Ada 171 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak di 2018https://news.okezone.com/read/2018/01/11/337/1843696/meneropong-pola-konflik-di-tahun-politikidhttps://news.okezone.com/read/2018/01/11/337/1843696/meneropong-pola-konflik-di-tahun-politikhttps://news.okezone.com/read/2018/01/11/337/1843696/meneropong-pola-konflik-di-tahun-politikKamis 11 Januari 2018 19:34 WIBOris RiswanIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2018/01/11/337/1843696/meneropong-pola-konflik-di-tahun-politik-aEf60DWJmY.jpegBANDUNG - Pilkada Serentak akan bergulir pada 27 Juni 2018. Total, ada 171 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak tersebut untuk menentukan siapa yang akan jadi kepala daerah di wilayah masing-masing. Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan pilkada serentak pada 2018 akan menjadi pondasi atau acuan untuk pileg dan pilpres pada 2019 mendatang. Hasil pilkada serentak di suatu wilayah, besar kemungkinan akan sama dengan pemilu 2019. "Jadi, menang di pilkada 2018, maka peluang (partai) menang di 2019 akan sangat besar," kata Muradi kepada Okezone. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/06/14/38532/213575_medium.jpg" alt="Spanduk Ajakan Sukseskan Pilkada Serentak 2018"  width="100%" /> Selain jadi faktor penentu hasil Pemilu 2019, apa yang terjadi di pilkada serentak 2018 akan menjadi gambaran Pemilu 2019. "Kalau pilkada serentak ini bagus pelaksanaannya, maka Pemilu 2019 tidak akan terlalu bergejolak," ucapnya. Pilkada serentak juga menjadi ujian khusus bagi penyelenggara pemilu. Sebab, ada banyak daerah yang akan menggelar pilkada dalam waktu bersamaan. Kemampuan dan kualitas penyelenggara pun benar-benar diuji. Ujian serupa juga ada di tangan petugas keamanan agar menjaga pilkada bisa berjalan kondusif. (Baca Juga: 5 Daerah yang Diprediksi Akan Memanas di Pilkada 2018) Sementara bagi partai politik, mereka dituntut untuk bisa memaksimalkan kemenangan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Sehingga, pondasi untuk memenangkan Pemilu 2019 akan semakin kuat. Tren Politik 2018 Jika menakar pada tren Pilkada 2018, pola seperti apa yang akan terjadi? Muradi mengatakan partai akan sangat hati-hati dalam mengusung kandidat di setiap daerah. Sebab, tujuan mereka pasti ingin memenangkan pilkada serentak sebelum memenangkan Pemilu 2019. Partai akan mempertimbangkan sosok yang dinilai mumpuni untuk diusung. Partai tak akan lagi mengusung kadernya jika kans untuk menang terhitung tipis. Untuk koalisi, hal itu juga akan dipertimbangkan dengan matang. Partai akan memikirkan secara matang untuk berkoalisi dengan partai mana. (Baca Juga: Ini Daftar Cagub-Cawagub yang Siap Berlaga di Pilkada 2018) "Saya kira itu strategi, tidak bisa naif juga itu untuk pemenangan di 2018," ungkapnya. Sementara untuk pondasi memenangkan Pemilu 2019, partai-partai diyakini akan memaksimalkan mengupayakan kemenangan di beberapa daerah. Daerah-daerah itu adalah wilayah yang dinilai menjadi representasi kawasan dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/09/11/42231/223626_medium.jpg" alt="PERKENALKAN! SiBeksi, Maskot Pilkada Kota Bekasi 2018"  width="100%" /> "Memenangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu memenangkan setengah dari kunci (kemenangan di Pemilu 2019). Makanya partai akan hati-hati betul untuk upaya pemenangan itu," tuturnya. Disinggung apakah tren calon kepala daerah akan didominasi kalangan sipil, hal itu menurutnya belum tentu terjadi. Meski sosok sipil itu dinilai berpotensi untuk menang, jika tidak dekat dengan partai, maka yang bersangkutan tidak akan diusung. Ia pun mencontohkan Ridwan Kamil yang akan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2018. Jika pria yang akrab disapa Emil itu menjauhi partai, maka partai juga akan menjauh darinya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/08/08/40897/219521_medium.jpg" alt="Alternatif Kotak Suara Transparan Terbuat dari Kertas Karton untuk Pilkada Serentak dan Pemilu 2019"  width="100%" /> Soal dominasi calon kepala daerah dan wakilnya, ia memprediksi dari 171 daerah akan ada 3/4 yang mengusung kader partai. Sementara sisanya kemungkinan berasal dari kalangan sipil, artis, serta berbagai latar belakang lainnya. Khusus untuk kandidat yang bukan kader partai, partai juga akan berpikir dua kali untuk mengusung. Sebab, meski ingin menang, partai juga tidak ingin hanya sekedar jadi tunggangan gratis kandidat untuk kemudian ditinggalkan setelah terpilih. