Apakah Anies akan maju di Pilpres 2019?https://news.okezone.com/read/2017/12/10/337/1828033/anies-baswedan-jakarta-dan-pilpres-2019idhttps://news.okezone.com/read/2017/12/10/337/1828033/anies-baswedan-jakarta-dan-pilpres-2019https://news.okezone.com/read/2017/12/10/337/1828033/anies-baswedan-jakarta-dan-pilpres-2019Minggu 10 Desember 2017 07:43 WIBReni LestariAnies Baswedan. (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2017/12/10/337/1828033/anies-baswedan-jakarta-dan-pilpres-2019-hkgOd73bzB.jpgJAKARTA - Menjelang Pemilu 2019, sejumlah lembaga telah merilis hasil survei mengenai calon-calon potensial. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul dalam radar sejumlah survei. Jika Anies memutuskan untuk meninggalkan kursi pimpinan DKI, dan maju ke Pemilu 2019, maka sejarah akan terulang sebagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu melakukan hal yang sama. Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, bukanlah hal yang menyalahi aturan jika hal itu tejadi. Terlebih bila gagasan Anies maju ke 2019 berdasarkan survei masyarakat.   "Kalau rakyat meminta dia jadi menjadi presiden atau wapres, apakah kita harus mengecewakan rakyat. Jokowi melakukan hal yang sama, apa bedanya dengan Anies? Anies juga boleh dong," kata Emrus kepada Okezone, Minggu (10/12/2017).  Memang harus diakui selama kurang lebih dua bulan memimpin DKI belum Anies menunjukkan kinerja yang kinclong. Tetapi menurut Emrus, evaluasi kinerja umumnya dilakukan dalam 100 hari pertama.    "Kita lihat saja kinerja beliau, kalau rakyat meminta ya enggak salah juga," lanjut dia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/12/06/45285/234392_medium.jpg" alt="Ketika Anies Baswedan Salam Komando dengan Penyandang Disabilitas"  width="100%" />  Emrus bahkan berpandangan, akan menjadi sesuatu yang menarik jika nanti Anies dipasangankan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang juga disebut dalam sejumlah lembaga survei dan akan masuk dunia politik usai pensiun. Menurutnya Gatot berpeluang menjadi capres alternatif selain Jokowi dan Prabowo Subianto yang selama ini disebut-sebut akan mengulng rivalitas saat Pemilu 2014 silam.  "Kalau dipasangkan menarik juga (Gatot dan Anies), akan semakin ada calon-calon bermutu. Jokowi kan bermutu, saingannya, katankanlah pasangan lain harus bermutu," ujar Emrus. (Baca juga: Punya Elektabilitas Tinggi, Anies Dinilai Punya Hasrat Maju Jadi Cawapres) Sedangkan menurut pakar tata kota Nirwono Yoga, pergantian kepala daerah yang terlalu cepat karena mengikuti perebutan kursi yang lebih tinggi, berdampak pada pembangunan yang tidak tuntas dan tidak berkesinambungan. "Dalam konteks tata kota sebenarnya model seperti ini tentu tidak akan baik bagi pembangunan kota ke depan, karena bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan kerja dengan cepat kalau dalam waktu singkat mereka sudah harus berpindah," kata Nirwnono, Minggu (10/12/2017). (Baca juga: Survei Elektabilitas Cawapres Tertinggi, Gerindra Ingin Anies Tetap Pimpin Jakarta) Menurut Nirwono, dalam masa kepemimpinan yang diselesaikan tuntas satu periode saja, waktu efektif bekerja kurang lebih hanya dua sampai tahun. Tahun pertama untuk konsolidasi internal, tahun kedua dan ketiga biasanya pembangunan berjalan, tahun keempat hasil pembangunan hendaknya sudah dirasakan, dan tahun kelima kepala daerah bersiap untuk maju kembali atau mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/11/28/45011/233390_medium.jpg" alt="Tinjau Kampung Akuarium, Anies Baswedan Gendong dan Cium Anak Warga Setempat"  width="100%" /> "Ini normal ya bicara normal. Apalagi kalau tidak normal, dalam satu setengah tahun mereka sudah naik, tentu program-program tidak akan bekerja dengan optimal," lanjut dia.  