Dua hari jelang sidang praperadilan Setya Novanto, KPK berdoa agar terdakwa sehat walafiat.https://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828702/jelang-sidang-dakwaan-kpk-berdoa-setya-novanto-sehatidhttps://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828702/jelang-sidang-dakwaan-kpk-berdoa-setya-novanto-sehathttps://news.okezone.com/read/2017/12/11/337/1828702/jelang-sidang-dakwaan-kpk-berdoa-setya-novanto-sehatSenin 11 Desember 2017 19:00 WIBTaufik FajarWakil Ketua KPK Laode M Syarif (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2017/12/11/337/1828702/jelang-sidang-dakwaan-kpk-berdoa-setya-novanto-sehat-8W1DapLHiF.jpg JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa kesehatan Ketua DPR Setya Novanto sebelum sidang perdana pembacaan dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dilakukan. Dimana sidang perdana tersebut, pada 13 Desember 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Pertama yang kami periksa adalah, apakah seseorang bisa stand for trial atau tidak," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017). Laode menjelaskan, bahwa pada umumnya pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum terdakwa dibawa ke meja hijau. Maka itu, ia berharap, Setnov dalam kondisi sehat untuk mengikuti sidang perdana pembacaan dakwaan nantinya. "Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau (Setnov), sehat pada sidang perdana," tuturnya. Laode juga yakin dengan adanya dugaan keterlibatan Setnov dalam korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dan telah dituangkan dalam surat dakwaan. "Dalam surat dakwaan itu dibeberkan peran Setnov dan penerimaan uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu," pungkasnya. Sekadar diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Setya Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017. Setya Novanto diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Atas perbuatan itu, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa kesehatan Ketua DPR Setya Novanto sebelum sidang perdana pembacaan dakwaan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dilakukan. Dimana sidang perdana tersebut, pada 13 Desember 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Pertama yang kami periksa adalah, apakah seseorang bisa stand for trial atau tidak," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12/2017). Laode menjelaskan, bahwa pada umumnya pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum terdakwa dibawa ke meja hijau. Maka itu, ia berharap, Setnov dalam kondisi sehat untuk mengikuti sidang perdana pembacaan dakwaan nantinya. "Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau (Setnov), sehat pada sidang perdana," tuturnya. Laode juga yakin dengan adanya dugaan keterlibatan Setnov dalam korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun dan telah dituangkan dalam surat dakwaan. "Dalam surat dakwaan itu dibeberkan peran Setnov dan penerimaan uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun itu," pungkasnya. Sekadar diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Setya Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017. Setya Novanto diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Atas perbuatan itu, S‎etya Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP‎.