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMS8wOC8xLzEwNzU4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Hal itu yang membuat penentuan kandidat kepala daerah berlangsung cukup alot di beberapa daerah. Sehingga, pengumuman kandidat banyak yang terbilang mepet menjelang pendaftaran. Isu yang Akan Bergulir Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana Pilgub DKI berlangsung begitu panas. Salah satunya karena adanya isu SARA yang bergulir menjelang pilgub. Akhirnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun tumbang. Anies Baswedan-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang. Jika di DKI pilkada berlangsung cukup panas, bagaimana pelaksanaan pilkada serentak pada 2018 ini? Menurut Muradi, hal serupa bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk bergulirnya isu SARA. (Baca Juga: Jokowi: Jangan Mencela, Menjelekkan dan Pakai Kampanye Hitam di Pilkada) "Jakarta kan salah satu miniatur yang bisa kita lihat. Peluang terjadinya besar. Makanya wartawan, peneliti, pengamat, dan semua pihak harus menjaga betul marwah keindonesiaan. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua," tuturnya. Sementara selain isu SARA, isu lain yang diprediksi akan bergulir di pilkada serentak adalah money politic alias politik uang. Isu lainnya adalah soal PKI. Kandidat akan ada yang dikait-kaitkan sebagai keturunan PKI. Hal Positif dari Pelaksanaan Pilkada Serentak Meski diprediksi akan terjadi beberapa hal negatif, tapi ada hal positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Publik akan memiliki harapan baru untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Bahkan, kandidat juga menjanjikan berbagai hal jika kelak terpilih. Hal itu yang kemudian harus dikawal agar janji-janji politik bisa diselesaikan dan daerahnya mengalami peningkatan dalam berbagai aspek. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMS8wNy8xLzEwNzUzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara dari sisi antusiasme publik dalam menggunakan hak pilih, Muradi memprediksi angkanya akan cukup tinggi dibanding pileg atau pilpres. Mengapa? "Untuk setiap daerah akan berbeda-beda, tapi saya rasa akan di atas 70 persen (partisipasi pemilih). Untuk pilkada itu bisa tinggi karena publik merasa ada keterkaitan langsung dengan daerahnya. Hal itu akan membuat pilkada semakin berkualitas," jelasnya. (Baca Juga: Jokowi Minta Hilangkan Kampanye Hitam, Silakan Adu Prestasi di Pilkada 2018) Tapi, KPU jangan terlena. Menurutnya KPU harus tetap bekerja keras melakukan sosialisasi pilkada di semua daerah. Sehingga publik akan semakin bergairah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. BANDUNG - Pilkada Serentak akan bergulir pada 27 Juni 2018. Total, ada 171 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak tersebut untuk menentukan siapa yang akan jadi kepala daerah di wilayah masing-masing. Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan pilkada serentak pada 2018 akan menjadi pondasi atau acuan untuk pileg dan pilpres pada 2019 mendatang. Hasil pilkada serentak di suatu wilayah, besar kemungkinan akan sama dengan pemilu 2019. "Jadi, menang di pilkada 2018, maka peluang (partai) menang di 2019 akan sangat besar," kata Muradi kepada Okezone. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/06/14/38532/213575_medium.jpg" alt="Spanduk Ajakan Sukseskan Pilkada Serentak 2018"  width="100%" /> Selain jadi faktor penentu hasil Pemilu 2019, apa yang terjadi di pilkada serentak 2018 akan menjadi gambaran Pemilu 2019. "Kalau pilkada serentak ini bagus pelaksanaannya, maka Pemilu 2019 tidak akan terlalu bergejolak," ucapnya. Pilkada serentak juga menjadi ujian khusus bagi penyelenggara pemilu. Sebab, ada banyak daerah yang akan menggelar pilkada dalam waktu bersamaan. Kemampuan dan kualitas penyelenggara pun benar-benar diuji. Ujian serupa juga ada di tangan petugas keamanan agar menjaga pilkada bisa berjalan kondusif. (Baca Juga: 5 Daerah yang Diprediksi Akan Memanas di Pilkada 2018) Sementara bagi partai politik, mereka dituntut untuk bisa memaksimalkan kemenangan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Sehingga, pondasi untuk memenangkan Pemilu 2019 akan semakin kuat. Tren Politik 2018 Jika menakar pada tren Pilkada 2018, pola seperti apa yang akan terjadi? Muradi mengatakan partai akan sangat hati-hati dalam mengusung kandidat di setiap daerah. Sebab, tujuan mereka pasti ingin memenangkan pilkada serentak sebelum memenangkan Pemilu 2019. Partai akan mempertimbangkan sosok yang dinilai mumpuni untuk diusung. Partai tak akan lagi mengusung kadernya jika kans untuk menang terhitung tipis. Untuk koalisi, hal itu juga akan dipertimbangkan dengan