 November 2017.