Peluang Indonesia untuk meraih satu dari lima kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 tahun ini dinilai cukup besar. https://news.okezone.com/read/2018/01/15/18/1845150/tahun-penentuan-indonesia-siap-raih-kursi-dewan-keamanan-pbbidhttps://news.okezone.com/read/2018/01/15/18/1845150/tahun-penentuan-indonesia-siap-raih-kursi-dewan-keamanan-pbbhttps://news.okezone.com/read/2018/01/15/18/1845150/tahun-penentuan-indonesia-siap-raih-kursi-dewan-keamanan-pbbSenin 15 Januari 2018 16:01 WIBWikanto ArungbudoyoFoto: Reutershttps://img.okezone.com/content/2018/01/15/18/1845150/tahun-penentuan-indonesia-siap-raih-kursi-dewan-keamanan-pbb-nFcKHQfBJW.jpgLIMA negara akan mengakhiri masa tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018, yakni Bolivia, Kazakhstan, Belanda, Ethiopia, dan Swedia. Indonesia mengincar kursi yang ditinggalkan salah satu dari lima negara tersebut dalam pemilihan yang digelar Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terdiri dari 15 negara anggota, dengan lima di antaranya adalah anggota tetap (Inggris Raya, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Prancis). Sepuluh anggota tidak tetap lainnya memiliki masa tugas selama dua tahun di Dewan Keamanan PBB. BACA JUGA : Indonesia Intensifkan Kampanye untuk Menjadi Anggota DK PBB Sesuai piagam PBB, DK memiliki tugas untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Lima belas anggota DK PBB wajib menggelar pertemuan kapan pun keamanan serta perdamaian internasional mendapat ancaman. Pertemuan juga bisa digelar sesuai usulan negara anggota. Setiap negara anggota PBB wajib setuju, menerima, serta mengimplementasikan keputusan DK PBB yang biasa disebut resolusi. Jika badan PBB lain hanya bisa membuat rekomendasi, maka DK PBB punya kuasa untuk membuat keputusan yang wajib dipatuhi sekira 193 negara anggota. Dalam Pernyataan Pers Tahunan (PPTM), Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut tercermin dari rapor Indonesia yang cukup baik sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian. “Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian,” ujar Menlu Retno Marsudi di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, pada 9 Januari. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menambahkan, sepanjang 2017 diplomasi Indonesia diintensifkan dalam rangka pencalonan tersebut. Retno menegaskan bahwa masalah keanggotaan dalam DK PBB bukan besar atau kecilnya negara karena semua memiliki hak yang sama. “Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia,” lanjut Menlu Retno. Dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa menciptakan perdamaian dunia adalah tugas konstitusional Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Ini adalah tugas konstitusional kita. Jadi bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk masyarakat dunia. Konstitusi kita tegas menyatakan ikut serta menciptakan perdamaian dunia,” kata Wapres Jusuf Kalla, pada 19 September 2017. Menurut pria berusia 75 tahun itu, DK PBB menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan tingkat dunia. Forum beranggotakan 15 negara itu mempunyai peran sangat penting bagi munculnya resolusi maupun kebijakan lainnya di PBB. “Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan-persoalan dunia,” ucap Wapres Jusuf Kalla.Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir mengatakan, salah satu manfaat adalah membuat Indonesia lebih berperan di kancah dunia sehingga perjuangan yang dilakukan Tanah Air akan semakin terlihat. Di DK PBB juga suara Indonesia bisa didengar dan pengaruh Indonesia dapat dirasakan. BACA JUGA: Menakar Peran Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB Pendapat senada diungkapkan pengamat internasional, Arya Sandhiyudha. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB masih menjadi pemimpin untuk mengangkat tema-tema di organisasi internasional. Salah satunya adalah bisa menaruh rancangan atau draf resolusi yang memiliki pengaruh lebih kuat. “Jadi untuk isu-isu strategis PBB punya dua forum yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Meski Majelis Umum itu beranggotakan semua negara, tidak ada kekuatan mengikat, beda dengan Dewan Keamanan meski juga ada hak veto dari lima negara anggota tetap,” tukas Arya. Selain turut berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dunia, kehadiran di DK PBB, menurut Arya, juga bermanfaat agar suara Indonesia terkait kepentingan nasional bisa lebih didengar. Salah satu isu kepentingan nasional Indonesia yang sering diangkat dalam forum PBB adalah terkait Papua. Indonesia sendiri sudah tiga kali duduk di kursi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1994-1995, dan 2007-2008. Pada pemilihan untuk periode 1994-1995, Indonesia menang meyakinkan dengan meraup 164 suara dari 170 negara yang ikut pemilihan tersebut. Jumlah tersebut memenuhi suara minimal yang dibutuhkan untuk secara resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni 114 suara atau dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir. Peluang