Biasanya, untuk mendongkrak elektabilitas, kepala daerah yang berniat maju ke kontestasi yang lebih tinggi menjalankan program quick win yang langsung dapat dilihat hasilnya oleh masyarakat. Namun, program-program semacam ini juga dinilai bukan solusi untuk memuntaskan pembangunan.  "Kalau kita bicara Jakarta, awalnya Pak Jokowi langsung menata Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, kemudian warga segera direlokasi ke rumah susun. Setelah lima tahun sejak pak Jokowi menjabat gubernur, berhenti sekarang. Revitalisasi waduknya itu masih ada 7 ribu KK yang belum dipindahkan terutama bagian barat, terus Waduk Ria Rio dari 25 hektar yang sudah dibebaskan, baru 4 hektar yang ditata," jelas Nirwono. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8xMS8yNy8xLzEwNTg1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Nirwono Yoga kemudian menyarankan agar Anies berhenti untuk menjalankan program kontroverial yang justru akan memperburuk citranya.. "Contohnya peninjauan kembali Pergub untuk pencabutan larangan kendaraan motor di Thamrin, terus kemudian ada usulan Alexis sempat ditutup, sekarang sudah mulai buka, tempat-tempat lain juga belum tersentuh. Terus kemarin mengizinkan Monas untuk kegiatan akbar, meninjau Pergub-nya lagi," kata Nirwono. Nirwono menilai, kebijakan tata kota yang diambil Anies belakangan ini justru akan menjadi bumerang baginya. Seharusnya Anies memilih menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat dilihat hasilnya degan cepat. Hal itu lazim dilakukan kepala daerah yang berniat meraih jabatan yang lebih tinggi.  Menurut Nirwono, daripada menjalankan program-program kontroversial, Anies sebaiknya fokus menjalankan 23 janji kampanye. Dari 23 program yang dijanjikan saat kampanye, ada setidaknya tiga yang bisa secara cepat dijalankan.  "Satu, (program) OK Oce, kedua, rumah DP 0 rupiah, ketiga reklamasi. Itu dulu digarap, bisa enggak tahun depan ini OK Oce langsung dilakukan di tingkat kelaurahan di DKI? program-program tadi akan membangkitkan perubahan," katanya. "Rumah DP 0 rupiah, cari saja stu atau dua lokasi untuk menjadi pilot project mereka untuk dibangun dalam waktu satu tahun, kalau itu terwujud mereka akan mendapat elektabilitas yang cukup signifikan," jelas Nirwono. JAKARTA - Menjelang Pemilu 2019, sejumlah lembaga telah merilis hasil survei mengenai calon-calon potensial. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan muncul dalam radar sejumlah survei. Jika Anies memutuskan untuk meninggalkan kursi pimpinan DKI, dan maju ke Pemilu 2019, maka sejarah akan terulang sebagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dulu melakukan hal yang sama. Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, bukanlah hal yang menyalahi aturan jika hal itu tejadi. Terlebih bila gagasan Anies maju ke 2019 berdasarkan survei masyarakat.   "Kalau rakyat meminta dia jadi menjadi presiden atau wapres, apakah kita harus mengecewakan rakyat. Jokowi melakukan hal yang sama, apa bedanya dengan Anies? Anies juga boleh dong," kata Emrus kepada Okezone, Minggu (10/12/2017).  Memang harus diakui selama kurang lebih dua bulan memimpin DKI belum Anies menunjukkan kinerja yang kinclong. Tetapi menurut Emrus, evaluasi kinerja umumnya dilakukan dalam 100 hari pertama.    "Kita lihat saja kinerja beliau, kalau rakyat meminta ya enggak salah juga," lanjut dia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/12/06/45285/234392_medium.jpg" alt="Ketika Anies Baswedan Salam Komando dengan Penyandang Disabilitas"  width="100%" />  Emrus bahkan berpandangan, akan menjadi sesuatu yang menarik jika nanti Anies dipasangankan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang juga disebut dalam sejumlah lembaga survei dan akan masuk dunia politik usai pensiun. Menurutnya Gatot berpeluang menjadi capres alternatif selain Jokowi dan Prabowo Subianto yang selama ini disebut-sebut akan mengulng rivalitas saat Pemilu 2014 silam.  "Kalau dipasangkan menarik juga (Gatot dan Anies), akan semakin ada calon-calon bermutu. Jokowi kan bermutu, saingannya, katankanlah pasangan lain harus bermutu," ujar Emrus. (Baca juga: Punya Elektabilitas Tinggi, Anies Dinilai Punya Hasrat Maju Jadi Cawapres) Sedangkan menurut pakar tata kota Nirwono Yoga, pergantian kepala daerah yang terlalu cepat karena mengikuti perebutan kursi yang lebih tinggi, berdampak pada pembangunan yang tidak tuntas dan tidak berkesinambungan. "Dalam konteks tata kota sebenarnya model seperti ini tentu tidak akan baik bagi pembangunan kota ke depan, karena bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan kerja dengan cepat kalau dalam waktu singkat mereka sudah harus berpindah," kata Nirwnono, Minggu (10/12/2017). (Baca juga: Survei Elektabilitas Cawapres Tertinggi, Gerindra Ingin Anies Tetap Pimpin Jakarta) Menurut Nirwono, dalam masa kepemimpinan yang diselesaikan tuntas satu periode saja, waktu efektif bekerja kurang lebih hanya dua sampai tahun. Tahun pertama untuk konsolidasi internal, tahun kedua dan ketiga biasanya pembangunan berjalan, tahun keempat hasil pembangunan hendaknya sudah dirasakan, dan tahun kelima kepala daerah bersiap untuk maju kembali atau mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/11/28/45011/233390_medium.jpg" alt="Tinjau Kampung Akuarium, Anies Baswedan Gendong dan Cium Anak Warga Setempat"  width="100%" /> "Ini normal ya bicara normal. Apalagi kalau tidak normal, dalam satu setengah tahun mereka sudah naik, tentu program-program tidak akan bekerja dengan optimal," lanjut dia.  Biasanya, untuk mendongkrak elektabilitas, kepala daerah yang berniat maju ke kontestasi yang lebih tinggi menjalankan program quick win yang langsung dapat dilihat hasilnya oleh masyarakat. Namun, program-program semacam ini juga dinilai bukan solusi untuk memuntaskan pembangunan.  "Kalau kita bicara Jakarta, awalnya Pak Jokowi langsung menata Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, kemudian warga segera direlokasi ke rumah susun. Setelah lima tahun sejak pak Jokowi menjabat gubernur, berhenti sekarang. Revitalisasi waduknya itu masih ada 7 ribu KK yang belum dipindahkan terutama bagian barat, terus Waduk Ria Rio dari 25 hektar yang sudah dibebaskan, baru 4 hektar yang ditata," jelas Nirwono. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8xMS8yNy8xLzEwNTg1Mi8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>Nirwono Yoga kemudian menyarankan agar Anies berhenti untuk menjalankan program kontroverial yang justru akan memperburuk citranya.. "Contohnya peninjauan kembali Pergub untuk pencabutan larangan kendaraan motor di Thamrin, terus kemudian ada usulan Alexis sempat ditutup, sekarang sudah mulai buka, tempat-tempat lain juga belum tersentuh. Terus kemarin mengizinkan Monas untuk kegiatan akbar, meninjau Pergub-nya lagi," kata Nirwono. Nirwono menilai, kebijakan tata kota yang diambil Anies belakangan ini justru akan menjadi bumerang baginya. Seharusnya Anies memilih menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat dilihat hasilnya degan cepat. Hal itu lazim dilakukan kepala daerah yang berniat meraih jabatan yang lebih tinggi.  Menurut Nirwono, daripada menjalankan program-program kontroversial, Anies sebaiknya fokus menjalankan 23 janji kampanye. Dari 23 program yang dijanjikan saat kampanye, ada setidaknya tiga yang bisa secara cepat dijalankan.  "Satu, (program) OK Oce, kedua, rumah DP 0 rupiah, ketiga reklamasi. Itu dulu digarap, bisa enggak tahun depan ini OK Oce langsung dilakukan di tingkat kelaurahan di DKI? program-program tadi akan membangkitkan perubahan," katanya. "Rumah DP 0 rupiah, cari saja stu atau dua lokasi untuk menjadi pilot project mereka untuk dibangun dalam waktu satu tahun, kalau itu terwujud mereka akan mendapat elektabilitas yang cukup signifikan," jelas Nirwono.