Setya Novanto terbukti pernah meloby Ganjar Pranowo di Bali terkait kasus E-KTP.https://news.okezone.com/read/2017/12/13/337/1829913/lobi-ganjar-pranowo-setnov-jangan-galak-galak-untuk-urusan-e-ktpidhttps://news.okezone.com/read/2017/12/13/337/1829913/lobi-ganjar-pranowo-setnov-jangan-galak-galak-untuk-urusan-e-ktphttps://news.okezone.com/read/2017/12/13/337/1829913/lobi-ganjar-pranowo-setnov-jangan-galak-galak-untuk-urusan-e-ktpRabu 13 Desember 2017 19:13 WIBArie Dwi SatrioSetya Novanto bersama Ganjar Pranowo (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2017/12/13/337/1829913/loby-ganjar-pranowo-setnov-jangan-galak-galak-untuk-urusan-e-ktp-fV5l0eBRWr.jpgJAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013, Setya Novanto sempat melobi mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo terkait proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Lobi-lobi itu dilancarkan ‎Novanto saat bertemu Ganjar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, diantara akhir 2010 dan awal 2011. Saat itu, Novanto meminta agar Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut tidak galak-galak soal proyek e-KTP. "‎Terdakwa menyampaikan kepada Ganjar Pranowo agar jangan galak-galak untuk urusan e-KTP, " kata Jaksa KPK, Ahmad Burhanudin saat membacakan dakwaan Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).  (Baca Juga: 5 Pertemuan Keterlibatan Setya Novanto di Kasus Korupsi E-KTP) Ganjar pun sempat menanggapi lobi-lobi dari Novanto tersebut. Namun, tanggapan Ganjar tersebut ‎tidak menjadi pembahasan yang cukup serius. "Ganjar Pranowo menanggapinya dengan mengatakan, 'Oh gitu ya. Saya ga ada urusan'," jelasnya. Sekadar informasi, Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012. (Baca Juga: Sederet Nama yang Diperkaya Setya Novanto dari Korupsi E-KTP) Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013, Setya Novanto sempat melobi mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo terkait proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut. Lobi-lobi itu dilancarkan ‎Novanto saat bertemu Ganjar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, diantara akhir 2010 dan awal 2011. Saat itu, Novanto meminta agar Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut tidak galak-galak soal proyek e-KTP. "‎Terdakwa menyampaikan kepada Ganjar Pranowo agar jangan galak-galak untuk urusan e-KTP, " kata Jaksa KPK, Ahmad Burhanudin saat membacakan dakwaan Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).  (Baca Juga: 5 Pertemuan Keterlibatan Setya Novanto di Kasus Korupsi E-KTP) Ganjar pun sempat menanggapi lobi-lobi dari Novanto tersebut. Namun, tanggapan Ganjar tersebut ‎tidak menjadi pembahasan yang cukup serius. "Ganjar Pranowo menanggapinya dengan mengatakan, 'Oh gitu ya. Saya ga ada urusan'," jelasnya. Sekadar informasi, Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012. (Baca Juga: Sederet Nama yang Diperkaya Setya Novanto dari Korupsi E-KTP) Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