Indonesia untuk kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB cukup besar mengingat peran Tanah Air dalam pasukan perdamaian. Menurut Wapres JK, jumlah anggota pasukan perdamaian Indonesia akan ditingkatkan. “Saat ini ada 2.800 anggota pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia berada di seluruh dunia. Dan akan ditingkatkan jumlahnya hingga 4.000 personel. Di atas kertas kemungkinan Indonesia lolos sangat besar. Apalagi sekarang negara-negara ASEAN kompak,” ujar JK. Mengamini pernyataan JK, Arya juga menyatakan peluang Indonesia terpilih kembali cukup besar. Kepentingan Indonesia di organisasi-organisasi internasional dapat menjadi bekal berharga selain pesan kepada negara sahabat untuk senantiasa mendukung pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. BACA JUGA: Keunggulan RI Jika Jadi Anggota Tak Tetap Dewan Keamanan PBB “Peluang Indonesia cukup besar. Kepentingan kita cukup banyak menjadi tema di organisasi-organisasi internasional, bisa di sesama ASEAN, G-20, atau juga Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam setiap kunjungan atau menerima tamu negara kita juga selalu menitipkan pesan untuk mendukung pencalonan. Upaya tersebut sudah cukup maraton,” tukas Arya Sandhiyudha. Indonesia harus menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan beberapa negara, di antaranya Maladewa dan Rumania. Maladewa patut diwaspadai mengingat berasal dari kawasan yang sama dengan Indonesia, yakni Asia-Pasifik. Pembahasan khusus bahkan dilakukan antara Menlu Retno dengan koleganya, Mohamed Asim, saat yang bersangkutan berkunjung ke Jakarta pada 21 Juni 2017. Keduanya sepakat bahwa persaingan kedua negara tidak akan memengaruhi hubungan dan kerjasama yang terjalin. Komitmen serupa didapatkan dari Rumania. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung tertutup, Menlu Retno dan Menlu Lazar Comanescu sepakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Bekal dukungan Indonesia tidak hanya itu. Beberapa pihak juga meyakini kepantasan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Salah satunya suara cukup besar datang dari anggota Parlemen Eropa, Ana Gomes, yang menganggap Indonesia sangat layak mengisi satu dari lima kursi yang tersedia. BACA JUGA: Jadi Anggota DK PBB adalah Tugas Konstitusi Indonesia untuk Jaga Perdamaian Dunia Dukungan-dukungan tersebut menguatkan kepantasan Indonesia yang dinilai siap berkontribusi sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Apalagi, selama ini Jamrud Khatulistiwa berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dengan berinisiatif memfasilitasi dialog dalam berbagai forum, serta berupaya memberikan solusi terbaik dalam isu kemanusiaan. “Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya,” tukas Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan.LIMA negara akan mengakhiri masa tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018, yakni Bolivia, Kazakhstan, Belanda, Ethiopia, dan Swedia. Indonesia mengincar kursi yang ditinggalkan salah satu dari lima negara tersebut dalam pemilihan yang digelar Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terdiri dari 15 negara anggota, dengan lima di antaranya adalah anggota tetap (Inggris Raya, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Prancis). Sepuluh anggota tidak tetap lainnya memiliki masa tugas selama dua tahun di Dewan Keamanan PBB. BACA JUGA : Indonesia Intensifkan Kampanye untuk Menjadi Anggota DK PBB Sesuai piagam PBB, DK memiliki tugas untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Lima belas anggota DK PBB wajib menggelar pertemuan kapan pun keamanan serta perdamaian internasional mendapat ancaman. Pertemuan juga bisa digelar sesuai usulan negara anggota. Setiap negara anggota PBB wajib setuju, menerima, serta mengimplementasikan keputusan DK PBB yang biasa disebut resolusi. Jika badan PBB lain hanya bisa membuat rekomendasi, maka DK PBB punya kuasa untuk membuat keputusan yang wajib dipatuhi sekira 193 negara anggota. Dalam Pernyataan Pers Tahunan (PPTM), Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut tercermin dari rapor Indonesia yang cukup baik sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian. “Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian,” ujar Menlu Retno Marsudi di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, pada 9 Januari. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menambahkan, sepanjang 2017 diplomasi Indonesia diintensifkan dalam rangka pencalonan tersebut. Retno menegaskan bahwa masalah keanggotaan dalam DK PBB bukan besar atau kecilnya negara karena semua memiliki hak yang sama. “Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia,” lanjut Menlu Retno. Dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa menciptakan perdamaian dunia adalah tugas konstitusional Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. “Ini adalah tugas konstitusional kita. Jadi bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk masyarakat dunia. Konstitusi kita tegas menyatakan ikut serta menciptakan perdamaian dunia,” kata Wapres Jusuf Kalla, pada 19 September 2017. Menurut pria berusia 75 tahun itu, DK PBB menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan tingkat dunia. Forum beranggotakan 15 negara itu mempunyai peran sangat penting bagi munculnya resolusi maupun kebijakan lainnya di PBB. “Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan-persoalan dunia,” ucap Wapres Jusuf Kalla.Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir mengatakan, salah satu manfaat adalah membuat Indonesia lebih berperan di kancah dunia sehingga perjuangan yang dilakukan Tanah Air akan semakin terlihat. Di DK PBB juga suara Indonesia bisa didengar dan pengaruh Indonesia dapat dirasakan. BACA JUGA: Menakar Peran Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB Pendapat senada diungkapkan pengamat internasional, Arya Sandhiyudha. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB masih menjadi pemimpin untuk mengangkat tema-tema di organisasi internasional. Salah satunya adalah bisa menaruh rancangan atau draf resolusi yang memiliki pengaruh lebih kuat. “Jadi untuk isu-isu strategis PBB punya dua forum yaitu Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Meski Majelis Umum itu beranggotakan semua negara, tidak ada kekuatan mengikat, beda dengan Dewan Keamanan meski juga ada hak veto dari lima negara anggota tetap,” tukas Arya. Selain turut berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dunia, kehadiran di DK PBB, menurut Arya, juga bermanfaat agar suara Indonesia terkait kepentingan nasional bisa lebih didengar. Salah satu isu kepentingan nasional Indonesia yang sering diangkat dalam forum PBB adalah terkait Papua. Indonesia sendiri sudah tiga kali duduk di kursi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1994-1995, dan 2007-2008. Pada pemilihan untuk periode 1994-1995, Indonesia menang meyakinkan dengan meraup 164 suara dari 170 negara yang ikut pemilihan tersebut. Jumlah tersebut memenuhi suara minimal yang dibutuhkan untuk secara resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni 114 suara atau dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir. Peluang Indonesia untuk kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB cukup besar mengingat peran Tanah Air dalam pasukan perdamaian. Menurut Wapres JK, jumlah anggota pasukan perdamaian Indonesia akan ditingkatkan. “Saat ini ada 2.800 anggota pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia berada di seluruh dunia. Dan akan ditingkatkan jumlahnya hingga 4.000 personel. Di atas kertas kemungkinan Indonesia lolos sangat besar. Apalagi sekarang negara-negara ASEAN kompak,” ujar JK. Mengamini pernyataan JK, Arya juga menyatakan peluang Indonesia terpilih kembali cukup besar. Kepentingan Indonesia di organisasi-organisasi internasional dapat menjadi bekal berharga selain pesan kepada negara sahabat untuk senantiasa mendukung pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. BACA JUGA: Keunggulan RI Jika Jadi Anggota Tak Tetap Dewan Keamanan PBB “Peluang Indonesia cukup besar. Kepentingan kita cukup banyak menjadi tema di organisasi-organisasi internasional, bisa di sesama ASEAN, G-20, atau juga Kerjasama Selatan-Selatan. Dalam setiap kunjungan atau menerima tamu negara kita juga selalu menitipkan pesan untuk mendukung pencalonan. Upaya tersebut sudah cukup maraton,” tukas Arya Sandhiyudha. Indonesia harus menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan beberapa negara, di antaranya Maladewa dan Rumania. Maladewa patut diwaspadai mengingat berasal dari kawasan yang sama dengan Indonesia, yakni Asia-Pasifik. Pembahasan khusus bahkan dilakukan antara Menlu Retno dengan koleganya, Mohamed Asim, saat yang bersangkutan berkunjung ke Jakarta pada 21 Juni 2017. Keduanya sepakat bahwa persaingan kedua negara tidak akan memengaruhi hubungan dan kerjasama yang terjalin. Komitmen serupa didapatkan dari Rumania. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung tertutup, Menlu Retno dan Menlu Lazar Comanescu sepakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Bekal dukungan Indonesia tidak hanya itu. Beberapa pihak juga meyakini kepantasan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Salah satunya suara cukup besar datang dari anggota Parlemen Eropa, Ana Gomes, yang menganggap Indonesia sangat layak mengisi satu dari lima kursi yang tersedia. BACA JUGA: Jadi Anggota DK PBB adalah Tugas Konstitusi Indonesia untuk Jaga Perdamaian Dunia Dukungan-dukungan tersebut menguatkan kepantasan Indonesia yang dinilai siap berkontribusi sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Apalagi, selama ini Jamrud Khatulistiwa berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dengan berinisiatif memfasilitasi dialog dalam berbagai forum, serta berupaya memberikan solusi terbaik dalam isu kemanusiaan. “Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya,” tukas Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan.