Rapat paripurna DPR RI, Senin (11/12/2017) akhirnya dibuka setelah sempat ditunda sejak pukul 11.00 WIB.https://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828700/surat-pengunduran-diri-setnov-dan-penunjukan-azis-syamsudin-dibacakan-di-paripurna-dpridhttps://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828700/surat-pengunduran-diri-setnov-dan-penunjukan-azis-syamsudin-dibacakan-di-paripurna-dprhttps://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828700/surat-pengunduran-diri-setnov-dan-penunjukan-azis-syamsudin-dibacakan-di-paripurna-dprSenin 11 Desember 2017 18:56 WIBBayu Septiantohttps://img.okezone.com/content/2017/12/11/337/1828700/surat-pengunduran-diri-setnov-dan-penunjukan-azis-syamsudin-dibacakan-di-paripurna-dpr-0Iknbsh2el.jpgJAKARTA - Rapat paripurna DPR RI, Senin (11/12/2017) akhirnya dibuka setelah sempat ditunda sejak pukul 11.00 WIB. Penundaan diakibatkan karena adanya rapat antara pimpinan dan Badan Musyawarah DPR membahas adanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto. Rapat pun dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dalam rapat paripurna ini, Fadli membacakan sejumlah surat yang masuk ke meja pimpinan DPR, salah satunya adalah surat pengunduran diri Novanto. Surat tersebut masuk pada 6 Desember 2017. "Surat pernyataan Drs Setya Novanto, Ak MM, Ketua DPR periode 2014-2019, yang ditujukan ke pimpinan tanggal 6 Desember 2017," kata Fadli di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017). Selain itu, Fadli juga membacakan surat dari DPP Golkar dan Fraksi Golkar tentang pergantian Ketua DPR. Setidaknya ada empat surat dari Fraksi Partai Golkar terkait hal tersebut. Surat-surat itu yakni: 1. Surat DPP Partai Golkar Nomor B1482/Golkar/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI dari Partai Golkar ditujukan kepada pimpinan DPR RI; 2. Surat dari FPG Nomor INT.1674/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pergantian Ketua DPR RI; 3. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberitahuan terkait pergantian Ketua DPR RI yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI; 4. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pembatalan surat yang ditujukan ke pimpinan DPR RI; Rapat paripurna kali ini juga membacakan surat dari F-PKS yang meminta Fahri Hamzah tak lagi menjabat sebagai pimpinan DPR. "Surat F-PKS Nomor 09/EXPFPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal tindak lanjut surat DPP PKS," ucap Fadli. Sebelumnya Rapat antara pimpinan dan Badan Musyawarah DPR yang membahas adanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto Menghasilkan usulan Azis menjadi Ketua DPR hanya disetujui untuk dibacakan suratnya dalam rapat paripurna, namun tak dilaksanakan keputusannya. "Surat Aziz tetap dibacakan, tapi tidak ada pelaksanaannya. Lihat mekanisme berikut. Nanti sesuai aturan di Golkar dan fraksi sendiri," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Robert J Kardinal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017). Robert menambahkan usulan tersebut dikembalikan kepada fraksi Partai Golkar. "Nanti diproses sesuai mekanisme. Fraksi itu kepanjangan partai. Hanya menyampaikan surat partai," tukas Robert. JAKARTA - Rapat paripurna DPR RI, Senin (11/12/2017) akhirnya dibuka setelah sempat ditunda sejak pukul 11.00 WIB. Penundaan diakibatkan karena adanya rapat antara pimpinan dan Badan Musyawarah DPR membahas adanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto. Rapat pun dibuka dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dalam rapat paripurna ini, Fadli membacakan sejumlah surat yang masuk ke meja pimpinan DPR, salah satunya adalah surat pengunduran diri Novanto. Surat tersebut masuk pada 6 Desember 2017. "Surat pernyataan Drs Setya Novanto, Ak MM, Ketua DPR periode 2014-2019, yang ditujukan ke pimpinan tanggal 6 Desember 2017," kata Fadli di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017). Selain itu, Fadli juga membacakan surat dari DPP Golkar dan Fraksi Golkar tentang pergantian Ketua DPR. Setidaknya ada empat surat dari Fraksi Partai Golkar terkait hal tersebut. Surat-surat itu yakni: 1. Surat DPP Partai Golkar Nomor B1482/Golkar/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI dari Partai Golkar ditujukan kepada pimpinan DPR RI; 2. Surat dari FPG Nomor INT.1674/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pergantian Ketua DPR RI; 3. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pemberitahuan terkait pergantian Ketua DPR RI yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI; 4. Surat F-PG DPR RI Nomor INT001743/FPG/DPRRI/12/2017 tertanggal 8 Desember 2017 perihal pembatalan surat yang ditujukan ke pimpinan DPR RI; Rapat paripurna kali ini juga membacakan surat dari F-PKS yang meminta Fahri Hamzah tak lagi menjabat sebagai pimpinan DPR. "Surat F-PKS Nomor 09/EXPFPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017 perihal tindak lanjut surat DPP PKS," ucap Fadli. Sebelumnya Rapat antara pimpinan dan Badan Musyawarah DPR yang membahas adanya surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan surat penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto Menghasilkan usulan Azis menjadi Ketua DPR hanya disetujui untuk dibacakan suratnya dalam rapat paripurna, namun tak dilaksanakan keputusannya. "Surat Aziz tetap dibacakan, tapi tidak ada pelaksanaannya. Lihat mekanisme berikut. Nanti sesuai aturan di Golkar dan fraksi sendiri," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Robert J Kardinal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017). Robert menambahkan usulan tersebut dikembalikan kepada fraksi Partai Golkar. "Nanti diproses sesuai mekanisme. Fraksi itu kepanjangan partai. Hanya menyampaikan surat partai," tukas Robert.