matang. Partai akan memikirkan secara matang untuk berkoalisi dengan partai mana. (Baca Juga: Ini Daftar Cagub-Cawagub yang Siap Berlaga di Pilkada 2018) "Saya kira itu strategi, tidak bisa naif juga itu untuk pemenangan di 2018," ungkapnya. Sementara untuk pondasi memenangkan Pemilu 2019, partai-partai diyakini akan memaksimalkan mengupayakan kemenangan di beberapa daerah. Daerah-daerah itu adalah wilayah yang dinilai menjadi representasi kawasan dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/09/11/42231/223626_medium.jpg" alt="PERKENALKAN! SiBeksi, Maskot Pilkada Kota Bekasi 2018"  width="100%" /> "Memenangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu memenangkan setengah dari kunci (kemenangan di Pemilu 2019). Makanya partai akan hati-hati betul untuk upaya pemenangan itu," tuturnya. Disinggung apakah tren calon kepala daerah akan didominasi kalangan sipil, hal itu menurutnya belum tentu terjadi. Meski sosok sipil itu dinilai berpotensi untuk menang, jika tidak dekat dengan partai, maka yang bersangkutan tidak akan diusung. Ia pun mencontohkan Ridwan Kamil yang akan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2018. Jika pria yang akrab disapa Emil itu menjauhi partai, maka partai juga akan menjauh darinya. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2017/08/08/40897/219521_medium.jpg" alt="Alternatif Kotak Suara Transparan Terbuat dari Kertas Karton untuk Pilkada Serentak dan Pemilu 2019"  width="100%" /> Soal dominasi calon kepala daerah dan wakilnya, ia memprediksi dari 171 daerah akan ada 3/4 yang mengusung kader partai. Sementara sisanya kemungkinan berasal dari kalangan sipil, artis, serta berbagai latar belakang lainnya. Khusus untuk kandidat yang bukan kader partai, partai juga akan berpikir dua kali untuk mengusung. Sebab, meski ingin menang, partai juga tidak ingin hanya sekedar jadi tunggangan gratis kandidat untuk kemudian ditinggalkan setelah terpilih. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMS8wOC8xLzEwNzU4My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Hal itu yang membuat penentuan kandidat kepala daerah berlangsung cukup alot di beberapa daerah. Sehingga, pengumuman kandidat banyak yang terbilang mepet menjelang pendaftaran. Isu yang Akan Bergulir Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana Pilgub DKI berlangsung begitu panas. Salah satunya karena adanya isu SARA yang bergulir menjelang pilgub. Akhirnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun tumbang. Anies Baswedan-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang. Jika di DKI pilkada berlangsung cukup panas, bagaimana pelaksanaan pilkada serentak pada 2018 ini? Menurut Muradi, hal serupa bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk bergulirnya isu SARA. (Baca Juga: Jokowi: Jangan Mencela, Menjelekkan dan Pakai Kampanye Hitam di Pilkada) "Jakarta kan salah satu miniatur yang bisa kita lihat. Peluang terjadinya besar. Makanya wartawan, peneliti, pengamat, dan semua pihak harus menjaga betul marwah keindonesiaan. Itu yang perlu dipahami oleh kita semua," tuturnya. Sementara selain isu SARA, isu lain yang diprediksi akan bergulir di pilkada serentak adalah money politic alias politik uang. Isu lainnya adalah soal PKI. Kandidat akan ada yang dikait-kaitkan sebagai keturunan PKI. Hal Positif dari Pelaksanaan Pilkada Serentak Meski diprediksi akan terjadi beberapa hal negatif, tapi ada hal positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Publik akan memiliki harapan baru untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Bahkan, kandidat juga menjanjikan berbagai hal jika kelak terpilih. Hal itu yang kemudian harus dikawal agar janji-janji politik bisa diselesaikan dan daerahnya mengalami peningkatan dalam berbagai aspek. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMS8wNy8xLzEwNzUzNS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Sementara dari sisi antusiasme publik dalam menggunakan hak pilih, Muradi memprediksi angkanya akan cukup tinggi dibanding pileg atau pilpres. Mengapa? "Untuk setiap daerah akan berbeda-beda, tapi saya rasa akan di atas 70 persen (partisipasi pemilih). Untuk pilkada itu bisa tinggi karena publik merasa ada keterkaitan langsung dengan daerahnya. Hal itu akan membuat pilkada semakin berkualitas," jelasnya. (Baca Juga: Jokowi Minta Hilangkan Kampanye Hitam, Silakan Adu Prestasi di Pilkada 2018) Tapi, KPU jangan terlena. Menurutnya KPU harus tetap bekerja keras melakukan sosialisasi pilkada di semua daerah. Sehingga publik akan semakin bergairah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.